Kementerian ATR Lakukan Transformasi Layanan Pertanahan Terintegrasi
Fukushimask.com – Jakarta menjadi pusat perhatian dalam upaya modernisasi sistem pelayanan publik. Kementerian ATR lakukan transformasi layanan pertanahan yang dirancang untuk memberikan pengalaman lebih baik bagi seluruh masyarakat. Langkah strategis ini menandai perubahan fundamental dalam cara kerja organisasi, bukan hanya sebagai perubahan administratif biasa, melainkan pergeseran paradigma menuju layanan yang lebih terpadu dan responsif. Melalui pendekatan komprehensif ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian yang lebih jelas mengenai waktu penyelesaian, biaya yang diperlukan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta status terkini dari layanan yang mereka butuhkan.
Komitmen terhadap Kualitas dan Dampak Nyata
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa aspek kualitas keluaran menjadi prioritas utama dalam transformasi ini. Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Selasa, beliau menyampaikan pandangan mendalam mengenai arah kebijakan baru tersebut. Transformasi yang dilakukan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Dalu Agung Darmawan.
Pernyataan ini disampaikan saat beliau membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2027 secara daring. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan arahan komprehensif kepada seluruh jajaran organisasi agar menyusun program dan anggaran yang mendukung transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang. Setiap elemen yang ada harus selaras dengan visi besar organisasi.
Elemen-Elemen Kunci Transformasi
Menurut Dalu, transformasi yang sedang dijalankan diwujudkan melalui layanan terintegrasi yang memberikan kepastian waktu sebagai salah satu fondasi utamanya. Upaya ini juga mencakup penuntasan tunggakan yang selama ini menjadi beban sistem, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang transparan dan berintegritas tinggi. Kementerian ATR lakukan transformasi layanan dengan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek organisasi.
Lebih jauh lagi, transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan yang berlaku. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi salah satu target penting, bersamaan dengan penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti. Semua elemen ini saling terkait dan mendukung satu sama lain.
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu.
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola
Dalam mendukung transformasi tersebut, peningkatan kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu pilar penting. Penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas tata kelola, serta manajemen risiko yang lebih baik menjadi bagian integral dari upaya ini. Transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja juga menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar organisasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Sekjen ATR/BPN juga menginginkan penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mengacu pada target yang jelas dan terukur. Target tersebut mencakup output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program. Dengan perencanaan yang terukur, akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Arahan kepada Pimpinan dan Pejabat
Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti rapat secara daring, Dalu Agung Darmawan menginstruksikan untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran. Instruksi ini bertujuan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan dalam pelaksanaan.
Transformasi yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Dengan layanan yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada hasil, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia. Upaya ini akan terus dilakukan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
