Yusril buka peluang penggunaan kuasa hukum pemilik merek asing di RI

Reformasi Mekanisme Rekordasi Merek: Pintu Baru bagi Pemilik Merek Asing di Indonesia

Fukushimask.com – Pemilik merek dagang dari luar negeri selama ini menghadapi hambatan struktural ketika hendak memanfaatkan mekanisme pencatatan merek di Indonesia. Salah satu syarat yang kerap menjadi batu sandungan adalah kewajiban memiliki anak perusahaan atau entitas hukum yang terdaftar di dalam negeri. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan multinasional kesulitan melindungi aset intelektual mereka di jalur kepabeanan. Menjawab persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengkaji opsi penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi milik pemegang merek asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pertemuan dengan delegasi Asosiasi Merek Dagang Internasional (INTA) yang berlangsung di Jakarta pada Senin (24/8). Dalam forum tersebut, INTA menguraikan berbagai kendala yang dialami sebagian pemilik merek asing saat berupaya mengakses mekanisme rekordasi, khususnya terkait persyaratan keberadaan entitas lokal. Yusril merespons dengan membuka ruang diskusi mengenai alternatif hukum yang tidak mewajibkan pendirian anak perusahaan.

“Namun kemungkinan tersebut masih merupakan bahan kajian dan belum menjadi keputusan atau perubahan kebijakan,” ucap Menko Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Memahami Mekanisme Rekordasi dan Perannya dalam Perlindungan Merek

Rekordasi merek, atau pencatatan merek, merupakan instrumen yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Melalui mekanisme ini, pemilik merek yang sah dapat mendaftarkan mereknya agar petugas kepabeanan dapat mengidentifikasi dan menahan barang impor yang diduga menggunakan merek tanpa izin. Dengan kata lain, rekordasi berfungsi sebagai garis pertahanan pertama di pelabuhan dan bandara untuk mencegah peredaran barang palsu atau bajakan sebelum masuk ke pasar domestik.

Bagi negara dengan volume perdagangan internasional yang besar seperti Indonesia, efektivitas mekanisme ini menjadi krusial. Setiap celah dalam prosedur administratif berpotensi membuka jalan bagi produk tiruan yang merugikan konsumen, produsen lokal, dan reputasi dagang nasional. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan terkait rekordasi harus ditimbang secara cermat agar tidak melemahkan daya tangkap aparat kepabeanan.

Prinsip Koordinasi Lintas Lembaga

Yusril menegaskan bahwa pembahasan mengenai pelonggaran persyaratan entitas lokal tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu kementerian. Proses kajian harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait, mulai dari aspek kepabeanan, perlindungan konsumen, hingga regulasi kekayaan intelektual. Beberapa prinsip yang menjadi kerangka pertimbangan antara lain kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukum bagi para pelaku usaha, kemudahan berusaha, serta efektivitas perlindungan merek itu sendiri.

Kemenko Kumham Imipas, dalam kapasitasnya sebagai lembaga koordinator, akan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan mendorong pembahasan lintas kementerian. Tujuannya memastikan bahwa kebijakan yang akhirnya dirumuskan tidak hanya secara hukum sah, tetapi juga dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan.

“Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan can diterapkan secara efektif,” tuturnya.

Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Kekayaan Intelektual

Di samping isu rekordasi, pertemuan dengan INTA juga membahas peluang kerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kekayaan intelektual. INTA menawarkan program pelatihan yang ditujukan bagi pemeriksa merek di kantor merek, hakim yang menangani perkara kekayaan intelektual, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam rantai perlindungan merek. Format pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring, sehingga menjangkau peserta di berbagai wilayah.

Kemenko Kumham Imipas menyambut baik tawaran tersebut. Penguatan kompetensi aparatur dianggap sebagai prasyarat agar pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual tidak hanya bergantung pada instrumen administratif, tetapi juga ditopang oleh pemahaman mendalam mengenai karakteristik pelanggaran, pola perdagangan barang palsu, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku pelanggaran.

Implikasi bagi Ekosistem Dagang dan Investasi

Bila opsi penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi akhirnya diadopsi, dampaknya akan terasa pada dua sisi. Pertama, pemilik merek asing dapat melindungi aset intelektual mereka di Indonesia tanpa harus menanggung beban administratif dan finansial pendirian entitas lokal. Kedua, iklim investasi dan perdagangan menjadi lebih kondusif karena hambatan birokratis berkurang tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional.

Di sisi lain, pemerintah tetap memegang kendali penuh atas proses kajian. Tidak ada jaminan bahwa rekomendasi INTA akan langsung diimplementasikan. Setiap perubahan harus melewati uji konstitusionalitas, konsistensi dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi, serta kesiapan infrastruktur pengawasan di titik-titik kepabeanan.

“Kemenko terbuka untuk melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan INTA. Berbagai isu yang disampaikan dalam pertemuan ini akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya,” kata Yusril.

Proses ini menandai langkah awal dalam penyesuaian kerangka regulasi kekayaan intelektual Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global, sekaligus menjaga bahwa perlindungan merek tetap menjadi instrumen yang efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.