Key Strategy: Mentan pecat ASN selewengkan anggaran Rp500 juta, kini DPO

Menteri Pertanian Pecat ASN yang Diduga Terverbelang Rp500 Juta, Kini Jadi DPO

Key Strategy – Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungannya. Pemecatan ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara sebesar hampir Rp500 juta, serta status tersangka tersebut yang kini telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Tindakan ini diumumkan secara resmi pada 7 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya pembersihan internal Kementerian Pertanian.

Kebijakan Bersih-Bersih Internal

Pemecatan ASN tersebut menjadi salah satu langkah untuk menegakkan disiplin dan kejelasan dalam pengelolaan dana negara. Menurut Amran, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum di lingkungan kementeriannya. “Kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Pembuktian Keterlibatan dalam Penyelewengan

Kasus ini mengemuka setelah ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana pertanian yang signifikan. Dalam pernyataannya, Amran menjelaskan bahwa anggaran negara adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. “Penyalahgunaan anggaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada program strategis pertanian, sehingga tindakan korupsi di sektor ini sangat berdampak negatif.

“Kita benar saja masih difitnah apalagi kalau kita tidak benar. Aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang, tapi kita lakukan,”

Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Amran untuk menjaga integritas institusi, meski prosesnya tidak mudah. Ia menyatakan keputusan memecat pegawai internal dibuat setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk risiko reputasi Kementerian Pertanian.

Ketatnya Pengawasan Internal

Amran juga mengungkapkan bahwa tindakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan internal. “Tidak ada ruang kompromi terhadap korupsi maupun permainan anggaran di lingkungan kementerian,” katanya. Kebijakan ini diperkuat dengan harapan bahwa pihak penegak hukum dapat segera menangkap ASN berinisial C untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.

Menurut Amran, kasus penyelewengan anggaran di sektor pertanian bukanlah hal yang bisa diabaikan. “Sektor pertanian saat ini memiliki anggaran besar, sehingga berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan jika pengawasan tidak ketat,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa dana yang dikelola oleh kementerian berasal dari rakyat, dan oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Strategi Penguasaan Informasi

Pemecatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penyimpangan di bidang pertanian. Amran menyebut bahwa pengumuman kasus ini dilakukan secara terbuka agar seluruh pihak lebih waspada terhadap praktik mafia yang merambah ke berbagai lini. “Ini supaya masyarakat yang terkait dengan pertanian lebih berhati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, Amran memastikan bahwa ASN yang diduga terlibat dalam penyelewengan tersebut adalah staf internal Kementerian Pertanian. Namun, ia belum memberikan detail tentang unit kerja atau lokasi penugasannya karena proses pengejaran masih berlangsung. “Sementara itu, kami belum membuka secara rinci proyek yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan tersebut,” tuturnya.

Amran menjelaskan bahwa pengungkapan informasi lebih lanjut akan ditunda hingga tersangka berhasil ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan terhadap proses penyelidikan dan penangkapan. “Kita ingin mengungkap siapa saja yang terlibat, baik dari internal maupun luar kementerian,” katanya.

Tujuan Pembersihan Praktik Korupsi

Kebijakan pemecatan ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan seluruh praktik penyalahgunaan anggaran. “Dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, jadi kita harus bersihkan,” ujar Amran. Ia menambahkan bahwa anggaran pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah, dan oleh karena itu, setiap penyimpangan di sektor ini akan dianggap serius.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian. Amran menyatakan bahwa pemecatan tersebut adalah langkah wajib demi menjaga kredibilitas institusi, meski terkadang membuatnya merasa sedih karena harus mengambil keputusan yang berdampak pada karier pegawai. “Ini uang rakyat, kita pertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam upaya mengungkap seluruh praktik korupsi, Kementerian Pertanian terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pemecatan ASN berinisial C dianggap sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti kasus penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta. “Kami ingin mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan,” kata Amran.

Langkah Selanjutnya

Dengan adanya DPO, pihak berwenang berharap dapat segera menangkap tersangka dan menggali fakta lebih lanjut. Amran menyatakan bahwa kasus ini bukan hanya tentang penyalahgunaan dana oleh satu orang, melainkan juga menunjukkan adanya potensi korupsi yang lebih luas. “Kami ingin mengungkap semua pihak yang terlibat, baik dalam internal maupun eksternal,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Meski belum terungkap secara rinci, pemecatan ASN tersebut menjadi bukti bahwa Kementerian Pertanian bersungguh-sungguh dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara. “Kami akan terus berupaya agar seluruh proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan adil,” tutup Amran.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Kementerian Pertanian berharap dapat memperkuat pengawasan internal dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih. Selain itu, keputusan tersebut juga diharapkan mampu menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Kita ingin membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun untuk menyalahgunakan dana rakyat,” pungkasnya.