Kapolda Metro Jaya Berikan Arahan Khusus untuk Pengamanan Aksi Demonstrasi
Official Announcement – Jakarta, Senin – Komjen Pol Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya, memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran polisi untuk mengamankan peserta unjuk rasa yang kedapatan membawa alat berbahaya. Tindakan ini bertujuan meminimalkan risiko terjadinya kericuhan selama aksi yang diikuti oleh elemen mahasiswa dan masyarakat di Jakarta. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Joko Sulistio, Kombes Pol Dir Pamobvit Polda Metro Jaya, saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan di lokasi aksi.
Personel Reskrim Diminta Amanatkan Peserta Aksi Sejak Awal
Dalam pidatonya, Joko Sulistio menekankan pentingnya kewaspadaan dari personel Reskrim. Ia meminta mereka untuk segera mengamankan peserta yang teridentifikasi membawa alat berbahaya, sekaligus mencatat semua kejadian secara detail. “Jika menemukan peserta aksi dengan senjata tajam atau benda tumpul, personel Reskrim harus segera menangani situasi sejak awal,” ujar Joko dalam membacakan direktif Kapolda. Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk mengantisipasi ancaman sebelum eskalasi memburuk.
“Jangan bergerak sendiri-sendiri, tapi harus berkelompok dan tetap terhubung dengan tim,” tambah Joko. Ia menegaskan bahwa kekompakan dalam operasi pengamanan sangat vital untuk memastikan semua langkah berjalan terkoordinasi. Dengan demikian, personel tidak boleh terbawa emosi atau merespons secara impulsif tanpa arahan bersama.
Di sisi lain, Kapolda meminta petugas Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) tetap waspada terhadap dinamika di lapangan. Ia memastikan bahwa setiap tindakan harus didasari kehati-hatian, bukan hanya reaksi spontan. “Jangan sampai terlepas dari ikatan tim, karena itu akan mengganggu kestabilan operasi,” imbuh Joko. Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya ketegangan yang tidak terduga antara petugas dan peserta aksi.
Penekanan pada Pendekatan Humanis dan Keselamatan Bersama
Kapolda juga menekankan bahwa seluruh rangkaian pengamanan harus berjalan aman dan tertib. Ia mengingatkan personel untuk mengedepankan pendekatan humanis, sabar, serta terukur. “Kendalikan diri dan laksanakan tugas dengan cara yang humanis, sebelum mempertimbangkan tindakan hukum sebagai langkah terakhir,” tutur Joko, yang mewakili Kapolda dalam penyampaian arahan tersebut.
Strategi ini bertujuan menjaga harmoni antara kekuasaan pemerintah dan partisipan aksi. Dengan pendekatan yang lembut, petugas diharapkan bisa mengurangi rasa kewaspadaan peserta aksi, sehingga menghindari terjadinya perlawanan atau kerusuhan. Kapolda menekankan bahwa tugas pengamanan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga kemampuan untuk memahami situasi dan merespons secara proporsional.
“Ingat, kita satu komando dan satu tujuan demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” kata Kapolda. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keharmonisan tim dan keselarasan dalam tindakan adalah kunci sukses pengamanan. Ia juga meminta personel untuk selalu memantau lingkungan sekitar dan tidak meninggalkan area kerja tanpa persetujuan.
Persiapan Khusus untuk Kawasan DPR/MPR RI
Kapolda memberikan perhatian khusus kepada pengamanan di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Ia meminta aparat kepolisian memasang sekat-sekat untuk memisahkan peserta aksi dari jalur menuju objek vital nasional. “Kawasan tersebut menjadi fokus utama, karena sering menjadi lokasi perdebatan kritis antara berbagai pihak,” jelas Joko. Tindakan ini bertujuan mencegah terjadinya kerusakan fasilitas umum atau intervensi yang tidak terencana.
Sebagai bagian dari persiapan, personel juga menjalani pemeriksaan ketat terkait perlengkapan mereka. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pengawasan langsung untuk memastikan tidak ada senjata api yang digunakan selama aksi. “Tidak ada yang menggunakan senjata api. Ulangi, tidak ada penggunaan senjata api,” tegas Kapolda, menegaskan larangan keras terhadap penggunaan senpi dalam proses pengamanan.
Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan jika ada keadaan darurat, seperti terjadi penyerangan atau ancaman langsung terhadap petugas. “Tindakan seperti penembakan gas air mata atau pergerakan pasukan Pengendalian Huru-Hara (PHH) hanya dapat dilakukan setelah mendapat perintah resmi dari Kapolda,” imbuh Joko. Ini mencerminkan strategi untuk meminimalkan dampak penggunaan kekuatan, terutama jika tidak diperlukan.
Koordinasi Tim dan Kesiapan Pasukan Sabhara
Dalam arahannya, Kapolda juga memberikan instruksi khusus kepada pasukan Samapta Bhayangkara (Sabhara). Ia menekankan kepatuhan terhadap komando pimpinan, kebersihan barisan, serta kesigapan dalam menghadapi dinamika di lapangan. “Personel Sabhara harus selalu siap dan tidak mudah terprovokasi oleh suasana yang berubah tiba-tiba,” ujar Joko. Ini penting untuk memastikan penampilan profesional dan menjaga keteraturan selama aksi berlangsung.
Kapolda menegaskan bahwa semua tindakan taktis harus dijalankan dalam satu komando. “Setiap langkah harus dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi, agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya. Hal ini berlaku untuk seluruh personel, termasuk dalam mengatur pergerakan massa atau merespons respons peserta aksi yang bisa memicu ketegangan.
Sebagai penutup, Kapolda mengingatkan bahwa keselamatan bersama adalah prioritas utama. Ia meminta personel tidak hanya memperhatikan keamanan peserta aksi, tetapi juga melindungi masyarakat sekitar serta sesama petugas. “Seluruh personel harus menjadi bagian dari satu sistem, yang saling mendukung dan bekerja sama,” kata Kapolda. Pernyataan ini mencerminkan upaya untuk membangun kepercayaan dan memastikan operasi berjalan lancar tanpa gangguan.
Dengan langkah-langkah ini, Kapolda Metro Jaya berharap aksi unjuk rasa di Jakarta bisa berjalan aman, terkendali, dan tidak merusak suasana kota. Selain itu, ia juga menginginkan keterlibatan masyarakat dalam memperkuat keamanan bersama. “Kita semua adalah bagian dari satu tujuan, yaitu menjaga kenyamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta,” pungkas Kapolda, mengakhiri arahannya dengan pesan yang menginspirasi dan menekankan pentingnya kolaborasi.
