Komisi XI DPR: APBN 2027 Perlu Memberi Ruang Bagi Kelas Menengah Berkembang
Presisi Anggaran dan Peran Kelas Menengah dalam Perekonomian Nasional
Key Discussion – Jakarta, Jumat – Dalam diskusi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027, Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya membuat kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga memberikan peluang yang lebih luas bagi kelompok kelas menengah untuk berkembang. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat menengah, yang selama ini menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia.
“Kelas menengah hari ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Pengeluaran mereka meningkat, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan juga naik, sementara mereka masih harus memikirkan tabungan dan kebutuhan masa depan keluarga,” ujar Misbakhun. Ia menjelaskan bahwa tantangan ekonomi tidak hanya menimpa kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat menengah.
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal yang akan dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) harus didesain secara hati-hati agar tidak memberatkan kelompok yang menjadi penggerak utama pertumbuhan. Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada tahun 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka, melainkan harus mampu menciptakan dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menengah.
KEM-PPKF 2027 mencakup berbagai arah kebijakan yang akan dijalankan pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah dan DPR telah sepakat menetapkan target rasio pendapatan negara sekitar 12,01 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Misbakhun menilai, pencapaian target ini harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat menengah, yang sebelumnya telah konsisten membayar pajak.
Dalam sebuah wawancara, Misbakhun menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus memiliki prinsip keadilan, sebab kelas menengah bukan hanya kelompok yang berkontribusi signifikan dalam penerimaan negara, tetapi juga memainkan peran kritis dalam menjaga dinamika perekonomian. Ia menekankan bahwa keberhasilan perekonomian Indonesia bergantung pada kemampuan kelompok ini untuk terus beraktivitas secara ekonomi, seperti belanja, investasi, atau membuka usaha.
“Menjaga kelas menengah bukan hanya membantu satu kelompok saja, tetapi juga menjaga mesin pertumbuhan ekonomi nasional tetap berjalan,” kata Misbakhun. Ia menyoroti bahwa jika masyarakat menengah mulai menahan konsumsi atau mengurangi pengeluaran, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.
Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan bahwa kebijakan anggaran harus dirancang untuk memperkuat dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak mungkin tercapai tanpa dukungan yang tepat untuk masyarakat menengah, yang memiliki daya beli dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kelas menengah juga dianggap sebagai motor penggerak konsumsi nasional. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, mereka mampu meningkatkan belanja sektor swasta dan menciptakan permintaan yang berdampak positif pada pertumbuhan. Misbakhun menekankan bahwa perlu adanya strategi yang memastikan kebijakan tidak hanya menangani inflasi atau kenaikan harga, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat menengah untuk beradaptasi.
Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang dinamis, masyarakat menengah seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap perubahan. Kenaikan biaya hidup, baik dalam bentuk pendidikan, transportasi, atau kebutuhan pokok, memaksa mereka untuk menyesuaikan pola konsumsi. Jika tekanan terus berlanjut, maka mereka mungkin akan mengurangi pengeluaran, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan, Misbakhun mengusulkan bahwa reformasi fiskal harus berbasis pada keadilan, bukan hanya mencari efisiensi. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah yang bisa memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus menurunkan beban yang terasa di sektor konsumsi. “Reformasi ini harus menunjukkan bahwa masyarakat menengah adalah bagian dari perjuangan perekonomian nasional,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari kebijakan APBN 2027, komisi menekankan bahwa rasio pendapatan negara yang ditargetkan perlu diperoleh melalui perluasan basis penerimaan dan peningkatan kualitas reformasi fiskal. Misbakhun menjelaskan bahwa pendekatan ini akan mencegah peningkatan pajak yang berlebihan terhadap masyarakat menengah, yang secara ekonomi memiliki peran penting.
Di samping itu, pihaknya juga mendorong bahwa pemerintah dan DPR harus bersinergi dalam menetapkan kebijakan yang mampu mendorong kepercayaan masyarakat menengah untuk berinvestasi. Misbakhun menilai bahwa ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik dan perbaikan ekonomi skala kecil akan menjadi faktor kunci dalam menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. “Ini adalah langkah yang dibutuhkan untuk menjaga momentum perekonomian nasional tetap menguat,” pungkasnya.
