Indonesia hormati keputusan Filipina beri pengampunan kepada Mary Jane

Indonesia Hormati Pengampunan Mutlak Mary Jane oleh Filipina

Fukushimask.com – Pemerintah Indonesia menyatakan menghormati keputusan Filipina untuk memberikan pengampunan mutlak kepada Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang sebelumnya dijatuhi pidana mati dalam perkara penyelundupan narkotika di Indonesia. Keputusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Filipina setelah Mary Jane dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa tanggung jawab atas pembinaan Mary Jane telah diserahkan kepada Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. melalui kesepakatan yang dibuat kedua negara. Karena itu, Indonesia menerima langkah pengampunan yang ditetapkan pemerintah Filipina.

“Pemerintah RI sudah tahu hal tersebut dan juga sudah diberitakan secara luas oleh media massa,” ucap Yusril di Jakarta, Sabtu.

Presiden Filipina mengonfirmasi penandatanganan pengampunan mutlak bagi Mary Jane pada 25 September 2026. Pengampunan itu diberikan setelah ia menjalani masa pemidanaan di Filipina, menyusul pemindahan dari Indonesia hampir dua tahun sebelumnya.

Kesepakatan Bersifat Timbal Balik

Yusril menekankan bahwa pengaturan antara Indonesia dan Filipina tidak hanya berlaku untuk Mary Jane. Kesepakatan tersebut memiliki prinsip resiprokal atau timbal balik. Artinya, jika pada masa mendatang seorang narapidana warga negara Indonesia dipulangkan dari Filipina untuk menjalani pidananya di Indonesia, tanggung jawab pembinaannya juga berada pada Pemerintah Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, kewenangan terkait pelaksanaan pidana akan mengikuti hukum dan mekanisme negara penerima. Apabila narapidana Indonesia yang dipindahkan dari Filipina menjalani hukuman seumur hidup, Presiden Republik Indonesia dapat menggunakan kewenangannya untuk memberikan grasi, termasuk pembebasan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip ini memperlihatkan bahwa pemindahan narapidana bukan semata urusan perjalanan lintas negara. Terdapat peralihan tanggung jawab yang jelas, termasuk mengenai pelaksanaan hukuman, pembinaan, serta keputusan hukum setelah narapidana berada di negara asalnya.

Perkara yang Menjerat Mary Jane

Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 dalam perkara penyelundupan 2,6 kilogram heroin. Perkara tersebut kemudian diproses di Indonesia, dan Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana mati terhadapnya pada Oktober 2010.

Setelah menjalani proses hukum dan masa pemidanaan di Indonesia, Mary Jane dipindahkan ke Filipina pada Desember 2024. Pemindahan itu dimaksudkan agar ia melanjutkan pelaksanaan hukumannya di negara asal.

Pada 18 Desember 2024, Mary Jane secara resmi diserahkan kepada Bureau of Corrections Filipina. Ia kemudian ditempatkan di Correctional Institution for Women di Mandaluyong, Manila. Sejak saat itu, pelaksanaan pidananya mengikuti hukum dan prosedur yang berlaku di Filipina.

Empat Pokok Pengaturan Indonesia dan Filipina

Pemulangan Mary Jane menjadi bagian dari pengaturan praktis atau practical arrangement yang ditandatangani pada 6 Desember 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Kumham Imipas RI dan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugusan Penghubung Filipina Raul Vasquez.

Pengaturan tersebut memuat empat ketentuan utama. Pertama, kedua negara menyatakan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing. Ketentuan ini penting karena perkara Mary Jane diputus oleh pengadilan Indonesia, sementara kelanjutan pembinaannya setelah pemindahan berada dalam yurisdiksi Filipina.

Kedua, Mary Jane tetap harus menjalani hukuman setelah berada di Filipina, dengan tata cara yang diatur hukum negara tersebut. Ketiga, terdapat ketentuan yang melarang Mary Jane kembali memasuki wilayah Indonesia. Larangan itu menjadi bagian dari kesepakatan yang menyertai perpindahannya.

Ketentuan keempat berkaitan dengan akses informasi. Pemerintah Filipina berkomitmen memberi informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan hukuman Mary Jane setelah pemindahan. Dengan demikian, Indonesia tetap memiliki jalur komunikasi mengenai perkembangan status pemidanaannya tanpa mengambil alih kewenangan Filipina.

Makna Diplomasi dan Kepastian Hukum

Kasus Mary Jane menunjukkan bagaimana kerja sama antarnegara dapat dijalankan sambil tetap menjaga kedaulatan sistem hukum masing-masing. Indonesia mempertahankan posisi bahwa putusan pengadilan yang telah dijatuhkan merupakan bagian dari proses hukum nasional. Di sisi lain, setelah pemindahan dilakukan sesuai kesepakatan, Filipina memegang tanggung jawab atas pembinaan dan keputusan yang berkaitan dengan narapidana tersebut.

Pengampunan mutlak yang diberikan Filipina tidak mengubah fakta bahwa Mary Jane pernah diproses dan dijatuhi hukuman di Indonesia atas perkara penyelundupan heroin. Namun, langkah itu merupakan konsekuensi dari pengalihan tanggung jawab yang telah disepakati secara resmi oleh kedua negara.

Bagi masyarakat, perkembangan ini menegaskan perbedaan antara penegakan hukum suatu perkara dan pengelolaan pemidanaan setelah narapidana dipindahkan ke negara lain. Kedua hal tersebut dapat berjalan dalam satu kerangka kerja sama internasional yang mengutamakan kejelasan kewenangan, komunikasi antarpemerintah, serta penghormatan terhadap hukum nasional masing-masing negara.