Menko Yusril: Perjuangan mahasiswa harus murni dan berintegritas
Announced – Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pesan penting kepada generasi muda yang menjadi pelaku aksi sosial di tengah perdebatan seputar keterlibatan organisasi mahasiswa dalam kegiatan demonstrasi. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (23/6), setelah menerima informasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang mengakui menerima dana Rp20 juta untuk menggeser lokasi unjuk rasa. Meski tidak menyangkal kebenaran pengakuan tersebut, Yusril menekankan bahwa perjuangan mahasiswa harus tetap bersih dan dijalani dengan prinsip-prinsip integritas yang tidak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Integritas sebagai pondasi aksi demonstrasi
Pada sesi diskusi, Yusril menggarisbawahi bahwa tindakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi publik harus berakar pada keadilan dan kebenaran. “Demonstrasi yang diadakan oleh mahasiswa bukan hanya untuk menyampaikan kepentingan tertentu, tapi juga sebagai cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejajaran sosial,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa bila kegiatan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, maka kredibilitas perjuangan mereka akan tergoyahkan.
“Mahasiswa harus menjadi contoh dalam menjaga keaslian dan integritas. Jika aksi mereka dimotori oleh niat yang tidak murni, maka kepercayaan masyarakat akan terhadap kekuatan sosial mereka akan berkurang,” kata Yusril.
Isu pengakuan BEM FH UBK tentang penerimaan dana Rp20 juta untuk mengubah titik kegiatan demonstrasi menjadi sorotan utama. Menurut Yusril, meskipun dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung proses komunikasi atau koordinasi dengan pihak pemerintah, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyimpang dari tujuan awal aksi. “Apakah itu benar atau tidak, mahasiswa tetap diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan politik dan kemanusiaan,” tambahnya.
Kemungkinan dampak dana pada kepercayaan publik
Yusril mengungkapkan bahwa penerimaan dana dari pihak tertentu bisa menjadi indikasi adanya campur tangan dalam proses pengambilan keputusan. Ia menyatakan bahwa setiap organisasi mahasiswa harus transparan dalam menjelaskan penggunaan dana yang diterima. “Jika tidak ada penjelasan jelas, maka masyarakat akan meragukan apakah aksi tersebut benar-benar murni atau terdapat kepentingan lain yang ingin diwakili,” jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Yusril menilai bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pilar perubahan di Indonesia. “Mereka adalah generasi yang akan memimpin masa depan, jadi tindakan mereka hari ini harus memberikan contoh yang baik untuk generasi berikutnya,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan suatu aksi demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta, tetapi juga oleh bagaimana cara mereka menyampaikan pesan secara jujur dan terbuka.
Peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan politik
Pada kesempatan tersebut, Yusril membandingkan perjuangan mahasiswa dengan peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak warga negara. “Mahasiswa tidak boleh hanya terlibat dalam aksi yang bersifat menyerang, tetapi juga harus mampu membuka dialog dan mencari solusi bersama,” kata mantan pengacara yang juga dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa integritas dalam aksi demonstrasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka sebagai pengawas sosial.
Yusril juga menyoroti pentingnya keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan. “Jika mereka terlalu tergantung pada dukungan dari pihak tertentu, maka kebebasan mereka dalam menyampaikan aspirasi akan terbatas,” ujarnya. Hal ini bisa berdampak pada keberlanjutan perjuangan mahasiswa, baik dalam konteks nasional maupun lokal.
“Perjuangan mahasiswa bukan sekadar untuk mengekspresikan keinginan individu, tetapi juga sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Jika aksi mereka dipengaruhi oleh uang atau kepentingan eksternal, maka fungsi mereka sebagai penyeimbang kekuasaan akan terganggu,” lanjut Yusril.
Di sisi lain, BEM FH UBK mengklaim bahwa penerimaan dana Rp20 juta adalah langkah strategis untuk mempercepat resolusi konflik antara mahasiswa dan pihak pemerintah. “Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga aksi bisa berjalan lebih efektif,” kata perwakilan BEM FH UBK. Meski demikian, mereka juga berjanji akan memberikan laporan terperinci terkait penggunaan dana tersebut kepada publik.
Yusril mengapresiasi upaya BEM FH UBK dalam menyelesaikan masalah yang ada, tetapi menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama. “Semua pihak, termasuk mahasiswa, harus mampu menjelaskan langkah-langkah mereka dengan jelas, agar tidak menimbulkan kesan bahwa perjuangan mereka hanya dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengakuan BEM FH UBK tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan di kalangan organisasi kemahasiswaan.
Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, Yusril mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama menjaga kualitas perjuangan yang dijalani. “Perjuangan yang murni tidak hanya membawa dampak langsung pada isu yang dibahas, tetapi juga menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. Pesan ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menjalani peran mereka sebagai pelaku perubahan di Indonesia.
