Kuasa hukum Febrie pertanyakan keabsahan surat penyitaan

Isu Prosedural Mengguncang Sidang Praperadilan Mantan Jampidsus Kejagung

Fukushimask.com – Persidangan praperadilan yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kembali memasuki babak baru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda utama kali ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan ujian terhadap integritas dokumen prosedural yang menjadi fondasi setiap tindakan penyidikan kepolisian. Tim kuasa hukum Febrie secara tegas mempertanyakan keabsahan surat-surat yang mendasari proses penyitaan aset maupun barang bukti, dengan menyoroti satu anomali administratif yang menurut mereka dapat menggoyahkan seluruh rangkaian tindakan hukum di belakangnya.

Keberatan Administratif yang Dipertanyakan

Inti keberatan yang diajukan tim kuasa hukum berpusat pada urutan penerbitan dua dokumen kunci: surat perintah penyitaan dan surat perintah penyidikan. Dalam praktik hukum acara pidana Indonesia, surat perintah penyidikan merupakan payung hukum yang memberi legitimasi kepada penyidik untuk melakukan seluruh tindakan lanjutan, termasuk penyitaan. Artinya, secara hierarki prosedural, surat penyidikan harus hadir terlebih dahulu sebelum tindakan penyitaan dapat dijalankan secara sah.

Tim hukum Febrie menyebut bahwa nomor surat perintah penyitaan yang mereka telaah justru terbit lebih dulu dibandingkan nomor surat perintah penyidikan. Jika fakta administratif ini terbukti, maka tindakan penyitaan kehilangan landasan hukumnya karena dilakukan tanpa dasar perintah yang sah. Konsekuensinya bukan sekadar cacat administratif kecil; ia berpotensi membuat seluruh barang bukti yang diperoleh melalui penyitaan tersebut menjadi tidak dapat diterima dalam proses peradilan pidana.

Setiap tindakan penyidikan, termasuk penyitaan, harus berpijak pada surat perintah yang sah dan terbit dalam urutan yang benar. Tanpa keabsahan prosedural, substansi perkara kehilangan pijakan hukumnya.

Mekanisme Praperadilan sebagai Pengawas Prosedural

Praperadilan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan mekanisme pra-peradilan yang memberi hak kepada pihak yang merasa hak-haknya dilanggar untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik sebelum perkara memasuki tahap penuntutan. Ruang lingkupnya mencakup keabsahan penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Penggunaan mekanisme ini oleh seorang mantan pejabat setingkat Jampidsus Kejagung tentu menarik perhatian publik. Febrie Adriansyah, yang pernah memimpin divisi pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Agung, kini menempati posisi terdakwa atau pihak yang menggugat dalam proses praperadilan. Pergeseran peran ini menegaskan bahwa tidak ada kebal hukum bagi siapa pun, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum, ketika mereka berhadapan dengan proses pidana.

Konteks Hukum Penyitaan dalam KUHAP

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 38 menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik. Namun, surat perintah penyitaan itu sendiri harus merupakan turunan dari surat perintah penyidikan yang lebih dulu diterbitkan. Urutan ini bukan sekadar formalitas birokrasi; ia merupakan syarat sah yang menjamin bahwa setiap tindakan negara terhadap hak milik warga negara memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditelusuri.

Ketika urutan penerbitan terbalik, timbul pertanyaan fundamental: apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menyita pada saat surat perintah penyitaan itu diterbitkan? Tanpa surat penyidikan yang mendahului, penyidik belum memiliki mandat untuk bertindak, sehingga setiap tindakan lanjutan menjadi ultra vires—di luar kewenangan yang diberikan undang-undang.

Implikasi bagi Proses Hukum Lebih Lanjut

Jika hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dalil tim kuasa hukum dan menyatakan surat penyitaan tidak sah, maka seluruh barang bukti yang diperoleh melalui penyitaan tersebut berisiko dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Dalam praktik, ini berarti perkara dapat terhenti atau harus dimulai ulang dari tahap penyidikan awal.

Di sisi lain, pihak kepolisian sebagai termohon praperadilan akan berargumen bahwa anomali nomor surat merupakan kesalahan administratif yang tidak memengaruhi substansi tindakan. Mereka dapat menunjuk bahwa surat penyidikan secara faktual memang telah diterbitkan, hanya saja penomoran atau pencatatan administrasinya yang keliru. Namun, dalam hukum acara, keabsahan dokumen tidak dapat diselamatkan semata-mata dengan penjelasan retrospektif; yang berlaku adalah apa yang tercatat secara formal pada saat tindakan dilakukan.

Dimensi Institusional dan Publik

Sidang ini juga menjadi pengingat bagi institusi penegak hukum bahwa disiplin prosedural bukan beban birokratis yang dapat diabaikan demi kecepatan penanganan perkara. Setiap penyimpangan urutan dokumen, sekecil apa pun, membuka celah bagi pihak yang bersangkutan untuk menguji sah atau tidaknya seluruh rangkaian tindakan. Bagi publik, sidang praperadilan semacam ini menegaskan bahwa mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan negara tetap berfungsi, bahkan ketika yang berhadapan di ruang sidang adalah mantan pejabat tinggi yang selama bertahun-tahun berada di sisi lain meja hukum.

Keputusan hakim praperadilan dalam perkara ini akan menjadi preseden penting bagi penanganan anomali prosedural serupa di masa mendatang. Apakah pengadilan akan bersikap ketat terhadap urutan administratif dokumen, atau memberi ruang koreksi bagi kesalahan pencatatan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa kuat perlindungan prosedural bagi setiap warga negara yang menjadi objek tindakan penyidikan.