PBB desak Israel akhiri kekerasan terhadap rakyat Palestina, Lebanon

Desakan Keras dari Jenewa: PBB Tuntut Israel Berhenti Menumpahkan Kekerasan di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon

Fukushimask.com – Pertemuan ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di Jenewa pada Senin menjadi panggung bagi salah satu pernyataan paling tajam yang pernah diucapkan di forum multilateral tersebut. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, tidak sekadar menyampaikan keprihatinan — ia melontarkan tuntutan langsung agar Israel menghentikan segala bentuk kekerasan yang menimpa warga Palestina maupun Lebanon, sekaligus mendesak negara-negara donor senjata untuk menghentikan aliran persenjataan menuju Tel Aviv.

Pernyataan ini datang di tengah situasi yang telah berlarut selama hampir satu tahun penuh. Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada akhir 2023 seharusnya menjadi titik balik bagi jutaan penduduk Jalur Gaza yang hidup di bawah bayang-bayang rudal dan bom. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut nyaris tidak mampu menahan eskalasi. Serangan udara Israel terhadap Gaza terus terjadi hampir setiap hari, mengubah kota-kota yang sudah hancur menjadi puing yang lebih dalam lagi.

Angka yang Terus Membengkak di Gaza

Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa lebih dari 1.300 warga Palestina telah kehilangan nyawa dalam gelombang serangan udara terbaru di Jalur Gaza. Angka ini bukan sekadar statistik; di baliknya terdapat keluarga yang kehilangan anggota, rumah yang rata dengan tanah, dan sistem kesehatan yang sudah lama berada di ambang kolaps. Turk secara eksplisit menyebut bahwa pembatasan akses bantuan kemanusiaan memperparah kondisi tersebut, membuat upaya penyelamatan nyawa menjadi semakin mustahil.

“Saya merasa ngeri atas usulan pihak Israel untuk mendorong pengusiran paksa seluruh rakyat Palestina dari Jalur Gaza serta terus mengalirnya retorika dehumanisasi Palestina oleh sejumlah pejabat senior,” kata Turk dalam Pertemuan ke-63 Dewan HAM PBB, Senin.

Kata-kata tersebut merujuk pada pernyataan sejumlah pejabat senior Israel yang secara terbuka menyerukan pengosongan paksa Gaza — sebuah langkah yang, jika diwujudkan, akan menjadi pengusiran massal terbesar dalam sejarah modern Timur Tengah. Turk juga menyoroti pola bahasa yang digunakan oleh para pejabat tersebut: istilah-istilah yang merendahkan martabat manusia warga Palestina, yang menurutnya bukan sekadar perbedaan pandangan politik melainkan bagian dari mekanisme psikologis yang menormalisasi kekerasan.

Tepi Barat: Aneksasi yang Mengabaikan Hukum Internasional

Di luar Gaza, situasi di Tepi Barat juga menjadi sorotan tajam. Turk menegaskan bahwa proses aneksasi de facto oleh Israel terus berjalan tanpa jeda, meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan yang secara tegas menolak klaim kedaulatan sepihak atas wilayah tersebut. Putusan ICJ itu, yang diterbitkan pada Juli 2024, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang diduduki telah berakhir dan bahwa negara-negara lain memiliki kewajiban untuk tidak mengakui situasi hukum yang tidak sah.

Bagi Turk, pengabaian putusan tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis hukum; ia merupakan sinyal bahwa norma-norma internasional sedang diuji batasnya. Setiap permukiman baru yang dibangun di Tepi Barat, menurutnya, memperkecil ruang bagi solusi dua negara dan memperdalam fragmentasi wilayah yang pada akhirnya membuat kehidupan berdampingan menjadi semakin sulit.

Lebanon: Infrastruktur Sipil Jadi Sasaran

Tidak berhenti di Palestina, Turk juga mengarahkan desakan kerasnya kepada Israel agar segera menghentikan serangan terhadap masyarakat sipil dan infrastruktur di Lebanon. Rumah sakit, jalan raya, jaringan listrik, dan bangunan hunian di berbagai distrik Lebanon telah menjadi sasaran dalam konflik yang berkepanjangan. Bagi warga Lebanon, setiap serangan terhadap fasilitas sipil bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga soal hilangnya rasa aman yang menjadi fondasi kehidupan sehari-hari.

Tuntutan kepada Negara-Negara Ketiga dan Sektor Swasta

Yang membedakan pernyataan Turk dari banyak pernyataan diplomatik sebelumnya adalah arahannya yang jelas kepada pihak-pihak di luar Israel. Ia secara langsung meminta negara-negara yang memasok senjata kepada Israel untuk menghentikan aliran tersebut, dengan alasan bahwa persenjataan itu berisiko digunakan untuk melanggar hukum internasional. Argumennya sederhana: siapa yang memasok peluru ikut memikul tanggung jawab atas dampaknya.

“Mereka perlu mengakhiri transfer senjata ke Israel yang berisiko digunakan untuk melanggar hukum internasional. Perusahaan juga harus menghentikan praktik politik yang mendukung permukiman ilegal di Israel,” kata Turk.

Permintaan kepada sektor swasta ini menyentuh ranah yang jarang disentuh dalam diplomasi HAM: peran perusahaan multinasional yang memiliki kontrak dengan otoritas Israel, terutama di sektor konstruksi, energi, dan teknologi. Turk mengaitkan dukungan korporat tersebut dengan legitimasi yang diberikan kepada praktik permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Pernyataan ini disampaikan di saat Dewan HAM PBB sendiri tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mempertahankan kredibilitasnya. Bagi banyak pengamat, keberanian Turk untuk menyebut nama dan tindakan secara spesifik — bukan sekadar menggunakan bahasa diplomatik yang kabur — merupakan upaya untuk menjaga relevansi institusi tersebut di tengah krisis kemanusiaan yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Bagi warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon, desakan dari Jenewa mungkin terasa jauh dari suara bom yang memecah keheningan setiap malam. Namun, pencatatan resmi di forum multilateral menjadi dasar hukum bagi mekanisme akuntabilitas di kemudian hari, baik melalui Mahkamah Pidana Internasional, komite investigasi, maupun tekanan diplomatik bilateral. Dalam konteks di mana gencatan senjata telah diuji selama hampir setahun dan belum mampu menghentikan siklus kekerasan, setiap pernyataan yang menegaskan bahwa hukum internasional masih berlaku menjadi pengingat bahwa komunitas internasional belum sepenuhnya berpaling.

Tantangan ke depan jelas: apakah desakan ini akan diikuti oleh tindakan konkret dari negara-negara anggota PBB, ataukah ia akan menjadi catatan resmi yang tenggelam dalam tumpukan dokumen Dewan HAM. Bagi lebih dari 1.300 keluarga yang kehilangan anggota di Gaza, dan bagi warga Lebanon yang bangun setiap pagi dengan pertanyaan apakah rumah mereka masih berdiri, jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa menunggu hingga sesi berikutnya.