Satgas: Keamanan pangan jadi perhatian khusus pelaksanaan MBG di Kepri

Standar Higiene Dapur Jadi Garis Keras Program Makan Bergizi Gratis di Kepulauan Riau

Fukushimask.com – Satgas – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan sebagai salah satu pilar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase di mana kualitas dapur menjadi sorotan utama. Di Provinsi Kepulauan Riau, otoritas pengawas menegaskan bahwa aspek keamanan pangan tidak lagi sekadar prosedur administratif, melainkan syarat mutlak sebelum satu pun dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) boleh melayani penerima manfaat.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Rika Azmi, Sekretaris Satgas MBG Provinsi Kepri yang sekaligus menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepri. Ia mengutarakan posisi tersebut seusai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin.

“Konsentrasi difokuskan kepada percepatan pemenuhan Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS) untuk dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kepri.”

Capaian Sertifikasi Higiene per Wilayah

Dari total 240 SPPG aglomerasi yang tersebar di seluruh wilayah Kepri, baru 181 dapur atau sekitar 75,42 persen yang telah mengantongi SHS. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seperempat dapur masih dalam proses pemenuhan standar. Persebaran capaian antar-kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup lebar.

Kabupaten Lingga menempati posisi teratas karena seluruh SPPG-nya sudah bersertifikat. Karimun menyusul dengan tingkat kepatuhan 96,77 persen. Di sisi lain, Batam mencatat 74,31 persen, Bintan 68,42 persen, sementara Tanjungpinang dan Natuna masing-masing baru mencapai 58,33 persen. Kesenjangan ini menjadi fokus utama percepatan yang ditekankan oleh Satgas.

Hambatan di Balik Lambatnya Sertifikasi

Rika Azmi mengidentifikasi satu kendala struktural yang menghambat percepatan: lambatnya tindak lanjut perbaikan dapur setelah tim pengawas memberikan rekomendasi teknis. Banyak dapur yang menerima catatan perbaikan namun tidak segera mengeksekusi langkah korektif dalam jangka waktu yang wajar.

“Karena itu, kami terus mendorong percepatan pemenuhan SHS guna memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat.”

Penekanan pada kata “sebelum maupun selama” menggarisbawahi bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen sekali jalan. Kepatuhan harus dipertahankan secara berkelanjutan selama dapur beroperasi, bukan hanya pada titik pemeriksaan awal.

Dampak Ketenagakerjaan: Lebih dari Sepuluh Ribu Posisi Baru

Di luar dimensi keamanan pangan, MBG telah menciptakan efek pengganda yang signifikan terhadap pasar kerja lokal. Hingga saat ini, sekitar 10.105 tenaga kerja telah terserap di dapur-dapur SPPG yang beroperasi di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri. Komposisi tenaga kerja tersebut mencakup petugas keamanan, petugas kebersihan, pencuci peralatan makan, pengemudi distribusi, serta berbagai posisi pendukung operasional lainnya.

Yang patut dicatat, sekitar 55,34 persen dari total tenaga kerja tersebut merupakan perempuan. Proporsi ini menunjukkan bahwa program tidak hanya membuka akses ekonomi bagi laki-laki, tetapi juga memberikan ruang partisipasi yang substansial bagi perempuan di sektor jasa pangan dan logistik dapur.

Pelaku Usaha Lokal sebagai Tulang Punggung Rantai Pasok

Dimensi ekonomi kedua yang tak kalah penting adalah keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. Data yang dihimpun sekitar dua minggu sebelum rapat koordinasi mencatat sekitar 160 pelaku usaha yang aktif memasok kebutuhan MBG. Komposisinya terdiri atas 39 UMKM, 27 CV, 35 PT, 26 koperasi, 22 UD, dan 11 pelaku usaha dalam kategori lain.

Kehadiran ratusan pemasok lokal ini berarti bahwa anggaran program tidak hanya mengalir ke dapur, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian, perikanan, pengolahan pangan, dan distribusi di tingkat daerah. Bagi UMKM dan koperasi yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pasar, keterlibatan dalam rantai pasok MBG membuka kanal permintaan yang stabil dan terukur.

Keberatan Data Pemasok: Langkah Menuju Transparansi

DKP2KH Provinsi Kepri mendorong agar pembaruan data pemasok dilakukan secara by name, by address, sekaligus mencantumkan jenis badan usaha secara eksplisit. Langkah administratif ini bertujuan ganda: mencegah tumpang-tindih data yang dapat mengaburkan jumlah pelaku usaha riil, serta memudahkan klasifikasi untuk keperluan pengawasan dan perencanaan kebijakan.

“Langkah itu diperlukan untuk mencegah data ganda sekaligus memudahkan klasifikasi pelaku usaha.”

Keberatan data pemasok bukan sekadar urusan birokrasi. Dalam konteks program berskala nasional seperti MBG, akurasi data menjadi prasyarat agar alokasi anggaran, pengawasan mutu, dan evaluasi dampak dapat dilakukan secara proporsional. Tanpa data yang bersih dan terverifikasi, risiko duplikasi klaim atau kelalaian terhadap pemasok kecil menjadi semakin besar.

Implikasi Jangka Panjang bagi Tata Kelola Pangan Daerah

Perhatian khusus terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di Kepri sesungguhnya menandai pergeseran paradigma: dari sekadar memastikan ketersediaan makanan bergizi menuju jaminan bahwa makanan tersebut disiapkan dalam lingkungan yang higienis, terstandar, dan dapat diaudit. Bagi provinsi kepulauan dengan geografi yang tersebar dan logistik yang kompleks, tantangan pemenuhan standar higiene di setiap dapur menjadi ujian nyata bagi kapasitas pengawasan daerah.

Capaian 75,42 persen yang telah diraih menunjukkan bahwa kerangka kerja sudah berjalan, namun sisa 24,58 persen dapur yang belum tersertifikasi tetap menjadi prioritas. Dengan percepatan yang ditekankan oleh Satgas dan dukungan regulasi dari DKP2KH, target penuh sertifikasi diharapkan dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat, sehingga seluruh penerima manfaat MBG di Kepri memperoleh layanan pangan yang aman tanpa kompromi terhadap standar kesehatan.