Aturan belum jangkau rekayasa AI, Bawaslu Sulsel petakan hukum

Bawaslu Sulsel Siapkan Pemetaan Hukum untuk Mengawasi Konten AI dalam Pemilu

Fukushimask.com – Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan Pemilu, terutama ketika teknologi tersebut dipakai untuk menciptakan konten manipulatif yang menyerupai pernyataan atau tindakan nyata seorang kandidat. Bawaslu Sulawesi Selatan kini memetakan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menghadapi potensi pelanggaran semacam itu, meski aturan Pemilu belum secara khusus mencantumkan istilah deepfake.

Langkah ini penting karena materi digital hasil rekayasa dapat dibuat dalam waktu singkat, lalu disebarkan luas melalui berbagai kanal daring. Dampaknya berpotensi terasa sangat besar apabila konten tersebut muncul pada periode krusial, termasuk masa tenang, ketika ruang untuk klarifikasi dan penanganan bisa menjadi lebih terbatas.

Manipulasi Digital Mengubah Pola Pelanggaran

Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, menjelaskan bahwa teknologi digital telah menggeser karakter pelanggaran Pemilu. Jika sebelumnya pengawas lebih banyak menghadapi peristiwa yang dapat ditelusuri melalui hubungan langsung antara pelaku, lokasi, waktu, dan kejadian, ruang digital menghadirkan unsur yang jauh lebih rumit.

Pengawasan kini dapat melibatkan akun tanpa identitas jelas, kerja algoritma platform, jaringan bot, serta arus opini yang bergerak cepat. Konten tertentu juga dapat diarahkan kepada kelompok pemilih yang spesifik, sehingga penyebarannya tidak selalu mudah terlihat secara terbuka oleh masyarakat luas.

“Bisa dibayangkan pada masa tenang beredar video calon yang seolah-olah mengatakan akan menghapus bantuan sosial bagi kelompok tertentu. Wajah, suara, hingga gerakan bibirnya tampak sangat identik,” katanya.

Dalam ilustrasi tersebut, seorang calon dapat segera memberikan penjelasan bahwa video itu direkayasa dengan AI. Namun, klarifikasi tidak selalu mampu mengimbangi penyebaran awal konten. Sebagian warga mungkin telah menerima, membagikan, atau mempercayainya sebelum informasi pembanding sampai kepada mereka. Kemampuan masyarakat dalam membedakan rekaman asli dan hasil manipulasi pun tidak selalu sama.

Karena itu, persoalan AI dalam Pemilu bukan hanya soal keberadaan teknologi, melainkan juga soal kecepatan distribusi, tingkat kemiripan materi palsu, dan kemungkinan terbentuknya persepsi pemilih sebelum fakta dapat diverifikasi.

Konstruksi Hukum Saat Aturan Belum Menyebut Deepfake

Bawaslu Sulsel memilih pendekatan konstruksi hukum untuk menjangkau dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan konten buatan AI. Pendekatan itu menggunakan norma yang telah berlaku untuk menguji bentuk pelanggaran baru yang belum dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan kampanye.

“Regulasi kita mungkin belum secara eksplisit menyebut kata ‘deepfake’ dalam kampanye. Tetapi, bukan berarti perbuatan tersebut tidak bisa diawasi. Bawaslu harus mampu melakukan konstruksi hukum agar norma yang ada dapat menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran baru,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Sulsel itu.

Dalam pemetaannya, Bawaslu Sulsel menelaah berbagai landasan regulasi. Cakupannya meliputi UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Bawaslu.

Penggabungan sejumlah aturan tersebut menunjukkan bahwa penanganan konten digital tidak cukup dilihat hanya dari bentuk videonya. Pemeriksaan perlu mempertimbangkan asal konten, pihak yang terlibat, kemungkinan penggunaan data pribadi, dampaknya terhadap proses Pemilu, serta unsur hukum yang relevan pada setiap peristiwa.

Enam Tahap Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Untuk mengkaji kasus digital, Bawaslu Sulsel menerapkan enam tahapan. Proses diawali dengan identifikasi konten, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi keaslian materi. Setelah itu, pengawas mengidentifikasi subjek yang terkait, memetakan norma hukum, menganalisis unsur pasal, dan menyusun kesimpulan beserta rekomendasi penanganan.

Rangkaian tersebut memberi kerangka kerja agar dugaan pelanggaran tidak dinilai semata-mata dari viralitasnya. Konten yang ramai diperbincangkan tetap memerlukan pemeriksaan keaslian dan penelusuran yang cermat. Pada saat yang sama, proses ini membantu membedakan kritik politik, informasi keliru, dan materi manipulatif yang dapat memiliki konsekuensi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Verifikasi menjadi tahap yang sangat menentukan karena konten AI modern dapat meniru wajah, suara, ekspresi, dan gerak bibir dengan tingkat kemiripan tinggi. Pengawas perlu memastikan fakta teknis sebelum menghubungkannya dengan ketentuan hukum dan menentukan arah penanganan.

Pengawas Memerlukan Kemampuan Hukum, Digital, dan Investigasi

Andarias menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting. Pengawas Pemilu tidak cukup hanya memahami peraturan, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi cara informasi dibuat dan disebarluaskan.

“Teknologi tidak akan menggantikan pengawas, tetapi pengawas yang tidak memahami teknologi akan semakin sulit mengawasi teknologi. Karena itu, SDM Bawaslu wajib menguasai tiga keahlian utama, yakni legal skill, digital skill, dan investigative skill,” katanya.

Tiga kemampuan tersebut mencakup pemahaman atas norma dan prosedur hukum, kecakapan membaca karakter ruang digital, serta kemampuan melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi secara investigatif. Kombinasi ini dibutuhkan agar pengawasan dapat mengikuti perubahan modus pelanggaran tanpa mengabaikan prinsip pembuktian dan kepastian hukum.

Tantangan AI juga telah menjadi perhatian pada tingkat nasional menjelang Pemilu 2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Juli 2026 menyatakan kerangka hukum Pemilu yang berlaku belum mengatur pemanfaatan AI dalam kampanye secara tegas. Kondisi itu memperkuat kebutuhan akan penguatan regulasi seiring berkembangnya teknologi digital.

Bagi pemilih, meningkatnya penggunaan teknologi manipulatif menjadi pengingat untuk tidak terburu-buru mempercayai rekaman, suara, atau gambar yang beredar. Memeriksa konteks, menunggu klarifikasi, dan membandingkan informasi dapat membantu mengurangi dampak konten yang sengaja dibuat untuk memengaruhi pilihan politik.