BRIN: Perlu Model Keterpaparan Terpadu dalam Data Risiko Bencana
Main Agenda – Jakarta, Indonesia—Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti keberadaan tantangan dalam pengelolaan data risiko bencana yang masih terpecah di berbagai lembaga pemerintah. Menurut Amarulla Octavian, Wakil Kepala BRIN, sistem data yang tidak terintegrasi menjadi hambatan dalam menciptakan model keterpaparan bencana yang efektif. Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan bahwa untuk meningkatkan perencanaan pembangunan dan kemampuan menghadapi bencana, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup berbagai aspek risiko.
Keterpaparan Data Risiko Bencana
Amarulla menyebut, meskipun beberapa data penting telah tersedia di berbagai institusi, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga pendidikan tinggi, tetap saja kurang ada kerangka data nasional yang dapat menggabungkan informasi secara menyeluruh. “Kita belum memiliki basis data yang bisa menyatukan berbagai sumber informasi mengenai keterpaparan bencana,” katanya. Menurutnya, hal ini menghambat upaya memproyeksikan dampak bencana secara tepat dan efisien, terutama dalam menghadapi ancaman multi-bahaya.
“Keterpaparan dan kerentanan sama pentingnya dengan memahami ancaman itu sendiri,” ujar Amarulla Octavian.
Menurut Amarulla, model keterpaparan bencana yang terpadu harus melibatkan kerja sama lintas sektor. Ia menekankan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang mampu mengembangkan model skala nasional sendirian. “Kita perlu melibatkan berbagai pihak, seperti BPS, BMKG, Badan Geologi, BNPB, perguruan tinggi, hingga komunitas peneliti, untuk menciptakan sistem yang komprehensif,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya mengatasi masalah interoperabilitas data agar informasi dapat digunakan secara optimal dalam pengambilan keputusan.
Interaksi Ancaman dan Kerentanan
Dalam rangka meningkatkan kapasitas menghadapi risiko bencana, Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menambahkan bahwa faktor manusia dan lingkungan turut memengaruhi tingkat kerentanan sebuah wilayah. “Ancaman bencana tidak hanya datang dari alam, tetapi juga dari interaksi antara faktor-faktor tersebut dengan masyarakat, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi,” ujarnya. Menurutnya, memahami bagaimana ancaman bencana berdampak pada kerentanan suatu daerah adalah kunci untuk merancang strategi mitigasi yang tepat.
“Memahami keterpaparan dan kerentanan sama pentingnya dengan memahami ancaman itu sendiri,” ujarnya.
Diana juga menyoroti wilayah Palung Jawa sebagai area kritis yang memiliki potensi menghasilkan gempa bumi dan tsunami. Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut berada di tengah pertemuan lempeng tektonik utama, sehingga menjadi salah satu titik rawan bencana di Indonesia. “Dalam wilayah ini, keberadaan masyarakat, bangunan, dan kegiatan ekonomi harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko,” tambahnya. Menurutnya, penguatan data keterpaparan di kawasan tersebut bisa memastikan bahwa prioritas investasi dan kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan mitigasi bencana.
Langkah Strategis untuk Keterpaduan Data
Menurut BRIN, perlu adanya kolaborasi yang lebih intensif antar lembaga untuk mengatasi fragmentasi data. Amarulla menekankan bahwa Kebijakan Satu Data dan Satu Data Bencana Nasional sedang dijalankan, tetapi masih perlu diperkuat. “Sistem data yang terpadu akan memungkinkan kita menggambarkan risiko bencana secara lebih realistis,” kata Amarulla. Ia berharap model tersebut tidak hanya menjadi alat untuk mengidentifikasi kerentanan, tetapi juga bisa digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan pengurangan risiko bencana secara holistik.
Diana menambahkan bahwa peningkatan informasi keterpaparan di Palung Jawa bisa menjadi contoh nyata dari kebutuhan integrasi data. “Wilayah tersebut menjadi tempat yang sangat strategis untuk menguji keefektifan model terpadu,” ujarnya. Dengan memahami distribusi populasi, jenis infrastruktur, dan area ekonomi yang rentan, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam pembangunan infrastruktur dan perlindungan masyarakat.
Amarulla juga menyoroti bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa dilakukan secara terpisah dari upaya pembangunan nasional. “Model keterpaparan multi-bahaya harus dilihat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang,” katanya. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya bisa mengurangi dampak bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, BRIN berharap adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga penelitian, dan masyarakat. “Kolaborasi lintas sektor akan mempercepat proses integrasi data dan meningkatkan akurasi model yang dihasilkan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan komitmen jangka panjang, baik dari pemerintah maupun institusi terkait.
Sementara itu, Diana Kusumastuti menekankan bahwa keberadaan data yang terpadu tidak hanya membantu dalam mengantisipasi bencana, tetapi juga bisa menjadi alat untuk membangun kesadaran masyarakat. “Dengan mengetahui risiko yang mengancam, masyarakat bisa lebih siap menghadapinya,” katanya. Ia berharap kebijakan dan program yang diusulkan bisa diterapkan secara luas, terutama di daerah-daerah yang rentan bencana seperti Palung Jawa.
Dalam keterpaparan data risiko bencana, BRIN menekankan bahwa integrasi informasi antar lembaga adalah langkah penting. “Kita perlu mengembangkan sistem yang bisa diakses oleh semua pihak, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Amarulla. Dengan demikian, model keterpaparan yang terpadu bisa menjadi fondasi untuk membangun tata kelola risiko bencana yang lebih baik di seluruh Indonesia.
