Rencana Khusus: Wamendagri apresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kepri
Bima Arya Pujian Konsistensi Pertumbuhan Ekonomi Kepri
Tanjungpinang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan kepuasan terhadap konsistensi pertumbuhan ekonomi di Kepri tahun 2025. Pada kuartal IV, pertumbuhan mencapai 7,89 persen, posisi keempat tertinggi secara nasional. “Angka ini mencerminkan Kepri sebagai salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Bima saat membuka Musrenbang RKPD Kepri 2027 secara virtual dari Jakarta. Acara diadakan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Perekonomian Daerah Tertinggi
Dalam sambutannya, Bima menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi terbaik di Kepri tahun lalu berasal dari Kabupaten Anambas, sebesar 17,36 persen. Namun, ia menyoroti bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi belum merata. Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga, misalnya, mencatatkan pertumbuhan masing-masing 3,31 persen dan 3,53 persen.
“Pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah masih perlu ditingkatkan,” imbuhnya.
Indikator Ekonomi Lainnya
Bima juga menyoroti pengendalian inflasi di Kepri 2025, yang berada di angka 3,54 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) terus menurun sejak 2020. Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri mencapai 80,53 pada tahun ini, menempati peringkat ketiga teratas di Indonesia, di bawah Jakarta dan Yogyakarta.
“Gini ratio dan jumlah penduduk miskin di Kepri cukup baik secara umum,” lanjut Wamendagri.
Kondisi Fiskal dan Target Nasional
Pendapatan asli daerah (PAD) Kepri pada 2025 mencapai 54 persen, lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat yang hanya 45 persen. Meski PAD berada di urutan ke-10 nasional dengan realisasi 16,97 persen, belanja daerah masih tergolong rendah. “Realisasi belanja harus menjadi fokus pemerintah daerah,” ujarnya.
“Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029,” tutur Bima Arya.
Dalam konteks tantangan geopolitik global, Bima mendorong kemandirian ekonomi tingkat nasional hingga daerah. Faktor seperti harga BBM dan bahan pangan menjadi tantangan, namun pemerintah pusat berupaya memastikan Indonesia keluar dari ketergantungan pendapatan kelas menengah.
