Bapanas Perkuat Gerakan Selamatkan Pangan Tekan Pemborosan Nasional
Main Agenda – Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) melalui kerja sama lintas sektor untuk menekan pemborosan makanan, mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan berlebih, serta meningkatkan akses pangan layak konsumsi bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sisa makanan yang terbuang setiap hari, sekaligus memastikan kebutuhan pangan yang cukup dan sehat terpenuhi oleh sejumlah penduduk yang masih membutuhkannya.
“Setiap hari, banyak makanan yang masih layak dikonsumsi berakhir sebagai sampah, sementara banyak masyarakat yang masih membutuhkan akses pangan yang cukup dan bergizi,” ujar Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Nita mengatakan, perbedaan antara jumlah pangan yang terbuang dan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi menjadi alasan utama untuk memperkuat GSP. Gerakan ini, katanya, telah berkembang di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam pertemuan koordinasi yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, tema utamanya adalah “Penguatan Kolaborasi Multipihak dalam Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan melalui Implementasi Stop Boros Pangan di Sulawesi Selatan.”
Komitmen pemerintah daerah terhadap GSP dinilai penting dalam mencapai tujuan mengurangi pemborosan nasional. Nita menekankan bahwa keberhasilan gerakan ini bergantung pada sinergi dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pangan. “Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak dikonsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” lanjutnya.
Dalam upayanya, Bapanas mendorong lima strategi utama, yaitu penguatan konsepsi dan kerangka kerja penyelamatan pangan, penguatan kebijakan, implementasi aksi nyata, pengembangan kerja sama lintas sektor, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Nita menegaskan bahwa komitmen daerah terhadap gerakan ini terus meningkat. Hingga saat ini, 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota telah mengeluarkan instruksi atau surat edaran kepala daerah sebagai bentuk dukungan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang terlibat dalam program ini.
Menurut Nita, Sinergi multipihak merupakan kunci untuk mewujudkan gerakan yang berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemberian fasilitas mobil penyelamatan pangan kepada daerah pada tahun 2026. “Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama dengan sektor swasta maupun komunitas, sehingga semakin banyak pangan berlebih yang dapat diselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi Pentahelix sebagai Pendekatan Kunci
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengatakan bahwa keberhasilan penyelamatan pangan memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. “Kolaborasi menjadi kunci dalam penyelamatan pangan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri,” paparnya.
“Dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media, pangan surplus yang masih aman dan layak konsumsi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi pemborosan,” ujar Kemal.
Dalam implementasi program, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan bermitra dengan organisasi seperti Baznas, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA). Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan pangan berlebih dapat digunakan secara maksimal. Kemal menekankan bahwa aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelamatan. Dinas tersebut memiliki fasilitas mobil, laboratorium keamanan pangan, dan cold storage yang bisa dimanfaatkan bersama mitra perhotelan dan restoran.
“Kami juga membuka ruang kerja sama dengan mitra hotel, restoran, maupun komunitas untuk memanfaatkan fasilitas yang kami miliki. Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar proses penyelamatan pangan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Permabudhi Berkontribusi Melalui Kampanye Ego to Eco
Dalam konteks penyelamatan pangan, Wakil Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan, Suzana, menjelaskan bahwa organisasi ini telah terlibat dalam kampanye selama lima tahun terakhir melalui program Ego to Eco. Kampanye ini diluncurkan dengan tagline “Makan Habis Tanpa Sisa” dan “Cegah Sebelum Menjadi Sampah.”
“Melalui Ego to Eco, kami berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya penghematan pangan dan kesadaran lingkungan,” kata Suzana.
Suzana menyoroti peran organisasi non-pemerintah dalam memperkuat gerakan GSP. Ia menegaskan bahwa kampanye ini tidak hanya fokus pada kegiatan sosial, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran kolektif terhadap isu pemborosan pangan. “Kami berharap partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dapat memberikan dampak nyata dalam menekan sisa makanan,” ujarnya.
Kerja sama lintas sektor di Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi contoh bagus dalam penerapan GSP. Melalui sinergi yang kuat, Bapanas dan mitra strategis mengupayakan distribusi pangan berlebih ke masyarakat yang membutuhkan sekaligus memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga. “Langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai target penurunan pemborosan nasional,” tambah Kemal.
Menurut Nita, program GSP juga memerlukan keberlanjutan dan evaluasi rutin. “Melalui platform Stop Boros Pangan, kami terus memantau dan mengukur dampak program ini di daerah,” ujarnya. Pemanfaatan data yang terkumpul menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi di masa depan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi multipihak bukan hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien.
Kemal menjelaskan bahwa keberhasilan GSP di Sulawesi Selatan juga ditunjang oleh peran media dalam menyebarkan informasi. “Media bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya penyelamatan pangan,” katanya. Selain itu, pendidikan masyarakat, seperti mengenai cara penyimpanan makanan dan pengelolaan sisa pangan, juga menjadi fokus dalam berbagai kegiatan sosialisasi.
Dengan adanya mobil penyelamatan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan berharap dapat
