KKP verifikasi kesiapan pembangunan KNMP pada 2027

KKP Mulai Seleksi Kesiapan 1.000 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Fukushimask.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menguji kesiapan 1.000 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diproyeksikan dibangun pada 2027. Tahap awal ini mencakup pemeriksaan ketersediaan lahan, kesiapan lembaga pengelola, serta rancangan usaha yang dapat menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Langkah verifikasi dilakukan sebelum sebuah wilayah masuk ke perencanaan teknis. Pemerintah ingin memastikan fasilitas yang nantinya dibangun benar-benar relevan dengan kondisi nelayan setempat, bukan sekadar hadir sebagai bangunan tanpa sistem pengelolaan yang memadai.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa keberlanjutan menjadi unsur penting dalam penilaian calon lokasi. Kesiapan masyarakat, potensi usaha lokal, dan kemampuan mengelola fasilitas akan menjadi bagian dari pertimbangan.

“Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan,” kata Trenggono.

3.500 Peserta Disiapkan untuk Survei

Untuk menjalankan proses tersebut, KKP telah memberikan pembekalan kepada 3.500 peserta dari 37 provinsi. Mereka akan terlibat dalam survei ribuan kandidat lokasi KNMP yang ditargetkan masuk program pembangunan 2027.

Pembekalan diselenggarakan secara daring pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Pesertanya melibatkan kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat di daerah, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.

Materi yang diberikan mencakup tata cara menghimpun dan memeriksa data, teknik wawancara dengan warga, pengamatan langsung di lapangan, serta penggunaan perangkat survei digital. Pendekatan ini diperlukan agar informasi dari setiap daerah dapat dikumpulkan secara lebih seragam dan dapat digunakan sebagai bahan penentuan prioritas.

Survei dan pendampingan kesiapan lokasi dijadwalkan berjalan hingga pertengahan Desember 2026. Dalam kurun waktu itu, tim akan melihat lebih dari sekadar kondisi fisik wilayah. Mereka juga perlu menilai apakah terdapat dukungan sosial dan kelembagaan yang cukup untuk menjaga fungsi kampung setelah pembangunan selesai.

Kebutuhan Nelayan Menjadi Titik Awal

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan bahwa proses penilaian perlu menangkap kebutuhan kelompok yang terlibat dalam rantai usaha perikanan. Cakupannya meliputi nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja di sektor perikanan, pelaku pengolahan, sampai pedagang.

Data dari kelompok-kelompok tersebut akan membantu pemerintah menentukan jenis fasilitas dan layanan yang paling dibutuhkan di tiap lokasi. Kebutuhan itu dapat berkaitan dengan penanganan hasil tangkapan, kegiatan pengolahan, maupun jalur pemasaran.

Setiap kampung pesisir memiliki karakter usaha yang tidak selalu sama. Ada wilayah yang membutuhkan dukungan lebih kuat untuk menjaga mutu hasil tangkapan, sementara lokasi lain dapat memerlukan penguatan pengolahan atau koneksi ke pasar. Karena itu, survei diarahkan untuk memetakan kebutuhan nyata sebelum fasilitas dirancang.

Latif mengingatkan bahwa pembangunan sarana fisik saja belum cukup untuk menghasilkan dampak yang optimal. Fasilitas harus dapat dipakai oleh masyarakat, dirawat dalam jangka panjang, dan dikelola melalui mekanisme yang jelas. Tanpa tiga unsur tersebut, manfaat pembangunan berisiko tidak bertahan lama.

Penilaian Mencakup Akses Pasar dan Infrastruktur

Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 Mohamad Abdi menjelaskan bahwa penilaian lokasi akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan wilayah, akses pasar, serta ketersediaan infrastruktur penunjang.

Lokasi yang diprioritaskan kemudian akan difasilitasi untuk melengkapi berbagai prasyarat. Prasyarat tersebut mencakup kesiapan tanah, pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola, penyusunan rencana usaha, dan dukungan dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tahap ini penting karena pembangunan kampung nelayan berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari warga. Fasilitas yang direncanakan perlu memiliki hubungan dengan aktivitas penangkapan, pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil perikanan yang sudah atau akan berkembang di wilayah tersebut.

Akses pasar juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pengembangan ekonomi pesisir. Hasil tangkapan dan produk olahan akan memberi nilai lebih apabila pelaku usaha memiliki jalur untuk menyalurkannya. Sementara itu, infrastruktur pendukung membantu memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan secara lebih teratur.

Usulan Belum Menjadi Penetapan Lokasi

Mohamad Abdi menegaskan bahwa pengajuan suatu daerah ataupun kunjungan tim survei belum berarti wilayah tersebut pasti dipilih sebagai lokasi pembangunan KNMP. Seluruh calon lokasi masih harus melewati proses penilaian dan pemenuhan kesiapan sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Penegasan itu memberi gambaran bahwa verifikasi bukan hanya kegiatan administratif. Tahap ini menjadi penyaring untuk melihat apakah pembangunan dapat dijalankan dengan dasar yang cukup kuat, termasuk kesiapan pengelolaan setelah fasilitas tersedia.

Dengan pelaksanaan survei hingga pertengahan Desember 2026, KKP menyiapkan fondasi perencanaan bagi pembangunan KNMP pada 2027. Hasil penilaian diharapkan dapat mengarahkan program ke lokasi yang memiliki kebutuhan jelas, potensi perikanan yang relevan, serta kesiapan masyarakat untuk menjaga manfaatnya secara berkelanjutan.