PP Aisyiyah Usulkan Pembaruan Pedoman Darurat Bencana untuk Perbaikan Gizi Anak
Main Agenda – Jakarta – Pimpinan Pusat Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah mengajukan rekomendasi untuk merevisi pedoman tanggap darurat bencana agar lebih efektif dalam menjaga asupan gizi bagi ibu dan anak. Menurut Ketua LLHPB PP Aisyiyah, Rahmawati Husein, pentingnya memastikan kebutuhan nutrisi balita di masa krisis dan pemulihan tak boleh diabaikan. Ia menyoroti bahwa proses pemulihan bencana di daerah Tamiang masih berlangsung hingga enam bulan terakhir, sehingga kebijakan darurat harus tetap diutamakan.
Pembaruan Pedoman sebagai Langkah Strategis
Rahmawati, yang juga tergabung dalam anggota pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan bahwa kondisi gizi anak di tengah situasi darurat sangat bergantung pada tindakan yang diambil sejak awal. Ia menekankan bahwa kebutuhan nutrisi tidak boleh hanya menjadi fokus setelah bencana berakhir, melainkan harus diperhitungkan sejak kegiatan kemanusiaan dimulai. Menurutnya, upaya pemenuhan gizi harus menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan bencana.
“Pemenuhan gizi tidak boleh hanya dibahas setelah bencana mereda, melainkan harus menjadi perhatian sejak awal respons kemanusiaan dilakukan,” ujar Rahmawati dalam forum laporan edukasi gizi di daerah bencana, dikutip dari Jakarta, Minggu.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati menyebut bahwa Kementerian Kesehatan telah menyusun Panduan Operasional Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat sejak 2014 dan diperbarui pada 2019. Meski demikian, ia menilai pedoman tersebut perlu disempurnakan agar lebih mampu menghadapi tantangan dalam proses pemulihan. “Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019, dan sebelumnya juga ada tahun 2014. Usulan kita dari acara hari ini bisa menjadi bahan untuk penyempurnaan,” tambahnya.
Perbaikan Kualitas Bantuan Pangan
Rahmawati menyoroti bahwa distribusi bantuan pangan selama masa darurat sering kali tidak cukup memperhatikan kualitas nutrisi yang diberikan. Ia mencontohkan bahwa di lapangan, makanan instan seperti mi instan, biskuit, dan kental manis masih menjadi pilihan utama. “Kesadaran gizi harus dibangun sejak awal. Makanan instan dan produk seperti kental manis memang diberikan, tetapi kita perlu memastikan bahwa bantuan pangan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan kalori, melainkan juga memenuhi asupan gizi yang sesuai untuk anak-anak,” jelas Rahmawati.
Menurutnya, pemilihan jenis makanan dalam darurat harus memperhatikan kandungan nutrisi jangka panjang. Pembaruan SOP harus mencakup peningkatan kualitas bantuan pangan, termasuk penggunaan bahan-bahan yang lebih sehat dan beragam. Dengan demikian, anak-anak dapat tetap mendapatkan gizi yang memadai meski dalam kondisi darurat.
Peran Perempuan dan Komunitas Lokal
Terlepas dari aspek bantuan pangan, Rahmawati juga menekankan perlunya melibatkan perempuan dan komunitas lokal dalam proses pemulihan. “Perempuan lebih memahami sumber pangan lokal yang tersedia, sehingga partisipasi mereka penting untuk memastikan distribusi makanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Dengan melibatkan elemen lokal, kebijakan penanggulangan bencana diharapkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan menyetujui bahwa integrasi gizi untuk kelompok rentan harus dimasukkan ke dalam pengelolaan dapur umum sejak fase darurat. “Dapur umum tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal ini bisa menjadi pengaruh besar dalam mempercepat pemulihan masyarakat,” ujarnya.
“Di masa pemulihan, makanan instan perlu dihentikan. Setiap dapur umum seharusnya memiliki panduan yang jelas mengenai kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Budi.
Budi menambahkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan dapur umum bisa membantu memastikan kebutuhan gizi terpenuhi secara tepat. Ia menekankan bahwa kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui membutuhkan nutrisi yang spesifik, seperti protein dan asam lemak esensial, untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dengan pengintegrasian aspek gizi sejak awal, respons bencana bisa lebih komprehensif.
Koordinasi untuk Pemulihan yang Berkelanjutan
Rahmawati berharap pembaruan pedoman darurat bencana ini bisa menjadi dasar kerja yang lebih baik dalam koordinasi antarinstansi. “Pembaruan SOP ini tidak hanya bermanfaat untuk daerah yang sedang mengalami bencana, tetapi juga bisa menjadi referensi untuk wilayah lain yang berpotensi menghadapi krisis serupa,” ujarnya. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BNPB, dan organisasi lainnya diperlukan untuk memastikan kebijakan gizi yang seimbang di setiap tahap tanggap darurat.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas pentingnya pendidikan gizi sebagai bagian dari upaya pemulihan. Rahmawati menegaskan bahwa edukasi ini bisa memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap malnutrisi. “Kita perlu membangun kebiasaan sehat di tengah krisis, agar ketika kondisi kembali normal, anak-anak sudah terbiasa dengan pola makan yang seimbang,” imbuhnya.
Dengan rencana ini, PP Aisyiyah berharap bisa meningkatkan kualitas intervensi gizi di daerah yang terkena bencana. Pembaruan pedoman tidak hanya memperbaiki distribusi bantuan, tetapi juga mengoptimalkan peran organisasi lokal dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi dampak jangka panjang dari bencana, khususnya terhadap anak-anak yang sering kali paling terdampak.
Kesadaran gizi menjadi faktor kunci dalam pemulihan. Dengan memastikan bantuan pangan yang berkualitas dan melibatkan perempuan serta komunitas lokal, respons darurat bisa lebih berkelanjutan. Rahmawati mengingatkan bahwa pemenuhan gizi anak bukan hanya tentang kebutuhan kalori, tetapi juga tentang keseimbangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pembaruan pedoman ini menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.
