Mendagri pastikan negara hadir untuk korban gempa di NTT

Respons Total Pemerintah Pusat di NTT: Tito Karnavian Awasi Langsung Pemulihan Pascagempa Selama Lima Hari

Fukushimask.com – Gempa bumi yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus 2026 meninggalkan luka mendalam bagi ribuan warga di sejumlah kabupaten. Di tengah kekacauan pascabencana, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memilih turun langsung ke lapangan selama lima hari penuh, bukan sekadar memantau dari jarak jauh. Kehadirannya di Maumere, Kabupaten Sikka, hingga ke pelosok Manggarai Timur dan Nagekeo menandai komitmen bahwa negara tidak akan membiarkan masyarakat NTT menghadapi pemulihan sendirian.

“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya.”

Pernyataan tegas itu dilontarkan Tito saat berada di Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere pada Kamis. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan pusat, dari kementerian hingga badan usaha milik negara, telah dikerahkan sejak hari pertama guncangan terjadi. Kehadiran sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama BUMN di wilayah terdampak menjadi bukti konkret bahwa respons bencana kali ini bersifat lintas-sektor dan terkoordinasi.

Supervisi Anggaran dan Koordinasi Layanan Dasar

Langkah pertama yang dilakukan Tito selama masa tugasnya di NTT adalah melakukan supervisi terhadap penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya memastikan bahwa alokasi anggaran dari pusat benar-benar sampai ke tangan pemerintah daerah untuk keperluan tanggap darurat, bukan tersangkut di birokrasi. Langkah ini krusial mengingat NTT selama ini termasuk provinsi dengan ketergantungan tinggi pada transfer fiskal pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Pada Minggu, 16 Agustus 2026, Tito memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa fase awal pemulihan harus memprioritaskan penyelamatan nyawa serta pemulihan layanan publik yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari. Layanan yang dimaksud mencakup pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak, rantai logistik, serta penanganan korban meninggal dan warga terluka.

Upacara HUT ke-81 RI di Tengah Puing Gempa

Keesokan harinya, Senin, 17 Agustus 2026, Tito memimpin Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur. Momentum peringatan kemerdekaan yang biasanya berlangsung khidmat di ibu kota kali ini terasa berbeda: latar belakangnya adalah rumah-rumah retak dan warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.

Usai upacara, Tito meninjau langsung kerusakan di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, yang ia sebut sebagai salah satu titik paling parah terdampak gempa. Di sana ia berdialog dengan warga dan mendorong agar prioritas bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diarahkan ke wilayah tersebut. Ia juga menyerahkan santunan Kemendagri senilai Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia, serta bantuan berupa dua unit genset, 10 unit velbed, dan uang tunai Rp200 juta untuk dua desa. Bantuan pribadi dari kantongnya sendiri turut disalurkan untuk SMP Abdurrahman Wahid.

Dari Ende hingga Nagekeo: Menjangkau Setiap Titik Terdampak

Pada Selasa, 18 Agustus 2026, Tito berpindah ke Kabupaten Ende untuk mengevaluasi penanganan bencana di sejumlah lokasi terdampak. Ia menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal di Kecamatan Nangapanda. Dari Ende, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo.

Di Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay, rombongan Tito sempat berhenti karena sejumlah warga—terutama para ibu—mengerumuni kendaraan sembari menyampaikan keluh kesah akibat gempa. Mendengar curhat mereka, Tito menitipkan bantuan tunai sebesar Rp50 juta kepada Ketua Rukun Tetangga setempat untuk dibagikan langsung kepada warga terdampak.

Pemulihan Dokumen Kependudukan dan Legalitas Aset

Di Nagekeo, Tito memastikan bahwa tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan membantu penerbitan ulang dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa. Dokumen yang dimaksud meliputi KTP-el, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga. Tanpa dokumen-dokumen ini, warga kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan bantuan sosial.

Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk pencetakan ulang dokumen pertanahan, serta dengan kepolisian untuk penerbitan ulang BPKB, STNK, dan SIM milik korban. Langkah ini penting agar warga tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum atas aset mereka di tengah proses pemulihan.

Akselerasi Pendataan sebagai Kunci Efektivitas Bantuan

Menutup rangkaian kunjungan, Tito mendesak pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak bencana secara rinci—mulai dari rumah rusak, fasilitas ibadah, sarana pendidikan, prasarana usaha, hingga infrastruktur publik lainnya. Ia menegaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data.

“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari.”

Pernyataan itu menggarisbawahi satu prinsip: tanpa data yang akurat dan terverifikasi, bantuan berisiko tersendat atau salah sasaran. Bagi NTT yang topografinya pegunungan dan kepulauan, pendataan lapangan memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran lintas-kementerian selama lima hari penuh, pemerintah pusat telah menempatkan sumber daya manusia dan logistik di wilayah tersebut untuk memangkas waktu respons. Tantangan ke depan bukan lagi soal apakah negara hadir, melainkan seberapa cepat dan tepat sasaran setiap rupiah bantuan sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan.