Main Agenda: DKI sepekan, stok LPG hingga pajak kendaraan listrik
Jakarta – Berita Penting dalam Satu Minggu Terakhir
Sejumlah isu signifikan muncul di ibu kota selama satu minggu terakhir, termasuk langkah pemerintah dalam mengelola penyediaan elpiji nonsubsidi serta rencana pengenalan pajak untuk kendaraan listrik. Berikut penjelasan lengkapnya.
Pajak Kendaraan Listrik Diperkenalkan dengan Insentif
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan akan mengenakan pajak pada kendaraan listrik, tetapi tetap memberikan insentif bagi pengguna. Kepala Bapenda DKI, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa aturan ini berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026.
“Kami telah merancang tarif yang sesuai setelah mengeluarkan regulasi tersebut,” kata Lusiana.
Pemantauan Penggunaan LPG Subsidi untuk Cegah Penyalahgunaan
Pemerintah DKI Jakarta melibatkan dinas terkait dalam mengawasi penggunaan gas elpiji subsidi di sektor hotel, kafe, dan restoran. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan bahan bakar yang diberikan secara gratis.
“Pemantauan ini mencakup observasi di berbagai lokasi, termasuk koordinasi dengan kelurahan,” tambah Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur Jakarta.
BPBD DKI Menganalisis Wilayah Rentan Longsor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan pemetaan daerah rawan longsor di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Upaya ini dilakukan untuk mitigasi risiko selama musim hujan.
“Kami rutin mengecek sungai, khususnya Ciliwung, guna mengidentifikasi titik-titik potensial longsor,” jelas Mohamad Yohan, Kepala Pusat Data BPBD DKI.
Stok Elpiji Nonsubsidi Jakarta Dianggap Aman
Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan elpiji nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg tetap stabil setelah adanya penyesuaian harga mulai 18 April 2026. Elpiji 12 kg dipandang lebih fleksibel karena harga bergerak sesuai dinamika pasar global.
“Kebutuhan elpiji di kota sudah terpenuhi meski ada perubahan tarif,” kata Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perindustrian DKI.
Pembangunan RTH Jakarta Naik ke 3.703,56 Hektare
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota mencapai 3.703,56 hektare atau 5,59 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024, yang hanya 3.446 hektare (5,3 persen).
“Peningkatan ini tercapai melalui pembangunan 15 area taman, satu jalur hijau, tiga hutan, serta satu makam dengan 7.627 potensi lahan baru,” ungkap Rano dalam rapat dengan DPRD DKI.
Klik di sini untuk informasi lengkap di masing-masing poin.
