70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar – Pemerintah daerah Sumatera Barat (Sumbar) saat ini fokus pada upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Berdasarkan laporan terkini, progres pemulihan telah mencapai 70 persen dari total 3.902 hektar lahan yang terkena dampak. Kemajuan ini diungkapkan oleh Afniwirman, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumbar, dalam konferensi pers di Kota Padang pada Rabu, 29 April 2025.

Bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah wilayah pertanian. Dampak terparah terjadi di daerah seperti Padang, Solok, dan Kota Solok, di mana curah hujan tinggi, banjir bandang, dan longsor menghancurkan tanaman pangan serta hortikultura. Dalam upaya mempercepat pemulihan, pemerintah mengambil langkah-langkah serius dengan memprioritaskan rehabilitasi lahan yang rusak ringan dan sedang. Afniwirman menjelaskan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengawasi pengerjaan, sementara bantuan material dan teknis terus dialokasikan.

“Progres yang telah dicapai menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan, terutama di wilayah yang rentan bencana,” kata Afniwirman. Ia menambahkan bahwa sekitar 2.731 hektar dari total 3.902 hektar telah diperbaiki, sementara sisanya dalam proses evaluasi dan perencanaan. “Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan keberlanjutan hasil kerja ini,” lanjutnya.

Pemulihan lahan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat setempat. Petani yang terkena dampak bencana diminta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanaman ulang dan pengelolaan tanah. Afniwirman menyebutkan bahwa program ini melibatkan 150 ribu petani dari 27 kabupaten/kota di Sumbar. Selain itu, penggunaan teknologi seperti drone untuk pemantauan lahan dan penanaman tanaman penutup tanah menjadi bagian dari strategi pemulihan yang diterapkan.

Kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan. Beberapa LSM telah mengirimkan bantuan benih, pupuk, dan peralatan pertanian untuk mendukung kegiatan rehabilitasi. “Kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut hingga lahan pertanian kembali produktif,” ujar Fandi Yogari Saputra, salah satu pengamat pertanian yang ikut memberikan komentar dalam konferensi tersebut.

Dalam proses pemulihan, perhatian khusus diberikan pada tata kelola air dan drainase lahan. Banjir dan genangan air yang sering terjadi di wilayah rawan bencana membuat tanah menjadi tidak subur. Untuk mengatasinya, tim teknis melakukan penambahan saluran air dan pengerasan tanah dengan bahan lokal seperti batu belah dan pasir. Roy Rosa Bachtiar, salah satu perwakilan dari lembaga penelitian pertanian, menegaskan bahwa penyesuaian pola tanam juga menjadi langkah penting agar keberlanjutan hasil pertanian dapat terjamin.

Selain itu, pemerintah Sumbar juga memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan mengelola lahan yang rentan bencana. Pelatihan tersebut mencakup teknik irigasi, penggunaan pupuk organik, dan cara memperbaiki tanah yang tererosi. “Masyarakat harus terlibat langsung dalam mengurangi risiko bencana di masa depan,” kata Agha Yuninda Maulana, yang mengawasi program pelatihan tersebut. Pemulihan lahan tidak hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam.

Dengan pencapaian 70 persen, pemerintah optimis bahwa progres pemulihan bisa mencapai 100 persen sebelum akhir tahun 2025. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menangani lahan yang rusak parah. Afniwirman mengakui bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu lebih lama karena adanya hambatan seperti keterbatasan anggaran dan ketersediaan benih. “Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini dengan mendiversifikasi sumber dana, termasuk penggalakan program pengadaan benih dari petani lokal,” jelasnya.

Bencana alam di Sumbar selama beberapa bulan terakhir menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah, dengan sebagian besar dampaknya terjadi di sektor pertanian. Pemulihan lahan tidak hanya mendukung produksi pertanian, tetapi juga membantu mengurangi tekanan ekonomi pada masyarakat. Dengan lahan yang kembali terbangun, harapan tercipta untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Afniwirman berharap bahwa keberhasilan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah juga melakukan evaluasi dampak bencana terhadap ekosistem lokal. Terdapat laporan bahwa 120 hektar lahan terdampak serius harus diubah fungsi, seperti dibuat menjadi area konservasi atau tanaman penahan erosi. Pemulihan lahan tidak sekadar memulihkan pertanian, tetapi juga memperbaiki lingkungan sekitar. “Keseimbangan antara produktivitas pertanian dan perlindungan lingkungan harus dipertahankan,” ujar Fandi Yogari Saputra.

Dalam keseluruhan proses pemulihan, pemerintah memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai, benih, dan alat pertanian untuk memastikan petani tidak terlalu terpuruk. Afniwirman menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan ini adalah bukti dari kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. “Kami berharap ini bisa menjadi langkah awal menuju pemulihan yang lebih menyeluruh,” pungkasnya.

Angka 70 persen yang tercapai menunjukkan bahwa program pemulihan berjalan efektif, meskipun masih ada perbaikan yang perlu dilakukan. Langkah ini juga berdampak positif pada keberlanjutan pertanian di Sumbar, di mana peran pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama. Dengan pendekatan yang holistik, keberhasilan pemulihan diharapkan bisa memberikan dampak jangka panjang bagi daerah tersebut.

Selain pemulihan fisik, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas tanah melalui penambahan bahan organik dan pengelolaan air yang lebih baik. Proses ini dianggap lebih kompleks karena memerlukan waktu beberapa bulan untuk memastikan tanah benar-benar