New Policy: Surabaya Adaptasi Pelatihan Kerja ke Investasi
New Policy – Surabaya, Selasa – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menekankan pentingnya mengubah program pelatihan kerja agar lebih responsif terhadap sektor investasi yang berkembang. Ia menyoroti bahwa pergeseran kebutuhan masyarakat dalam mencari pekerjaan memerlukan kebijakan pelatihan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur atau pendidikan, tetapi juga mengikuti dinamika industri. “Kini, masyarakat lebih memprioritaskan pengembangan keterampilan daripada sekadar membangun fasilitas umum,” ujar Fathoni. Ia menambahkan bahwa New Policy ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan mencocokkan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Perubahan Prioritas dan Kebutuhan Industri
New Policy mengakui bahwa kebutuhan masyarakat telah berubah seiring meningkatnya investasi di bidang layanan jasa dan industri. Dalam wawancara, Fathoni mengatakan, “Pada masa lalu, usulan pembangunan infrastruktur selalu mendominasi, tetapi sekarang fokus lebih pada penciptaan lapangan kerja.” Hal ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan harus diarahkan ke sektor-sektor yang sedang berkembang, seperti perhotelan, restoran, atau manufaktur. Dengan New Policy, pelatihan kerja diharapkan bisa menghasilkan tenaga kerja yang siap memenuhi permintaan industri.
“Kebutuhan masyarakat saat ini berbeda dari masa lalu. Jika dulu reses selalu didominasi usulan infrastruktur dan pendidikan, kini ada kebutuhan lebih besar untuk mengarahkan pelatihan ke sektor yang sedang berkembang,”
Fathoni menegaskan bahwa perusahaan atau investasi baru membutuhkan keterampilan spesifik, sehingga pelatihan kerja harus dibuat sesuai dengan kebutuhan tersebut. “Kami menyarankan agar program pelatihan kerja selaras dengan arah investasi yang diharapkan,” kata dia. Dengan pendekatan ini, angka pengangguran dapat ditekan dan keahlian masyarakat lebih relevan dengan pasar kerja.
Kolaborasi dan Integrasi Kebijakan
New Policy juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan untuk mengoptimalkan program pelatihan. Fathoni menjelaskan bahwa ego sektoral masih menjadi hambatan, sehingga kebijakan pelatihan sering kali tidak berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha. “Kolaborasi lintas dinas sangat dibutuhkan agar New Policy ini tidak terisolasi,” ujarnya. Dengan kerja sama yang baik, pelatihan kerja bisa diarahkan ke sektor yang paling membutuhkan, seperti layanan jasa atau manufaktur.
“Jangan sampai investasi di bidang kafe atau perhotelan muncul, tetapi pelatihan kerja belum disesuaikan dengan standar industri. New Policy menuntut integrasi kebijakan agar program ini lebih efektif,”
Ia mencontohkan bahwa sektor perhotelan membutuhkan tenaga kerja yang mampu berbahasa asing, sementara bidang restoran lebih mengutamakan keterampilan layanan. Dengan memahami kebutuhan industri secara real-time, New Policy dapat menciptakan pelatihan yang lebih bermanfaat dan tidak terlewat dari perubahan dinamika ekonomi.
Data dan Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja
Menurut Fathoni, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perlu aktif mengumpulkan data perizinan investasi, seperti pembangunan hotel atau restoran, untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. “Data ini menjadi dasar untuk menyusun program pelatihan yang lebih relevan,” jelasnya. Dengan New Policy, pemerintah bisa lebih cepat merespons kebutuhan industri, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat pelatihan jangka pendek, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
Fathoni mengingatkan bahwa pelatihan kerja tidak boleh dipandang sebagai sekadar program rutin, tetapi sebagai alat untuk membangun ekosistem pekerjaan yang berkelanjutan. “Dengan New Policy, pelatihan bisa selaras dengan investasi yang ada, baik skala kecil maupun besar,” katanya. Ia menambahkan bahwa program ini akan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Pelatihan Kerja dan Tanggung Jawab Pemerintah
New Policy menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memiliki kompetensi sesuai dengan investasi yang berjalan. Fathoni berharap program pelatihan kerja tidak hanya menunggu adanya lowongan, tetapi lebih proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan industri. “Pemerintah harus menjadi penghubung antara pelatihan dan kebutuhan dunia usaha,” ujarnya. Dengan New Policy, kerja sama antarlembaga akan lebih terstruktur, sehingga hasil pelatihan bisa lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Kebijakan ini juga menyoroti pentingnya pembaruan terus-menerus dalam program pelatihan kerja, karena sektor investasi tidak statis. “Dengan New Policy, pelatihan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan industri, baik sekarang maupun di masa depan,” tambah Fathoni. Ia menilai bahwa keterlibatan semua pihak akan memastikan kebijakan pelatihan kerja tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi perekonomian kota Surabaya.
