Hasil Pertemuan: Mendagri nilai banyak kepala daerah kena OTT karena masalah rekrutmen
Mendagri nilai banyak kepala daerah kena OTT karena masalah rekrutmen
Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa jumlah kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi terus meningkat. Ia menyoroti bahwa salah satu penyebab utamanya adalah permasalahan dalam mekanisme rekrutmen yang selama ini diterapkan.
Menurut Tito, kepala daerah dipilih melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga terdapat indikasi sistematis dalam proses itu. “Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin adanya pemimpin yang berkualitas,” katanya usai rapat dengan DPR di kompleks parlemen, Senin.
“Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” tambah Tito. Ia juga mengakui bahwa pilkada langsung memiliki dampak positif, tetapi tidak menutup kemungkinan menyebabkan efek negatif, terutama karena biaya politik yang tinggi.
Dalam pernyataannya, Tito menekankan bahwa fenomena korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan hanya kasus individu, tetapi mencerminkan masalah mendasar. “Banyak kepala daerah terjerat dalam kasus korupsi dalam waktu singkat, sehingga perlu dipertanyakan mekanisme pemilihan mereka,” ujarnya.
Kasus terbaru yang disebutkannya adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terkena kasus pemerasan terhadap pejabat. Meski kejadian ini spesifik, Tito menilai hal itu menjadi bagian dari pola korupsi yang lebih luas. “Mekanisme rekrutmen pilkada langsung justru menghasilkan kepala daerah yang tidak selalu memiliki integritas dan moral yang baik,” katanya.
