Eks Direktur Bea Cukai hadapi sidang perdana kasus korupsi CPO POME

Sebelas Terdakwa Hadapi Dakwaan Korupsi Ekspor Sawit di Pengadilan Tipikor Jakarta

Fukushimask.com – Sebuah perkara besar yang menyentuh inti kebijakan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia resmi memasuki tahap persidangan. Pada Selasa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap sebelas orang yang diduga terlibat dalam praktik penggelapan nilai negara melalui ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya selama rentang waktu 2022 hingga 2024. Sidang berlangsung di ruang Wirjono Projodikoro 2, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus.

Di antara sebelas nama yang tercantum dalam dakwaan, sosok paling menonjol adalah Fadjar Donny Tjahjadi, yang pernah menjabat Direktur Teknis Kepabeanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selama periode 2017–2024. Posisinya di puncak birokrasi kepabeanan membuat perannya dalam perkara ini menjadi sorotan utama, mengingat kewenangan teknis atas klasifikasi dan pembebasan barang ekspor berada di bawah naungan institusi yang ia pimpin.

Konteks Kebijakan: Mengapa Ekspor CPO Dibatasi

Untuk memahami bobot perkara ini, perlu dilihat latar belakang kebijakan yang melandasinya. Pada periode yang disorot penyidik, pemerintah Indonesia menerapkan serangkaian instrumen pengendalian ekspor CPO. Tujuannya jelas: menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar domestik sekaligus meredam gejolak harga yang dapat membebani daya beli masyarakat.

Alat-alat kebijakan tersebut mencakup mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban memperoleh persetujuan ekspor sebelum pengiriman, serta pengenaan bea keluar dan pungutan sawit (levy). Dalam kerangka regulasi kepabeanan, seluruh varian CPO — termasuk yang memiliki kadar asam lemak bebas (Free Fatty Acid/FFA) tinggi — diklasifikasikan di bawah Kode HS 1511 tanpa pengecualian berdasarkan tingkat keasaman. Artinya, tidak ada ruang bagi produsen untuk mengelak dari kewajiban negara hanya dengan alasan bahwa produknya mengandung asam dalam kadar lebih tinggi.

Mekanisme Rekayasa Klasifikasi yang Diduga Dilakukan

Penyidik menemukan bahwa para terdakwa secara sadar mengubah identitas komoditas yang diekspor. CPO berkadar asam tinggi (High Acid CPO), yang secara substansi tetap merupakan minyak kelapa sawit mentah, diklaim dan diproses sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan Kode HS 2306. Kode tersebut pada hakikatnya diperuntukkan bagi residu padat atau limbah dari proses pengolahan, bukan untuk minyak mentah yang bernilai komersial tinggi.

Dengan langkah tersebut, komoditas yang seharusnya tunduk pada rezim pembatasan ekspor CPO dapat dilepas ke pasar internasional seolah-olah bukan CPO. Akibatnya, kewajiban DMO, persetujuan ekspor, bea keluar, dan pungutan sawit menjadi tidak berlaku atau diringankan secara tidak sah. Penyidik menilai bahwa para terdakwa tidak sekadar mengetahui aturan yang berlaku, melainkan secara aktif merancang, mengoperasikan, dan membiarkan mekanisme penyimpangan itu berjalan selama periode yang dipersangkakan.

Daftar Terdakwa dan Peran Masing-Masing

Di samping Fadjar Donny Tjahjadi, sepuluh nama lain turut didakwa. Mereka berasal dari latar belakang birokrasi dan sektor swasta:

Lila Harsyah Bakhtiar, yang mengemban jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian, untuk periode 2021–2024. Muhammad Zulfikar, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai tahun 2021. Dari sisi korporasi, dakwaan mencakup Edy Susanto selaku Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo, Tony sebagai Direktur PT Tanimas Edible Oil, serta Yusrin Husin yang merangkap Direktur sekaligus pemilik PT Kencana Permata Nusantara.

Empat nama korporasi lainnya turut terseret: Randy Tjahyadi Maliwarna (Direktur PT Trimitra Agro Jaya), Van Ricardo (Direktur PT Surya Inti Primakarya), Felix (Direktur dan pemilik PT Agrojaya Perdana), Erwin (Direktur PT Bumi Mulia Makmur), dan Robin (Direktur PT Cakra Kaya Kreasi). Perpaduan pejabat pemerintah dan pelaku usaha dalam satu dakwaan menunjukkan bahwa perkara ini menyangkut rantai koordinasi lintas institusi, bukan sekadar kelalaian administratif tunggal.

Kerugian Negara dan Aset yang Disita

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disusun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, perkara ini menimbulkan kerugian bagi kas negara. Angka pasti kerugian belum diumumkan secara terpisah dalam dakwaan, namun skala penyitaan menunjukkan magnitudo perkara yang signifikan.

Tim penyidik telah menyita uang tunai senilai Rp40 miliar serta sejumlah aset tetap yang mencakup tanah, bangunan, kebun kelapa sawit, dan kendaraan bermotor. Total nilai aset yang diamankan diperkirakan mencapai kurang lebih Rp696,5 miliar. Penyitaan berskala besar ini menjadi dasar bagi negara untuk menuntut pengembalian kerugian sekaligus menjadi jaminan eksekusi apabila vonis berkekuatan hukum tetap.

Dasar Hukum dan Implikasi

Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pilihan pasal yang berlapis memberi ruang bagi jaksa untuk menyesuaikan konstruksi hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bagi industri perkebunan kelapa sawit Indonesia — yang menyumbang porsi besar terhadap devisa negara dan lapangan kerja di daerah — perkara ini membawa pesan tegas: manipulasi klasifikasi kepabeanan untuk menghindari kewajiban ekspor tidak lagi dapat dianggap sebagai celah administratif. Dengan melibatkan pejabat setingkat direktur di dua kementerian sekaligus dan sejumlah direksi perusahaan, sidang ini berpotensi menjadi preseden dalam penegakan hukum perdagangan komoditas strategis nasional.