Pemerintah ukur keberhasilan adopsi AI dari manfaatnya bagi masyarakat

Manfaat bagi Warga Jadi Tolok Ukur Pemanfaatan AI di Layanan Publik

Fukushimask.com – Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik dinilai tidak cukup diukur dari seberapa cepat teknologi itu diterapkan. Pemerintah menempatkan dampak langsung bagi masyarakat sebagai ukuran utama, terutama dalam peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, serta kualitas pengambilan keputusan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pandangan tersebut dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa. Ia menekankan bahwa teknologi AI perlu menghasilkan nilai publik yang nyata, bukan sekadar menjadi inovasi yang terlihat modern di atas kertas.

“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” katanya.

AI perlu menjawab kebutuhan yang beragam

Indonesia menghadapi kondisi pelayanan publik yang sangat beragam. Karakter wilayah kepulauan, perbedaan kebutuhan antardaerah, serta tingkat pemahaman digital warga yang tidak sama membuat satu pendekatan teknologi tidak selalu dapat diterapkan secara seragam.

Dalam konteks tersebut, solusi berbasis AI berpotensi membantu penyelenggaraan layanan menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, manfaat itu baru dapat dirasakan apabila teknologi dirancang dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat yang akan menggunakannya.

Pengembang solusi digital perlu memahami lingkungan tempat produknya diterapkan. Kebutuhan warga di sebuah kota besar, misalnya, dapat berbeda dari kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil atau daerah dengan karakter bahasa dan kebiasaan yang berbeda. Karena itu, penerapan AI memerlukan penyesuaian yang cermat, bukan sekadar menyalin model yang telah berhasil di tempat lain.

“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat,” kata Nezar.

Penyesuaian tersebut mencakup banyak hal, mulai dari bahasa yang digunakan, norma setempat, ketersediaan data, hingga pola kebutuhan masyarakat. AI yang dipakai untuk mendukung layanan publik harus mampu berinteraksi secara relevan dengan warga, bukan menambah kerumitan ketika mereka membutuhkan bantuan dari negara.

Bagi masyarakat, kualitas layanan publik berbasis teknologi dapat terlihat dari pengalaman sehari-hari. Layanan yang lebih jelas, proses yang lebih mudah dipahami, respons yang sesuai kebutuhan, dan akses yang tidak membedakan latar belakang pengguna merupakan bentuk manfaat yang lebih penting dibandingkan kecanggihan sistem semata.

Adaptasi lebih penting daripada sekadar adopsi

Nezar menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh berhenti pada keputusan untuk mengadopsi teknologi. Tahap penting justru berada pada kemampuan menyesuaikannya dengan realitas lokal. Pendekatan ini diperlukan agar teknologi benar-benar bekerja untuk masyarakat yang dilayani.

“Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” ia menambahkan.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan AI bagi sektor publik tidak hanya merupakan persoalan teknis. Sistem yang baik perlu dibangun dengan pemahaman terhadap pengguna, lembaga yang menjalankannya, serta kondisi sosial di sekitarnya. Ketika teknologi tidak selaras dengan kebutuhan warga, tujuan untuk membuat layanan lebih cepat atau lebih mudah justru dapat sulit tercapai.

Adaptasi juga penting untuk menjaga agar digitalisasi tidak menciptakan kesenjangan baru. Akses yang adil berarti teknologi perlu dirancang agar dapat membantu lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki tingkat literasi digital berbeda. Dalam layanan publik, keberhasilan bukan hanya soal jumlah pengguna, melainkan juga kemampuan sistem menghadirkan pengalaman yang layak dan dapat diakses.

Kepercayaan publik bergantung pada perlindungan data

Selain relevansi terhadap kebutuhan lokal, perlindungan data menjadi bagian penting dari pemanfaatan solusi digital. Nezar menyoroti perlunya pengamanan data agar penggunaan AI dalam pelayanan publik dapat dipercaya oleh masyarakat.

Teknologi yang menangani kebutuhan warga sering berkaitan dengan informasi yang perlu dijaga. Karena itu, penerapan AI harus disertai perlindungan yang jelas dan tata kelola yang memadai. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital tidak hanya dibangun melalui kemudahan penggunaan, tetapi juga melalui keyakinan bahwa data dan kepentingan mereka diperhatikan.

AI dapat menawarkan peluang besar untuk memperkuat pelayanan publik, tetapi teknologi tersebut bukan tujuan akhir. Nilai publik muncul ketika sistem mampu menyelesaikan persoalan nyata, didukung institusi yang memiliki kemampuan menjalankannya, serta berada dalam kerangka perlindungan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” demikian Nezar Patria.

Dengan arah tersebut, pengembangan AI untuk sektor publik perlu berfokus pada hasil yang dirasakan warga. Teknologi dapat menjadi sarana untuk memperbaiki cara masyarakat berhubungan dengan negara, selama penerapannya dilakukan secara relevan, aman, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan nyata di setiap daerah.