New Policy: Celios nilai menaikkan harga BBM nonsubsidi dapat jaga ruang fiskal

Celios Nilai Menaikkan Harga BBM Nonsubsidi Dapat Jaga Ruang Fiskal

New Policy – Jakarta, Antaranews – Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bisa menjadi langkah strategis dalam memastikan ruang anggaran negara tetap terjaga. Menurutnya, penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini penting mengingat harga minyak global yang terus meningkat, sehingga tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih besar.

“Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi,” ujar Media dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Media, harga minyak dunia yang tinggi berdampak signifikan pada keuangan pemerintah. Jika BBM nonsubsidi tidak disesuaikan dengan perubahan harga pasar, maka beban subsidi yang diberikan kepada produsen energi akan terus bertambah. Ia menambahkan bahwa hal ini berpotensi mengurangi kinerja badan usaha, baik yang berbadan usaha nasional maupun swasta, karena kenaikan harga minyak global bisa memicu keuntungan yang tidak seimbang.

Media juga memperkirakan bahwa kebijakan ini mampu mengurangi kebutuhan subsidi energi, yang sebelumnya dianggap tidak efektif. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, harga BBM nonsubsidi selalu diatur berdasarkan dinamika harga pasar. Jika harga minyak internasional naik, maka harga jual BBM nonsubsidi harus ikut meningkat agar Pertamina tidak mengalami kerugian. Namun, ia mengingatkan bahwa ada risiko yang perlu diperhitungkan terkait pergeseran konsumen.

“Opsi menaikkan harga Pertamax 92 tetap memiliki risiko. Selama ini konsumen Pertamax 92 digolongkan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas. Media khawatir kenaikan ini akan menimbulkan pergeseran, dari yang selama ini mengonsumsi Pertamax 92 beralih ke Pertalite,” ujar dia.

Menurutnya, perpindahan penggunaan BBM dari Pertamax 92 ke Pertalite bisa mengurangi konsumsi BBM nonsubsidi dan meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi. Hal ini justru berdampak negatif pada APBN, karena subsidi yang diberikan untuk Pertalite akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pengalihan konsumen ini agar tidak merugikan keuangan negara.

Di sisi lain, Media menyoroti masalah subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa subsidi energi saat ini lebih banyak berdampak pada kelompok masyarakat yang mampu, bukan pada kelompok yang lebih membutuhkan. Dengan adanya kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diharapkan subsidi bisa diarahkan lebih efisien ke masyarakat berpenghasilan rendah.

Solusi lain yang diajukan Media adalah memperbaiki sistem transportasi publik. Ia berargumen bahwa dukungan untuk pengembangan transportasi umum, seperti kereta api, bus, serta perbaikan tata kota, akan memastikan efisiensi dan kenyamanan lebih baik. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi, sehingga subsidi untuk BBM bersubsidi tidak terlalu besar.

Peningkatan Harga BBM Nonsubsidi Mulai Berlaku 18 April 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak internasional. Ia menyebutkan bahwa penyesuaian harga tahap pertama telah dilakukan, dan perubahan harga BBM nonsubsidi akan berlaku secara resmi mulai 18 April 2026.

Dalam perubahan tersebut, Pertamina Patra Niaga menerapkan harga baru untuk tiga jenis BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Rincian penyesuaian harga mencakup Pertamax Turbo yang naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Sementara Dexlite meningkat dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Untuk sementara, harga BBM nonsubsidi Pertamax (RON 92) tetap dipertahankan di Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green dijual dengan harga Rp12.900 per liter. Pertamina juga mempertahankan subsidi untuk Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Media menilai bahwa perlu ada langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Ia mengusulkan penguatan produksi BBM dalam negeri serta efisiensi kilang yang ada. Selain itu, percepatan transisi energi ke sumber daya terbarukan juga menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional lebih stabil.

Kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya menstabilkan keuangan negara. Namun, keberhasilan ini bergantung pada bagaimana pemerintah mampu memastikan bahwa penyesuaian harga tidak hanya meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Selama ini, biaya subsidi energi menjadi beban besar yang harus dikelola secara cermat.

Menurut Media, dengan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi, pemerintah bisa mengurangi beban subsidi yang berlebihan. Namun, ia menekankan bahwa seluruh pihak perlu terlibat dalam mengevaluasi kebijakan ini agar hasilnya maksimal. Misalnya, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat, serta pertimbangan terhadap sektor transportasi yang masih dominan menggunakan BBM subsidi.

Selama ini, subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak menguntungkan masyarakat yang tidak membutuhkan. Dengan adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diharapkan subsidi bisa diarahkan ke kelompok yang lebih rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, penguatan produksi dalam negeri juga bisa memperkecil ketergantungan pada BBM impor, sehingga mengurangi risiko fluktuasi harga global.

Meski ada risiko pergeseran konsumen, Media yakin bahwa kebijakan ini bisa menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kinerja fiskal. Ia menekankan perlunya transisi energi yang cepat dan berkelanjutan, karena energi terbarukan bisa menjadi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan penyesuaian