Danantara Sumberdaya Indonesia umumkan jajaran komisaris dan direksi

Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Perkenalkan Struktur Kepemimpinan untuk Mengawal Ekspor SDA Strategis

Fukushimask.com – Perusahaan negara yang menjadi anak usaha Danantara Indonesia di sektor sumber daya alam kini memasuki fase operasional penuh. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) secara resmi memperkenalkan susunan komisaris dan direksi yang akan menjalankan mandat pengawasan serta fasilitasi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara bertajuk “Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA” yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin.

Langkah ini menandai transisi DSI dari tahap pembentukan menuju fungsi eksekutif yang nyata. Dengan posisi strategis sebagai entitas yang mengurusi aliran ekspor mineral, energi, dan bahan baku bernilai tinggi, DSI diharapkan mampu menutup celah praktik manipulasi harga yang selama ini merugikan kas negara. Dua mekanisme yang menjadi fokus perhatian utama adalah under invoicing—yakni pencatatan nilai transaksi ekspor di bawah harga pasar yang sebenarnya—serta transfer pricing, yaitu penetapan harga antar entitas dalam satu grup korporasi yang sengaja dibuat tidak wajar untuk menggeser keuntungan ke yurisdiksi berpajak rendah. Keduanya telah lama menjadi sorotan dalam audit perdagangan internasional dan kini menjadi prioritas kebijakan di bawah payung Danantara.

Komposisi Dewan Komisaris: Perpaduan Pengalaman Pertahanan, Ekonomi Makro, dan Pertambangan

Di puncak struktur pengawasan, M Syaifurrahman Noer—yang akrab disapa Cipung Noer—menempati posisi Presiden Komisaris. Lintas kariernya membentang dari ruang rekayasa penerbangan hingga panggung kebijakan pertahanan nasional. Ia memulai karier sebagai Production Development Engineer di Madrid, Spanyol, sebelum memimpin program CN-235 di IPTN, Bandung. Pengalaman internasionalnya berlanjut ketika ia ditempatkan di IPTN North America, Seattle, Amerika Serikat. Di ranah sipil, Cipung Noer pernah memimpin PT Indonesian Defence Security and Technology sebagai Presiden Komisaris dan dikenal luas sebagai Senior Aerospace and Defence Leader.

Sisi ekonomi makro diwakili oleh Mari Elka, yang membawa rekam jejak panjang di pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional. Pada periode 2020–2023, ia memegang jabatan Managing Director of Development Policy and Partnerships di World Bank. Sebelum itu, Mari Elka menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014) serta Menteri Perdagangan (2004–2011), sehingga memahami secara langsung dinamika kebijakan ekspor-impor Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Representasi sektor pertambangan di kursi komisaris diemban oleh Tony Wenas, yang telah memimpin PT Freeport Indonesia sebagai Presiden Direktur sejak Desember 2018. Dengan pengalaman kepemimpinan lebih dari tiga dekade di berbagai sektor, Tony dinilai memiliki pengaruh signifikan dalam ekosistem pertambangan nasional serta fondasi manajemen yang kokoh untuk mengawal kepentingan negara di sektor tambang.

Keanggotaan komisaris dilengkapi oleh Harold, yang sebelumnya menjabat Senior Director Strategic Unit/Transaction & Strategy Support di Danantara Indonesia. Latar belakang keuangannya mencakup posisi Managing Director Investment Banking di Mandiri Sekuritas serta Chief Investment Officer (CIO) dan Managing Director di Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Harold membawa pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang investasi, merger dan akuisisi (M&A), project finance, dan restrukturisasi korporasi—kompetensi yang relevan untuk mengevaluasi struktur transaksi ekspor SDA secara komprehensif.

Direksi Operasional: Fokus pada Keuangan, Risiko, dan Kepatuhan Hukum

Di sisi eksekutif, Luke Thomas Mahony, warga negara Australia, memimpin sebagai Direktur Utama. Sebelum bergabung dengan DSI, Luke pernah menjabat Direktur PT Vale Indonesia, sehingga memahami secara langsung operasional tambang nikel dan bauksit di dalam negeri.

Direktur Keuangan dipegang oleh Sinthya Roesly, yang memiliki jejak karier panjang di lembaga keuangan infrastruktur negara. Ia memimpin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF/PII) selama delapan tahun (2009–2017), kemudian menjabat Chairperson and CEO LPEI pada 2017–2019. Sinthya juga pernah menduduki posisi Direktur Keuangan PT PLN (Persero), memberinya perspektif lintas sektor antara energi dan pembiayaan infrastruktur.

Nur Hidayat Udin ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Risiko. Ia mengakhiri masa bakti 28 tahun di Bank Mandiri dengan jabatan terakhir Senior Vice President Wholesale Risk. Sebelum itu, Nur Hidayat pernah menjadi Director of Risk Management and HSSE di MIND ID, sehingga memahami lanskap risiko spesifik industri mineral dan energi.

Posisi Direktur Legal dan Kepatuhan diisi oleh Ivan Ferdiansyah Baely, yang mengemas lebih dari 20 tahun pengalaman di ranah praktik hukum privat, lembaga pemerintah (IBRA), dan konsultan korporasi. Ivan dikenal sebagai Senior Corporate Lawyer sekaligus Managing Partner IABF Law Firm, dan diakui sebagai pakar hukum korporasi tingkat atas di Indonesia—profil yang krusial untuk memastikan setiap kontrak ekspor SDA memenuhi standar kepatuhan domestik maupun internasional.

Implikasi bagi Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam

Pembentukan struktur kepemimpinan ini bukan sekadar pengisian jabatan administratif. Dalam konteks di mana nilai ekspor mineral Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, ketiadaan mekanisme pengawasan terpusat membuka ruang bagi praktik yang menggerus penerimaan negara. Dengan menempatkan figur-figur yang memiliki kompetensi di bidang pertahanan, ekonomi makro, pertambangan, perbankan investasi, dan hukum korporasi ke dalam satu struktur, DSI dirancang untuk menjadi mata rantai pengendalian yang selama ini absen.

Keberhasilan mandat ini akan diukur dari kemampuan perusahaan mendeteksi anomali harga pada kontrak ekspor, menegosiasikan ulang klausul yang merugikan, serta memastikan bahwa nilai transaksi yang tercatat mencerminkan harga pasar yang wajar. Bagi pelaku industri dan pemangku kepentingan publik, kehadiran DSI dengan struktur kepemimpinan yang telah diumumkan ini menjadi sinyal bahwa negara kini mengambil peran aktif—bukan sekadar regulator pasif—dalam menjaga nilai ekonomi sumber daya alam tetap berada di tangan rakyat.