Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang mengakibatkan kematian Ayatollah Ali Khamenei membangkitkan ulang diskusi di Indonesia terkait peran negara ini dalam Board of Peace (BoP). Sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, serta organisasi swadaya masyarakat, mulai meragukan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Aliansi mahasiswa dari Universitas Indonesia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali partisipasi Indonesia di BoP.
Relevansi BoP dalam Konflik Timur Tengah
BoP, yang dibuat AS untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah, memiliki tugas utama mendorong penghentian perang, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, serta mendorong pemulihan dan stabilitas di Gaza melalui kehadiran pasukan internasional. Namun, dengan serangan terhadap Iran, fungsi forum ini kini dipertanyakan. AS dan Israel, yang terlibat langsung dalam perang tersebut, juga menjadi bagian dari BoP.
“Ini semua pembicaraan BoP di tunda sementara, perhatian pemerintah beralih ke eskalasi konflik Iran,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sugiono menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP ditunda karena fokus pemerintah saat ini pada perkembangan perang di Iran. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak, AS dan Iran, untuk memantau situasi dalam beberapa hari ke depan.
Kalkulasi Politik dan Ketidakpastian Diplomasi
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Prabowo Subianto sedang mengevaluasi kembali posisi Indonesia di BoP. Menurutnya, perang terbaru semakin memperkuat keraguan terhadap efektivitas forum tersebut. “Dengan konflik di Iran ini, kemungkinan BoP untuk berhasil bisa menurun,” terang Hassan, sambil menambahkan, “Presiden mengatakan kita akan menilai apakah BoP masih mampu menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar.”
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menilai sikap pemerintah yang hati-hati mungkin disebabkan oleh pertimbangan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tarif yang sebelumnya menjadi alasan utama ketegangan kini berada dalam ketidakpastian setelah AS membatalkan beberapa keputusan tersebut. “Apakah ini masih menjadi pertimbangan? Karena kita juga tidak tahu apakah agreement itu masih berlaku atau tidak,” tanya Lina.
Lina menekankan bahwa Indonesia sebelumnya konsisten menolak tindakan militer yang melanggar kedaulatan negara lain, seperti dalam kasus Palestina. “Kalau kita mendukung penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, prinsip yang sama seharusnya diterapkan dalam situasi lain,” tegasnya.
Keterlibatan Indonesia dalam Dinamika Konflik
Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak otomatis berdampak signifikan terhadap perubahan dinamika konflik di kawasan. Menurutnya, beberapa negara anggota seperti Turki dan Qatar memiliki pengaruh lebih besar karena memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.
Sementara itu, situasi Iran yang sudah mengangkat pemimpin baru, dengan nama yang pernah disebut oleh Trump, semakin memperumit posisi Indonesia dalam BoP. Meski belum ada keputusan resmi, tekanan dari dalam dan luar negeri terus berlangsung. Apakah BoP masih relevan? Ataukah Indonesia perlu memutuskan untuk keluar? Teka-teki ini terus berlanjut.
