Presiden panggil Syahganda Nainggolan bahas penguatan peran Bakom

Prabowo Bahas Penguatan Komunikasi Pemerintah Bersama Pimpinan Bakom

Fukushimask.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, serta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu sore. Pertemuan itu menempatkan komunikasi publik sebagai salah satu perhatian penting pemerintah dalam menjelaskan kerja, arah kebijakan, serta manfaat program kepada masyarakat.

Dalam pembicaraan tersebut, Presiden dan jajaran pimpinan Bakom membahas langkah untuk memperkuat peran lembaga itu. Bakom diharapkan tidak sekadar menjadi saluran penyampaian informasi, melainkan turut membangun hubungan komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan warga.

Bahasa Sederhana untuk Menjelaskan Kebijakan

Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang mudah dipahami publik. Penjelasan mengenai kebijakan pemerintah perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat menangkap substansi program tanpa terhambat istilah yang terlalu teknis atau rumit.

Komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana.

Penekanan tersebut berkaitan dengan tugas Bakom dalam memperkenalkan program pemerintah, hasil pelaksanaannya, dan dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Namun, ruang lingkup komunikasi itu tidak berhenti pada penyampaian capaian semata.

Presiden juga meminta Bakom menjelaskan landasan pemikiran dan arah yang melatarbelakangi tiap kebijakan. Dengan penjelasan yang utuh, publik diharapkan tidak hanya mengetahui langkah yang sedang dijalankan pemerintah, tetapi juga memahami tujuan yang hendak dicapai melalui langkah tersebut.

Komunikasi Tidak Boleh Berjalan Satu Arah

Selain menyampaikan informasi, Bakom diminta menjalankan fungsi mendengar. Masukan, keluhan, maupun kritik dari masyarakat perlu dihimpun dan diteruskan kepada kementerian serta lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik dipandang sebagai proses dua arah. Pemerintah membutuhkan cara yang efektif untuk menjelaskan kebijakan, sementara suara warga perlu memperoleh ruang agar dapat menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan program.

Melalui peran tersebut, Bakom diharapkan membantu membentuk komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka, dialogis, dan berkelanjutan. Hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses agar informasi tidak berhenti pada pengumuman, melainkan berkembang menjadi pemahaman bersama.

Komunikasi yang jelas juga berperan dalam membantu masyarakat menilai kebijakan secara lebih lengkap. Penjelasan mengenai tujuan, proses, dan manfaat program dapat memberi konteks ketika publik menerima informasi mengenai keputusan pemerintah.

Pimpinan Baru Bakom RI

Pertemuan di Hambalang berlangsung tidak lama setelah Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono resmi menjalankan tugas sebagai pimpinan Bakom RI. Keduanya dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan Syahganda sebagai Kepala Bakom RI dan Fadli sebagai Wakil Kepala Bakom RI tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Syahganda menggantikan Muhammad Qodari. Pada agenda pelantikan yang sama, Qodari mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, sekaligus anggota lembaga tersebut.

Dengan kepemimpinan baru ini, penguatan fungsi Bakom menjadi perhatian awal yang langsung dibahas Presiden. Fokusnya mencakup penyampaian informasi pemerintah yang lebih mudah dicerna, penjelasan yang tidak terlepas dari latar kebijakan, serta penyaluran aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Menjembatani Pemerintah dan Masyarakat

Keberadaan saluran komunikasi yang aktif dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah dapat menerima umpan balik yang muncul dari pengalaman dan kebutuhan warga di berbagai situasi.

Peran Bakom karena itu tidak hanya berkaitan dengan penyebaran pesan. Lembaga ini juga diharapkan menjadi penghubung yang mampu menangkap respons publik, mengolahnya sebagai masukan, lalu memastikan isu tersebut sampai kepada kementerian, lembaga, atau Presiden sesuai kewenangannya.

Tujuan akhirnya adalah agar kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Pada saat yang sama, aspirasi warga diharapkan tidak terputus di ruang publik, melainkan dapat didengar dalam jalur komunikasi pemerintahan.

Pembahasan di Hambalang menegaskan arah kerja Bakom pada masa kepemimpinan Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono: membangun komunikasi yang lebih dekat, mudah dipahami, terbuka terhadap masukan, dan berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat.