Legislator nilai rencana Transjakarta ke Kepulauan Seribu belum matang

Ekspansi Transjakarta ke Kepulauan Seribu Dipertanyakan Kesiapannya oleh Pengawas DPRD

Fukushimask.com – Warga Kepulauan Seribu selama ini bergantung pada kapal-kapal penumpang swasta dan perahu nelayan untuk berpindah antar-pulau maupun menuju daratan Jakarta. Ketiadaan moda transportasi publik terjadwal membuat mobilitas ribuan penduduk di gugusan pulau-pulau kecil itu kerap terhambat, terutama saat cuaca buruk atau pada jam-jam tertentu ketika layanan swasta tidak beroperasi. Di tengah kondisi tersebut, wacana memperluas jangkauan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke wilayah kepulauan sempat memicu harapan sekaligus pertanyaan besar: apakah rencana itu benar-benar siap dijalankan, atau sekadar ambisi politik yang belum memiliki landasan teknis?

Pertanyaan itu dijawab dengan nada skeptis oleh Nova Harivan Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Dalam pernyataan yang disampaikan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, Nova menegaskan bahwa seluruh aspek krusial dari rencana ekspansi tersebut—mulai dari penetapan tarif, perhitungan kebutuhan armada kapal, desain skema subsidi atau public service obligation (PSO), hingga model pengelolaan operasional—belum memiliki kajian yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Belum ada benar-benar yang bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak, karena belum ada kajian secara lengkap.”

Kekhawatiran atas Beban Fiskal dan Struktur Organisasi Baru

Salah satu titik paling sensitif dalam rencana ini menyangkut pembiayaan. Transjakarta saat ini sendiri masih beroperasi dengan dukungan PSO dari pemerintah daerah, artinya setiap kilometer layanan bus yang dijalankan perusahaan itu pada dasarnya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Menambah satu lini layanan baru di sektor transportasi laut—yang secara inheren membutuhkan armada kapal, pelabuhan, kru, dan infrastruktur pemeliharaan—berarti memperbesar lagi pos pengeluaran di APBD yang sudah terbebani oleh berbagai program pembangunan kota.

Nova secara spesifik menyoroti kemungkinan Transjakarta membentuk anak perusahaan khusus untuk mengelola operasi maritim di Kepulauan Seribu. Dalam pandangannya, pendirian entitas baru bukan sekadar perubahan administratif; langkah itu akan melahirkan struktur organisasi tambahan, kebutuhan rekrutmen pegawai, serta biaya operasional terpisah yang pada akhirnya kembali mengalir ke kantong fiskal daerah. Dengan kata lain, ekspansi ke laut berpotensi menciptakan lapisan biaya ganda yang belum pernah ada dalam model bisnis Transjakarta selama ini.

Uji Langsung kepada Manajemen Transjakarta

Dalam forum pengawasan tersebut, Nova tidak berhenti pada kritik normatif. Ia mengajukan pertanyaan langsung kepada Direktur Utama Transjakarta: apakah layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu dapat dijalankan tanpa mengandalkan PSO? Jawaban yang diterima, menurut Nova, adalah bahwa operasi tanpa subsidi sangat sulit dipertahankan apabila tarif tetap dijaga agar terjangkau bagi masyarakat kepulauan yang umumnya berpenghasilan rendah.

“Berarti ada beban lagi di kita. Nah, ini kan kita harus pikirkan uangnya itu dari mana lagi secara operasionalnya.”

Jawaban itu, dalam penilaian Nova, justru mengonfirmasi bahwa rencana ekspansi tidak dapat berdiri sendiri secara finansial. Setiap rupiah subsidi yang dialokasikan untuk layanan laut akan mengurangi ruang fiskal yang tersedia bagi sektor lain—kesehatan, pendidikan, infrastruktur darat—yang juga menjadi prioritas warga Jakarta.

Dukungan Prinsip, Kritik Prosedur

Perlu ditegaskan bahwa Nova tidak menolak gagasan memperluas akses transportasi publik ke Kepulauan Seribu. Ia secara eksplisit menyatakan dukungan Komisi B terhadap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan konektivitas warga kepulauan. Yang menjadi masalah adalah urutan dan ketelitian prosedur: menurutnya, rencana semacam ini seharusnya tidak diumumkan ke publik sebelum seluruh kajian teknis, finansial, dan operasional telah rampung dan dapat diaudit.

Keputusan untuk membuka wacana di ruang publik sebelum data lengkap tersedia, dalam perspektif Nova, menciptakan ekspektasi yang sulit ditarik kembali. Warga Kepulauan Seribu yang telah menanti layanan transportasi publik terjadwal selama bertahun-tahun dapat merasa kecewa apabila rencana itu kemudian tertunda atau dibatalkan karena ketiadaan dasar kajian. Di sisi lain, pemerintah daerah yang sudah mengumbar janji publik akan menghadapi tekanan politik untuk melanjutkan proyek tanpa landasan yang sehat.

Konteks Fiskal Jakarta dan Implikasi Jangka Panjang

Kondisi fiskal DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir memang menuntut kehati-hatian ekstra. Pendapatan daerah yang sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi memiliki keterbatasan, sementara kewajiban belanja—mulai dari penanganan banjir, pemeliharaan infrastruktur, hingga program sosial—tetap berjalan. Menambah satu lini transportasi laut dengan karakteristik biaya tinggi dan volume penumpang relatif kecil dibandingkan rute bus di daratan berarti mengambil risiko rasio biaya-manfaat yang belum teruji.

Nova karenanya meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap skema pembiayaan yang bersumber dari APBD. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk layanan baru harus melewati uji kelayakan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak mengorbankan layanan publik yang sudah berjalan. Tanpa kerangka itu, ekspansi Transjakarta ke Kepulauan Seribu berisiko menjadi proyek yang secara politik populer namun secara fiskal tidak berkelanjutan.

Bagi ribuan warga Kepulauan Seribu yang setiap hari menghadapi ketidakpastian jadwal kapal dan harga tiket yang fluktuatif, jawaban atas pertanyaan “kapan layanan publik yang layak akan tiba” tidak boleh dijawab dengan janji kosong. Yang dibutuhkan adalah kajian yang jujur, pembiayaan yang realistis, dan komitmen operasional yang dapat diverifikasi—bukan sekadar pengumuman di ruang pers.