Bakom RI diharapkan jadi “citizen-centric hub” yang adaptif

Bakom RI Didorong Menjadi Pusat Komunikasi Publik yang Responsif

Fukushimask.com – Penguatan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI diharapkan dapat menghadirkan pola komunikasi publik yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. Konsultan Komunikasi Senior REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, memandang lembaga tersebut perlu berkembang sebagai citizen-centric hub yang profesional, lincah, dan mampu merespons perubahan situasi dengan cepat.

Gagasan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar penerima informasi, melainkan pusat pertimbangan dalam penyusunan dan penyampaian pesan pemerintah. Dalam praktiknya, komunikasi kebijakan perlu memastikan isi pesan mudah dipahami, membangun kepercayaan, serta tidak menimbulkan jarak psikologis di tengah masyarakat.

“Didukung oleh SOP diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan daerah tanpa menunggu instruksi berlapis,” kata Retno dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Komunikasi Krisis Perlu Terhubung Hingga Daerah

Keberadaan prosedur operasional standar untuk penyebaran informasi krisis menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem komunikasi pemerintah. Integrasi dengan unit humas di kementerian maupun pemerintah daerah dapat membantu pesan publik bergerak lebih cepat ketika muncul isu yang membutuhkan penjelasan segera.

Dalam situasi seperti itu, kejelasan pesan sama pentingnya dengan kecepatan penyampaiannya. Informasi yang terlambat, terlalu teknis, atau tidak selaras antarinstansi berpotensi menyulitkan warga memahami kondisi yang sedang berlangsung. Karena itu, koordinasi real-time dipandang dapat memperkuat konsistensi informasi di berbagai level pemerintahan.

Retno menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik saat ini tidak cukup diukur dari seberapa luas informasi disebarkan. Yang lebih penting adalah kemampuan suatu kebijakan untuk dipahami, dipercaya, dan diterima masyarakat tanpa menciptakan ketegangan di tingkat komunitas.

Peran PR sebagai Penerjemah Kebijakan

Ia juga menilai keterlibatan praktisi hubungan masyarakat profesional akan menjadi unsur mendasar dalam pembaruan komunikasi Bakom RI. Peran mereka tidak berhenti pada penyampaian pengumuman, tetapi juga mengubah bahasa kebijakan yang rumit menjadi penjelasan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari.

“Praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar membagikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya,” ucap Retno.

Kebutuhan akan penerjemahan tersebut semakin terasa ketika pemerintah menyampaikan kebijakan yang mengandung istilah hukum, ekonomi, administrasi, atau data teknis. Warga memerlukan konteks yang jelas: apa tujuan kebijakan, siapa yang terdampak, bagaimana pelaksanaannya, dan apa maknanya bagi aktivitas sehari-hari.

Pesan yang sederhana bukan berarti mengurangi isi kebijakan. Tantangannya justru terletak pada penyusunan bahasa yang tetap akurat, tetapi tidak membuat masyarakat merasa dikecualikan dari pembahasan penting. Komunikasi yang baik membantu publik memahami alasan di balik suatu program tanpa mengaburkan ketentuan yang berlaku.

Empati dan Bahasa Sehari-hari

Retno menyampaikan bahwa komunikasi publik yang efektif perlu memiliki suasana yang nyaman. Pesan pemerintah sebaiknya hadir tanpa nada menggurui, membela diri secara berlebihan, atau memberi kesan ceramah satu arah.

“Ketika sebuah kebijakan dikemas dengan empati dan bahasa keseharian yang objektif, resistensi publik akan melunak secara organik sehingga stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam ruang digital yang bergerak cepat. Satu potongan informasi dapat segera memicu percakapan luas, penafsiran berbeda, bahkan kekhawatiran apabila tidak disertai penjelasan yang utuh. Oleh sebab itu, gaya komunikasi yang terbuka dan mudah diakses dapat membantu warga memperoleh pemahaman sebelum muncul kesimpulan yang keliru.

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi dan dinamika demografi yang besar, sehingga komunikasi publik memerlukan kepekaan terhadap keragaman sosial serta budaya. Kehidupan masyarakat turut dipengaruhi oleh hubungan kelompok, norma komunal, dan sentimen kolektif yang berkembang di dunia nyata maupun ruang digital.

“Masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, serta figur otoritas informal. Jika pemerintah datang dengan gaya komunikasi institusional yang dingin, elitis, dan kaku, pesan tersebut dipastikan akan mental di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Dalam konteks itu, pesan pemerintah perlu disusun dengan mempertimbangkan cara masyarakat menerima dan membicarakan informasi. Kejelasan bahasa, pilihan kanal komunikasi, serta kesediaan mendengar tanggapan publik dapat menentukan apakah sebuah kebijakan dipahami sebagai solusi bersama atau justru dianggap jauh dari realitas warga.

Teknologi AI untuk Menjelaskan Arah Kebijakan

Sebelumnya, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyatakan strategi komunikasi pemerintah akan dipadukan dengan perkembangan teknologi akal imitasi atau AI. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat penyampaian pemikiran dan program Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

Syahganda menyampaikan, penggunaan teknologi tersebut diarahkan agar publik dapat memahami pemikiran serta dasar kebijakan pemerintah dengan jangkauan yang lebih luas. Ia menilai program pemerintah dapat terlihat oleh masyarakat, namun gagasan yang melandasi program itu sering kali lebih sulit ditangkap secara utuh.

“Karena yang paling susah ditangkap oleh rakyat itu adalah pikiran Presiden. Program oke, kemudian orang melihatnya, tapi pikiran?” kata Syahganda seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Jumat (2/10).

Ia menambahkan bahwa pemikiran yang disampaikan Presiden Prabowo bersifat konstitusional dan penting diketahui seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan komunikasi yang lebih adaptif, Bakom RI diharapkan dapat menjadi penghubung yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membuka ruang pemahaman antara pemerintah dan warga.

Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi negara tidak ditentukan oleh kerasnya suara pemerintah dalam menyampaikan pesan. Ukurannya terletak pada kemampuan untuk mendengar, menghargai pengalaman masyarakat, dan membangun perumusan kebijakan yang terasa dekat dengan rakyat.