Kemenko PMK: Perlindungan sosial bagi pekerja informal perlu diperkuat

2 hours ago  ·  4 min read
By Joseph Wilson - fukushimask.com
IMG_1412

Perlindungan Sosial Pekerja Informal Perlu Menjangkau Lebih Luas

Fukushimask.com – Perubahan struktur usia penduduk Indonesia membawa pekerjaan rumah baru bagi sistem perlindungan sosial, terutama untuk pekerja informal. Ketika jumlah penduduk lanjut usia meningkat, kelompok pekerja dengan pendapatan yang tidak tetap dan akses terbatas terhadap jaminan sosial membutuhkan perlindungan yang lebih kuat agar tetap memiliki rasa aman pada masa tua.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai pendekatan perlindungan sosial yang adaptif perlu terus diperluas. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan juga memperkuat kepesertaan masyarakat dalam berbagai program jaminan sosial.

“Pemerintah sudah mengadopsi perlindungan sosial adaptif, menggabungkan bantuan dengan jaminan. Jadi kalau dulu kan kita kasih bantuan saja, tapi sekarang jaminan (sosial) kita perkuat juga,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis.

Tantangan dari dominasi sektor informal

Sektor informal masih menjadi bagian besar dari dunia kerja Indonesia. Karakter pekerjaannya sangat beragam, mulai dari pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, hingga pekerja di bidang perikanan dan perkebunan. Namun, banyak pekerjaan tersebut tidak selalu disertai pola upah yang stabil, kepastian kerja, maupun fasilitas perlindungan seperti yang lebih umum ditemukan di sektor formal.

Riset DBS Foundation berjudul Indonesia’s Demographic Transition: Building Readiness Today for a Better Tomorrow menempatkan dominasi pekerjaan informal sebagai salah satu tantangan penting dalam menghadapi transisi demografi. Pendapatan yang rendah atau berubah-ubah dapat membuat pekerja sulit menyisihkan uang secara konsisten untuk kebutuhan pensiun dan masa lanjut usia.

Situasi ini menjadi semakin penting karena 84,75 persen penduduk lansia yang masih bekerja berada di sektor informal. Angka tersebut menggambarkan bahwa banyak lansia tetap mencari penghasilan melalui pekerjaan yang cenderung tidak memiliki jaminan pendapatan rutin, dana pensiun, atau perlindungan sosial yang memadai.

Bagi pekerja informal, risiko ekonomi dapat muncul kapan saja. Pendapatan dapat berkurang saat permintaan jasa menurun, ketika kondisi kesehatan memburuk, atau saat kemampuan bekerja tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perlindungan sosial yang mudah diakses dapat menjadi penyangga agar risiko tersebut tidak langsung berubah menjadi kerentanan yang lebih besar bagi pekerja dan keluarganya.

Jaminan sosial masih lebih mudah dijangkau pekerja formal

Woro mengakui sejumlah bentuk jaminan sosial masih lebih terkonsentrasi pada pekerja formal. Hal itu berkaitan dengan sistem pengupahan di sektor formal yang umumnya lebih tercatat, teratur, dan terukur. Kondisi tersebut membuat proses kepesertaan serta pembayaran iuran lebih mudah dijalankan.

“Memang tadi benar bahwa yang banyak masih kita cover, itu adalah yang formal, karena sistemnya lebih jelas,” ujar dia.

Program seperti jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JKM) memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi gangguan terhadap penghasilan atau risiko kehidupan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana manfaat perlindungan tersebut dapat lebih dekat dengan kelompok pekerja yang pola kerjanya tidak tetap dan tidak terikat pada satu pemberi kerja.

Perluasan akses tidak hanya berkaitan dengan tersedianya program. Pekerja juga memerlukan mekanisme yang praktis untuk mendaftar dan membayar iuran. Bagi mereka yang penghasilannya berfluktuasi, kemudahan prosedur dapat menentukan apakah perlindungan sosial benar-benar dapat diikuti secara berkelanjutan.

Perluasan kepesertaan dan dukungan bagi kelompok rentan

Pemerintah telah mendorong perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Langkah tersebut mencakup upaya meningkatkan kepesertaan pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan. Cakupan yang lebih luas diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara pekerja formal dan informal dalam memperoleh perlindungan.

Selain program jaminan ketenagakerjaan, dukungan untuk kelompok rentan juga tersedia melalui program ATENSI atau Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial. Layanan rehabilitasi sosial tersebut ditujukan untuk memberikan pendampingan yang menyeluruh bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok marjinal lainnya.

“Sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk memperkuat cakupannya kepada pekerjaan-pekerjaan informal. Bahkan itu juga sudah dijaminkan. Dan di sisi perlindungannya kita punya, di Kemensos ada ATENSI. Jadi memang kalau kita lihat di sini, ada upaya kita untuk memperluas cakupannya,” kata Woro.

Penguatan perlindungan bagi pekerja informal juga memiliki kaitan langsung dengan kesiapan Indonesia menghadapi masyarakat yang menua. Masa tua yang lebih aman tidak hanya ditentukan oleh usia harapan hidup, tetapi juga oleh kemampuan seseorang mempertahankan pendapatan, mengakses perlindungan saat menghadapi risiko, dan memperoleh dukungan ketika tidak lagi mampu bekerja secara penuh.

Karena itu, kebijakan perlindungan sosial perlu mempertimbangkan kenyataan sehari-hari pekerja informal. Pendaftaran yang sederhana, pilihan pembayaran yang lebih mudah, dan informasi yang jelas dapat membantu lebih banyak pekerja memahami manfaat program yang tersedia.

“Jadi memang ini yang kelihatannya perlu kita pikirkan ke depan, dan juga ada kemudahan yang diberikan. Kemudahan pembayaran atau pendaftaran, misalnya,” ujarnya menambahkan.

Perluasan perlindungan sosial bukan hanya soal meningkatkan jumlah peserta, melainkan memastikan pekerja informal dapat memanfaatkan sistem tersebut ketika membutuhkannya. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap kelompok ini, perlindungan sosial dapat menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan pekerja sepanjang usia produktif hingga masa lanjut usia.

Frequently Asked Questions

What is Kemenko PMK?

Kemenko PMK is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Kemenko PMK matter?

Kemenko PMK matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

More from this category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *