Kemenkeu matangkan reformasi perpajakan guna capai target RAPBN 2027

Reformasi Pajak Disiapkan untuk Menopang Target RAPBN 2027

Fukushimask.com – Pemerintah tengah memperkuat agenda reformasi perpajakan sebagai salah satu fondasi untuk mencapai sasaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Langkah tersebut menjadi penting karena rancangan fiskal tahun depan mengusung pertumbuhan ekonomi 6 persen sekaligus target defisit yang lebih rendah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa defisit RAPBN 2027 ditetapkan sebesar 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit APBN 2026 yang berada pada level 2,85 persen dari PDB.

Kombinasi antara target pertumbuhan yang ambisius dan ruang defisit yang lebih ketat membuat pemerintah perlu memperkuat sisi penerimaan, menjaga mutu belanja, serta memilih sumber pembiayaan secara hati-hati. Dalam kerangka tersebut, pembenahan sistem perpajakan ditempatkan sebagai bagian sentral dari strategi fiskal nasional.

“Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, diperlukan penguatan mobilisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan pembiayaan yang bijak. Karena itu, reformasi perpajakan menjadi bagian utama dari strategi fiskal kita,” kata Juda.

Coretax dan Kemudahan Kepatuhan

Salah satu fokus yang disiapkan pemerintah adalah modernisasi administrasi pajak agar proses kepatuhan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kehadiran Coretax menjadi bagian dari agenda ini karena platform digital tersebut dirancang untuk menyatukan berbagai proses perpajakan.

Digitalisasi administrasi bukan semata-mata soal memindahkan layanan ke sistem daring. Bagi wajib pajak, kualitas layanan juga terlihat dari kemudahan saat mendaftar, menyampaikan laporan, melakukan pembayaran, memperbarui data, hingga memperoleh penyelesaian ketika menghadapi kendala. Pengalaman pengguna menjadi unsur penting dalam penilaian keberhasilan platform tersebut.

Juda mengakui Coretax masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan layanan perpajakan secara lebih optimal. Perbaikan sistem perlu diarahkan pada ketepatan data, kelancaran proses, dan kecepatan penanganan persoalan yang muncul di lapangan.

“Ukuran keberhasilan yang sebenarnya harus dilihat dari pengalaman wajib pajak, yakni seberapa mudah mereka melakukan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak, seberapa akurat datanya, serta seberapa cepat permasalahan dapat diselesaikan,” ujar dia.

Penguatan layanan digital dapat membantu menciptakan proses administrasi yang lebih tertata. Namun, manfaatnya akan terasa apabila wajib pajak dapat memahami alur yang tersedia dan memperoleh dukungan yang memadai saat terjadi gangguan atau ketidaksesuaian data. Karena itu, perbaikan Coretax berkaitan langsung dengan upaya membangun kepatuhan yang lebih sederhana dan terpercaya.

Memperluas Basis Pajak Secara Adil

Agenda kedua berkaitan dengan perluasan basis perpajakan serta penguatan kepatuhan yang tetap menjunjung keadilan. Pemerintah melihat pemanfaatan data administrasi dan data dari pihak ketiga sebagai instrumen untuk menemukan kesenjangan dalam sistem penerimaan.

Penggunaan data yang lebih baik dapat membantu pemerintah memahami aktivitas ekonomi dan memastikan kewajiban perpajakan dijalankan secara lebih merata. Pada saat yang sama, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pengawasan. Penyederhanaan prosedur juga diperlukan agar lebih banyak pelaku usaha dapat masuk ke sektor formal dan bertahan di dalamnya.

Sektor formal memberi ruang yang lebih jelas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban administratifnya. Jika prosedurnya terlalu rumit, proses masuk ke dalam sistem dapat menjadi hambatan. Sebaliknya, tata cara yang mudah dipahami dapat mendukung kepatuhan sejak tahap awal usaha berkembang.

Perluasan basis pajak juga perlu dibarengi perlakuan yang proporsional bagi kelompok wajib pajak dengan kondisi berbeda. Pendekatan yang adil akan menentukan apakah reformasi dipandang sebagai upaya memperbaiki sistem bersama atau hanya sebagai peningkatan tekanan terhadap pihak yang selama ini telah patuh.

Kepastian Pajak di Tengah Perubahan Global

Aspek ketiga adalah pembangunan sistem pajak yang adil, dapat diperkirakan, dan selaras dengan perkembangan ekonomi global. Arah ini mencakup penguatan kerja sama internasional, peningkatan kepastian perpajakan, serta penyelesaian sengketa yang lebih baik.

Kepastian menjadi perhatian penting bagi wajib pajak maupun pelaku usaha. Aturan dan proses yang jelas membantu mereka memahami kewajiban yang harus dipenuhi, sementara mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat memberikan jalur penanganan ketika muncul perbedaan penilaian.

Dalam perancangan kebijakan, pemerintah juga perlu memperhitungkan keadaan beragam kelompok wajib pajak. Kebutuhan pelaku usaha, individu, dan pihak lain dalam sistem perpajakan tidak selalu sama. Karena itu, reformasi ditujukan untuk membangun tata kelola yang mampu merespons perkembangan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Target penerimaan dalam RAPBN 2027 pada akhirnya berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik. Pungutan pajak akan lebih mudah dipahami sebagai bagian dari pembangunan apabila masyarakat dapat melihat pengelolaan penerimaannya dilakukan secara terbuka dan menghasilkan penggunaan anggaran yang efektif.

“Pada akhirnya, kepercayaan tidak hanya bergantung pada bagaimana kita memungut pajak, tetapi juga pada seberapa transparan dan efektif penerimaan tersebut digunakan,” tuturnya.

Dengan target defisit 2,4 persen PDB dan sasaran pertumbuhan ekonomi 6 persen, reformasi perpajakan menjadi pekerjaan yang melampaui pembaruan teknologi. Pemerintah perlu memastikan administrasi semakin mudah, basis pajak diperluas dengan perlakuan yang adil, serta aturan mampu memberi kepastian. Keberhasilan rangkaian langkah itu akan menentukan seberapa kuat penerimaan negara menopang arah fiskal RAPBN 2027.