Pramono pastikan rancangan perubahan APBD 2026 dilakukan hati-hati

Postur Anggaran DKI 2026 Diperkecil: Pramono Tekankan Disiplin Fiskal di Atas Ambisi Nominal

Fukushimask.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengajukan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu Rp79,59 triliun. Angka tersebut turun 2,13 persen dari pagu awal APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Penyesuaian ini bukan sekadar koreksi administratif, melainkan cerminan dari pendekatan fiskal yang dipilih Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo: mengutamakan keberlangsungan program di atas tampilan nominal yang mengesankan.

Detail Angka dalam Perubahan APBD

Dari sisi penerimaan, Pendapatan Daerah pada rancangan perubahan ini diproyeksikan sebesar Rp69,36 triliun, turun 2,93 persen dari angka Rp71,45 triliun yang tercantum dalam APBD 2026 versi awal. Di sisi pengeluaran, Belanja Daerah justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp75,08 triliun, naik 1,08 persen dibandingkan Rp74,28 triliun pada dokumen sebelumnya. Kombinasi kedua angka tersebut menghasilkan defisit yang lebih terkendali dan ruang fiskal yang realistis untuk dieksekusi di lapangan.

Perubahan pagu anggaran di tengah tahun berjalan merupakan mekanisme yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Ketika asumsi makro, realisasi penerimaan, atau prioritas pembangunan bergeser, pemerintah daerah berhak mengajukan revisi melalui proses legislasi bersama DPRD. Dalam konteks Jakarta, revisi ini menjadi penentu apakah program-program infrastruktur, layanan publik, dan intervensi sosial yang sudah dijadwalkan tetap dapat berjalan tanpa hambatan likuiditas.

Filosofi “Prudent” dalam Penyusunan Anggaran

Pramono menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan rancangan perubahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan fiskal. Ia secara eksplisit menginstruksikan Tim Percepatan Anggaran Daerah (TPAD) yang berdialog dengan DPRD DKI Jakarta agar memilih postur anggaran yang dapat dieksekusi secara utuh, bukan yang sekadar terlihat ambisius di atas kertas.

“APBD DKI Jakarta disusun dengan kehati-hatian, prudent. Dan saya sudah menyampaikan kepada jajaran TPAD yang melakukan pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta, lebih baik kita mempunyai APBD yang prudent, yang hati-hati, tetapi bisa dijalankan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Jakarta pada hari Rabu. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak menginginkan postur anggaran yang secara nominal tampak besar namun pada praktiknya tidak mampu dieksekusi dengan baik. Dalam bahasa kebijakan fiskal, hal ini berarti menghindari over-commitment belanja yang berujung pada realisasi rendah, pemborosan anggaran, atau kebutuhan koreksi mendadak di akhir tahun.

Pembiayaan Kreatif dan Kualitas Pembangunan

Prinsip kehati-hatian yang ditekankan Pramono tidak berhenti pada penyusunan APBD semata. Ia juga menerapkannya dalam kerangka pembiayaan kreatif yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan Jakarta. Pembiayaan kreatif merujuk pada instrumen pendanaan di luar penerimaan rutin—misalnya kerja sama pemerintah-swasta, instrumen pasar modal daerah, atau skema pembiayaan bertahap—yang memungkinkan proyek strategis berjalan tanpa membebani kas daerah secara sekaligus.

“Sehingga dengan demikian, saya yakin dengan APBD yang ada, pasti tidak akan mengurangi kualitas pembangunan yang ada di Jakarta.”

Konfirmasi ini penting bagi publik karena selama ini terdapat persepsi bahwa setiap penurunan pagu anggaran otomatis berarti pemangkasan layanan. Pramono berupaya meluruskan bahwa yang dipangkas adalah ruang ketidakpastian, bukan substansi program. Dengan postur yang realistis, setiap rupiah yang dialokasikan memiliki probabilitas eksekusi yang jauh lebih tinggi.

Implikasi bagi Program Prioritas Jakarta

Penurunan pendapatan sebesar 2,93 persen pada rancangan perubahan mengindikasikan bahwa asumsi penerimaan—baik dari pajak daerah, bagi hasil, maupun transfer pusat—tidak lagi selaras dengan kondisi ekonomi terkini. Sementara itu, kenaikan belanja 1,08 persen menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tetap mempertahankan komitmen terhadap program yang sudah berjalan, albeit dalam skala yang lebih terukur.

Bagi warga Jakarta, implikasi langsung dari postur ini terletak pada keberlanjutan program-program yang menyentuh layanan dasar: perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan banjir, serta program sosial bagi kelompok rentan. Dengan menghindari postur anggaran yang tidak realistis, risiko penghentian mendadak proyek di tengah jalan dapat diminimalkan, sehingga manfaat pembangunan tetap mengalir sepanjang tahun anggaran tanpa jeda yang merugikan masyarakat.

Proses pembahasan rancangan perubahan ini akan berlanjut di DPRD DKI Jakarta. TPAD, sebagai perangkat teknis pemerintah provinsi, bertugas menyiapkan justifikasi fiskal untuk setiap pos yang direvisi, sementara legislatur menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan. Hasil akhir dari proses tersebut akan menentukan apakah Jakarta memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026 dengan fondasi fiskal yang solid atau justru dengan sisa ketidakpastian yang menghambat eksekusi program.