Kadin usulkan tiga cara dongkrak perdagangan antarnegara BRICS

Kadin Dorong Tiga Inisiatif untuk Perdagangan dan Jasa di Kawasan BRICS

Fukushimask.com – Indonesia mendorong kerja sama ekonomi BRICS yang lebih praktis bagi pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengusulkan tiga inisiatif untuk memperkuat perdagangan serta jasa lintas negara anggota: memperlancar mobilitas bisnis dan profesional, menyambungkan sistem pembayaran, dan memperbesar investasi pada talenta serta infrastruktur jasa.

Gagasan itu disampaikan Anindya dalam BRICS Business Forum 2026 di New Delhi, India, pada Jumat (11/9). Forum tersebut turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Posisi Indonesia sebagai anggota baru BRICS menjadi salah satu titik penting dalam penyampaian agenda tersebut. Anindya menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak semestinya hanya memperluas pasar bagi negara anggota yang telah lebih dulu bergabung. Indonesia ingin terlibat dalam penentuan arah kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa.

Mobilitas bisnis perlu dibuat lebih mudah

Usulan pertama berfokus pada kemudahan pergerakan perusahaan dan tenaga profesional antarnegara BRICS. Hambatan administratif, perbedaan persyaratan profesi, serta perjalanan bisnis yang belum sepenuhnya sederhana dapat memperlambat pembukaan peluang investasi maupun penyelesaian transaksi lintas batas.

Anindya mendorong BRICS Business Council untuk memetakan persoalan nyata yang ditemui dunia usaha. Hasil pemetaan itu kemudian dapat diterjemahkan menjadi solusi yang lebih spesifik untuk pemerintah di masing-masing negara anggota.

Salah satu langkah yang dipandang relevan adalah pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu. Skema semacam ini dapat membantu tenaga ahli menjalankan pekerjaan di negara lain tanpa melalui proses yang terlalu berulang. Kemudahan perjalanan bagi pebisnis juga dinilai penting agar pertemuan, negosiasi, pengawasan proyek, dan pembentukan kemitraan dapat berlangsung lebih cepat.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Anindya mengajukan pengembangan BRICS Business Travel Card. Kartu perjalanan bisnis ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu mobilitas pelaku usaha di antara negara-negara anggota.

Pembayaran digital lintas batas menjadi agenda utama

Langkah kedua menyasar konektivitas pembayaran antarnegara, terutama pada sistem digital. India, Brasil, dan China telah memperlihatkan besarnya potensi pembayaran secara waktu nyata. Tantangan berikutnya adalah membangun keterhubungan antarsistem agar transaksi lintas batas dapat dilakukan secara efisien.

Bagi pelaku perdagangan dan penyedia jasa, pembayaran yang cepat dan aman bukan sekadar urusan teknis. Sistem yang saling terhubung dapat mempersingkat proses transaksi, memudahkan penerimaan dana, serta memperluas akses usaha kecil ke pasar lintas negara. Kebutuhan ini menjadi semakin penting ketika layanan digital, konsultasi, desain, teknologi, pendidikan, dan berbagai jasa lainnya terus mencari pelanggan di luar pasar domestik.

Anindya juga mengangkat pentingnya penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan yang sesuai. Penerapannya tetap perlu disertai perlindungan data dan penjagaan stabilitas sistem keuangan. Forum bisnis BRICS membahas kebutuhan mekanisme pembayaran lintas batas yang tidak hanya cepat, tetapi juga berbiaya terjangkau dan memiliki tingkat keamanan yang kuat.

“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” kata Anindya yang juga Ketua BRICS Business Council Indonesia.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa penguatan kapasitas finansial nasional dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan sistem yang memungkinkan perdagangan antarnegara berkembang. Integrasi pembayaran tidak harus mengurangi kedaulatan tiap negara, selama desain kerja samanya memperhatikan keamanan, tata kelola, dan kepentingan ekonomi masing-masing anggota.

Talenta dan infrastruktur jasa harus diperkuat

Usulan ketiga berkaitan dengan investasi pada sumber daya manusia serta infrastruktur yang menopang perdagangan jasa. Penguatan sektor ini mencakup pelatihan tenaga kerja, kerja sama dunia usaha dengan perguruan tinggi, dan dukungan bagi perusahaan agar dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI.

Perhatian khusus diberikan kepada UMKM. Pemanfaatan teknologi dapat membuka peluang bagi usaha kecil untuk menawarkan jasa kepada pelanggan lintas negara, tetapi peluang tersebut membutuhkan kesiapan keterampilan, akses jaringan digital, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan perusahaan menjadi bagian penting dari agenda integrasi ekonomi BRICS.

Anindya mengusulkan agar setiap cabang BRICS Business Council memiliki sasaran yang dapat diukur terkait jumlah pekerja yang memperoleh pelatihan setiap tahun. Target yang jelas dapat membantu dunia usaha dan pemerintah melihat dampak nyata dari program pengembangan talenta, bukan hanya berhenti pada komitmen umum.

New Development Bank juga dinilai dapat mengambil peran dalam pembiayaan jaringan digital, program pelatihan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Pembiayaan semacam itu dapat memperkuat fondasi perdagangan jasa yang membutuhkan konektivitas, tenaga kerja terampil, dan akses teknologi yang lebih merata.

Integrasi yang terasa hingga usaha kecil

Anindya menggambarkan keberhasilan integrasi BRICS melalui contoh yang dekat dengan kegiatan bisnis sehari-hari. Ekosistem yang benar-benar terhubung akan memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria menemukan pelanggan, menjual jasa, dan menerima pembayaran melalui jaringan ekonomi BRICS.

“Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” katanya.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan kerja sama tidak hanya terletak pada nilai perdagangan antarnegara atau kesepakatan di tingkat tinggi. Manfaatnya juga perlu dapat dirasakan oleh perusahaan yang lebih kecil, profesional, pekerja, dan penyedia jasa yang ingin memperluas pasar mereka.

Indonesia kini memiliki cabang aktif di BRICS Business Council. Kehadiran tersebut dipandang sebagai ruang bagi dunia usaha Indonesia untuk ikut mengarahkan agenda ekonomi kawasan, sekaligus membangun kemampuan domestik agar masyarakat di seluruh negara anggota dapat berperan sebagai penyedia maupun pengguna jasa.

“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” kata Anindya.