Main Agenda: Satu NIK untuk semua data, Kalsel perkuat sistem sosial

Satu NIK untuk semua data, Kalsel perkuat sistem sosial

Main Agenda – Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah mendorong pengembangan sistem integrasi data yang didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data masyarakat serta memperkuat keberhasilan program-program sosial dan ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan data, sehingga masing-masing kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kemitraan Bappeda dan Diskominfo

Dalam upaya tersebut, Diskominfo Kalsel bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyelesaikan proses pendaftaran akun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Muhammad Hidayatullah, seorang pejabat di Diskominfo Kalsel, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus pada tahap pengisian data. “DTSEN diharapkan bisa menjadi alat untuk menghubungkan kebutuhan data lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, berdasarkan NIK penduduk. Dengan sistem ini, data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai dasar dalam memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

“Kami berharap DTSEN dapat mengoneksikan kebutuhan data lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, berbasis NIK penduduk. Dengan demikian, data pada KTP benar-benar bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Hidayatullah, integrasi data berbasis NIK ini bertujuan untuk menyerupai sistem yang sudah ada di sektor perpajakan. “Dengan pendekatan serupa, proses penggunaan data akan lebih efisien dan bisa diukur secara tepat. Ini memberikan keuntungan besar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program,” tambahnya.

Langkah awal perbaikan tata kelola data

Kebijakan integrasi data ini dianggap sebagai langkah awal dalam memperbaiki tata kelola informasi di daerah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya data sektoral yang belum terhubung secara baik antarinstansi. Hidayatullah menjelaskan, masalah ini terjadi karena beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih menggunakan sistem mandiri. “Maka dari itu, kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan diharapkan bisa menjadi penghubung antar-SKPD, sekaligus mendorong implementasi DTSEN secara lebih baik,” ujarnya.

“Perkembangan saat ini memang masih banyak data di beberapa SKPD yang belum saling terkoneksi. Harapannya, portal data ini dapat menjadi penghubung antarinstansi,” ujarnya.

Seiring dengan penyelesaian pendaftaran akun, pemerintah Kalsel juga melakukan aktivasi data yang berkaitan dengan program pemerintah. “Alhamdulillah, kita sudah melakukan pendaftaran untuk akun DTSEN yang terdiri dari Bappeda dan Diskominfo. Akunnya sudah kita aktivasi, dan insyaallah akan kita tindak lanjuti dari pertemuan ini untuk mengisi data-data yang diperlukan,” tambahnya.

Perlu Pemahaman yang Lebih Baik

Selain masalah integrasi, Hidayatullah menyoroti kurangnya pemahaman dari pelaksana teknis di lapangan. “Tantangan lainnya adalah ketidaktahuan pihak yang bertugas dalam mengoperasikan sistem ini. Untuk mengatasi hal tersebut, sosialisasi dan rapat koordinasi dinilai sangat penting,” katanya.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga memastikan sinkronisasi antarinstansi. “Dengan koordinasi yang lebih baik, data yang dihasilkan akan lebih akurat dan terstandarisasi. Hal ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pembangunan,” tambahnya.

“Alhamdulillah, kita sudah melakukan pendaftaran untuk akun DTSEN yang terdiri dari Bappeda dan Diskominfo. Akunnya sudah kita aktivasi dan insyaallah akan kita tindak lanjuti dari pertemuan ini untuk mengisi data-data yang diperlukan,” katanya.

Potensi Integrasi Data

Proses integrasi data berbasis NIK diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang signifikan bagi berbagai sektor. Dengan memanfaatkan identitas unik penduduk, pemerintah Kalsel dapat mengumpulkan data secara terpusat. Hal ini memudahkan dalam pemantauan kebutuhan masyarakat, seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan.

Hidayatullah menjelaskan, sistem DTSEN akan membantu menghindari kesenjangan informasi. “Dengan satu NIK sebagai penanda, semua data dapat dipertukarkan secara langsung. Misalnya, data kesehatan dari Dinas Kesehatan bisa digunakan untuk program pemulihan ekonomi, atau data pendidikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sosial,” ujarnya.

Dalam hal ini, pemerintah Kalsel menekankan pentingnya keberhasilan integrasi data untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Saat ini, kita sedang mencoba menjadikan NIK sebagai penghubung utama antarinstansi. Jika berhasil, sistem ini akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Masa Depan Data Terintegrasi

Kebutuhan data yang terintegrasikan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Hidayatullah menuturkan, sistem seperti DTSEN bisa menjadi contoh baik dalam penggunaan data digital. “Selama ini, data masyarakat sering kali terpisah. Dengan integrasi, kita bisa mengakses informasi secara cepat dan efektif,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa portal data yang dibangun akan memudahkan penggunaan informasi antarSKPD. “Kita berharap portal ini bisa menjadi pusat pengumpulan data yang terpercaya. Dengan sistem ini, seluruh program pemerintah bisa diukur secara lebih objektif,” tambahnya.

“Karena itu, kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjembatani kebutuhan data antar-SKPD sekaligus mendukung penguatan implementasi DTSEN,” ujarnya.

Di sisi lain, Hidayatullah mengingatkan bahwa proses integrasi data bukanlah tugas yang mudah. “Kita perlu memastikan setiap SKPD aktif dalam menggunakan sistem ini. Jika ada kesenjangan, maka manfaatnya akan terbatas,” katanya.

Dengan penyelesaian pendaftaran akun dan langkah-langkah koordinasi, Kalsel menargetkan implementasi DTSEN yang lebih luas. “Sistem ini akan menjadi fondasi untuk program-program yang lebih berdampak. Harapan kami adalah, melalui integrasi data yang matang, berbagai intervensi sosial dan ekonomi bisa berjalan lebih optimal,” tutupnya.

Manfaat Integrasi Data

Upaya integrasi data berbasis NIK diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mengurangi duplikasi informasi. D