Pemkot Jayapura bangun perpustakaan digital bagi warga 14 kampung

Empat Belas Kampung di Jayapura Kini Menyongsong Era Literasi Digital

Fukushimask.com – Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang selama ini membelenggu wilayah pedesaan Papua, Pemerintah Kota Jayapura mengambil langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan informasi. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemkot Jayapura menyalurkan fasilitas perpustakaan digital ke empat belas kampung di wilayah kerjanya. Program ini bukan sekadar distribusi perangkat teknologi, melainkan upaya sistematis agar warga kampung dapat menjangkau sumber pengetahuan dan bahan bacaan dalam format digital tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota.

Keputusan ini lahir dari kesadaran bahwa akses terhadap informasi merupakan fondasi pembangunan manusia. Tanpa kemampuan membaca, mencari data, dan memproses pengetahuan secara mandiri, masyarakat kampung akan terus tertinggal dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan ekonomi lokal.

Visi Kepala Dinas: Dari Buku ke Layar, dari Ruang ke Masyarakat

Dolfina J. Mano, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, menegaskan bahwa fasilitas digital yang disalurkan ke empat belas kampung tersebut dirancang untuk memperluas jangkauan informasi hingga ke tingkat paling bawah struktur pemerintahan desa. Pernyataan itu ia sampaikan di Jayapura pada hari Jumat.

“Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat kampung terhadap sumber informasi dan bahan bacaan secara digital.”

Mano menjelaskan bahwa penyediaan perangkat digital hanyalah satu sisi dari program yang lebih besar. Secara bertahap, setiap perpustakaan kampung juga akan dilengkapi dengan koleksi buku cetak serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Tujuannya ganda: membuka akses informasi sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan warga kampung yang selama ini minim paparan terhadap bahan literatur formal.

“Kami berharap dengan perpustakaan yang telah dilengkapi dengan buku, masyarakat Kota Jayapura bisa lebih mudah membaca dan memperoleh lebih banyak informasi.”

Perpustakaan sebagai Motor Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Yang membedakan program ini dari sekadar pembangunan gedung baca adalah orientasinya yang jelas ke arah pemberdayaan ekonomi. Mano menekankan bahwa perpustakaan kampung tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai ruang diam untuk membuka halaman buku. Ia harus menjadi ruang hidup yang terintegrasi dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di masing-masing wilayah.

“Masyarakat dapat memanfaatkan bahan bacaan sebagai sumber pengetahuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah.”

Implikasinya nyata: seorang petani di kampung tertentu dapat mengakses teknik budidaya modern, seorang pengrajin lokal dapat mempelajari desain produk yang lebih kompetitif, dan pelaku usaha kecil dapat memahami dasar-dasar pemasaran digital. Perpustakaan, dalam kerangka ini, berubah fungsi dari arsip pasif menjadi laboratorium aktif bagi inovasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Penguatan Kapasitas SDM Pengelola

Menyadari bahwa teknologi tanpa kompetensi pengelola akan menjadi beban, bukan aset, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura juga telah menyelenggarakan bimbingan teknis literasi informasi. Peserta program ini mencakup pustakawan, guru, serta pegiat literasi yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan di tingkat kampung. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar setiap fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi secara berkelanjutan dan tidak menjadi barang pajangan.

Ruang Publik yang Menyenangkan, Bukan Sekadar Gudang Buku

Dimensi lain yang ditekankan Mano adalah pengalaman pengguna. Perpustakaan, dalam pandangannya, harus dirancang sebagai ruang publik yang nyaman, menarik, dan menyenangkan. Ia menolak narasi bahwa perpustakaan identik dengan suasana kaku, sunyi, dan membosankan.

“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi harus dibuat menjadi tempat yang indah dan nyaman sehingga peminat untuk berkunjung dan membaca bisa lebih nyaman.”

Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan perpustakaan sebagai ruang ketiga—di antara rumah dan tempat kerja—di mana warga dapat berinteraksi, belajar, dan berkreasi. Bagi masyarakat kampung Jayapura yang selama ini memiliki sedikit pilihan ruang publik selain rumah ibadah dan lapangan olahraga, kehadiran perpustakaan yang ramah dan menarik berpotensi mengubah pola interaksi sosial secara signifikan.

Konteks dan Implikasi Jangka Panjang

Langkah Pemkot Jayapura ini perlu dibaca dalam konteks lebih luas. Papua, sebagai provinsi dengan bentang alam yang menantang dan populasi yang tersebar, menghadapi kesenjangan literasi digital yang jauh lebih dalam dibandingkan wilayah perkotaan di Jawa atau Sumatra. Empat belas kampung yang kini menerima fasilitas digital merupakan titik awal, bukan akhir. Keberhasilan program ini akan diukur bukan dari jumlah perangkat yang dipasang, melainkan dari perubahan perilaku: apakah warga kampung mulai mencari informasi secara mandiri, apakah pelaku usaha kecil memanfaatkan pengetahuan baru untuk meningkatkan produktivitas, dan apakah generasi muda tumbuh dengan kebiasaan membaca yang melekat.

Jika dikelola dengan komitmen berkelanjutan dan dukungan anggaran yang memadai, inisiatif ini berpotensi menjadi model bagi daerah-daerah lain di Papua yang menghadapi tantangan serupa. Perpustakaan digital di tingkat kampung, ketika dipadukan dengan pelatihan SDM dan orientasi pemberdayaan ekonomi, bukan lagi kemewahan—melainkan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi penuh dalam pembangunan.