Anggota DPD: Pusat berperan penting tanggulangi karhutla di Kalteng

Peran Strategis Pemerintah Pusat dalam Penanggulangan Karhutla Kalimantan Tengah

Fukushimask.com – Palangka Raya menjadi saksi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks. Agustin Teras Narang, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa kontribusi pemerintah pusat memiliki dimensi yang sangat krusial dan strategis. Dukungan ini menjadi fondasi utama dalam upaya penanggulangan karhutla di wilayah Bumi Tambun Bungai.

Menurut informasi yang disampaikan oleh senator asal Kalteng tersebut, angka-angka statistik yang muncul bukan sekadar data administratif belaka. Lebih dari itu, angka tersebut berfungsi sebagai sinyal peringatan dini yang harus segera ditanggapi oleh seluruh pemangku kepentingan. Hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng mencatat adanya 472 kejadian karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.

“Terlebih hingga pertengahan Juli 2026 ini, menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, telah tercatat 472 kejadian karhutla,” kata Teras dihubungi dari Palangka Raya, Sabtu.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Semakin Meruncing

Kejadian karhutla yang mencapai ratusan kali ini telah membawa konsekuensi nyata terhadap ekosistem dan perekonomian lokal. Api yang membakar lahan hijau telah menghanguskan luas area mencapai 456,78 hektare. Angka ini mencerminkan kerusakan lingkungan yang signifikan, terutama di tengah musim kemarau yang berlangsung secara ekstrem. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang komprehensif, roda perekonomian di berbagai kabupaten dan kota yang terdampak langsung akan semakin mengalami penurunan.

Selain aspek ekonomi, masyarakat juga merasakan dampak kesehatan yang cukup serius. Asap tebal yang menyelimuti wilayah menyebabkan gangguan pernapasan dan mengurangi kualitas hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanggulangan bencana.

“Jadi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih intensif. Pusat pun harus juga ikut membantu,” tegasnya.

Komitmen Anggaran dan Kesiapan Operasional

Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, Teras Narang juga menyoroti pentingnya jaminan ketersediaan anggaran kebencanaan yang memadai. Meskipun saat ini pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat, pemotongan anggaran seharusnya tidak mengorbankan porsi yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan bencana. Ketersediaan dana yang cukup akan memastikan bahwa alat-alat pemadam, kesiapan personel, dan keselamatan petugas serta relawan dapat terjaga dengan baik.

“Dengan begitu, kesiapan alat, kesigapan hingga keselamatan petugas dan relawan yang menangani dapat terjaga. Sebagaimana hak masyarakat atas keselamatan, kesehatan, dan perlindungan dari bencana asap mesti mutlak dijaga,” kata Teras Narang.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat bekerja sama secara optimal dengan pemerintah pusat. Bantuan dari pusat menjadi sangat diperlukan mengingat kompleksitas masalah karhutla yang membutuhkan penanganan ekstra dan terkoordinasi. Sinergi ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Operasi Pemadaman Terintegrasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama berbagai sektor terkait terus mengoptimalkan strategi pemadaman melalui dua jalur utama, yaitu darat dan udara. Pendekatan terintegrasi ini dinilai lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran api yang semakin luas. Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memberikan dukungan signifikan melalui berbagai operasi.

Diantara dukungan tersebut adalah penggunaan helikopter pengebom air atau water bombing sebanyak dua unit yang beroperasi secara bergiliran. Secara total, terdapat empat helikopter yang aktif mendukung penanganan karhutla di wilayah setempat. Dua unit lainnya berfungsi sebagai helikopter patroli untuk memantau perkembangan api dari udara. Pendekatan multi-saluran ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengendalikan karhutla secara optimal.

“Kolaborasi pemadaman darat dan udara merupakan upaya pemerintah dalam pengendalian karhutla agar optimal,” jelasnya.

Upaya-upaya yang dilakukan saat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju solusi jangka panjang. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan intensitas karhutla di masa mendatang.