Wagub Banten dorong peningkatan kualitas pendidikan SRT 1 Pandeglang

Wagub Banten Hadiri Pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Pandeglang, Tekankan Mutu Pendidikan

Fukushimask.com – Pandeglang, sebuah kabupaten di pesisir selatan Banten yang selama ini identik dengan potensi maritim dan warisan budaya Sunda, kini menjadi sorotan dalam agenda pendidikan provinsi. Pada Jumat, 28 Agustus, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah hadir langsung di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Pandeglang untuk membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diikuti 474 peserta didik dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas. Kehadiran pejabat setingkat wakil gubernur di sebuah sekolah terintegrasi di daerah pesisir menandai komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa akses pendidikan berkualitas tidak berhenti di batas administratif kota besar.

474 Siswa Dimulai dalam Satu Kampus Terintegrasi

Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan program yang menggabungkan tiga jenjang pendidikan formal—SD, SMP, dan SMA—di bawah satu atap manajerial dan satu visi kurikulum. Model ini dirancang agar anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan perpindahan antarjenjang yang kerap menjadi titik putus bagi siswa di daerah terpencil atau pesisir. Di Pandeglang, SRT 1 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang memadai bagi ribuan keluarga yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh agar anak-anak mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

MPLS sendiri merupakan kegiatan wajib di awal tahun ajaran baru yang bertujuan memperkenalkan siswa baru terhadap tata tertib, budaya akademik, serta lingkungan sosial sekolah. Berbeda dengan orientasi lama yang kerap identik dengan perpeloncoan, MPLS kini diarahkan pada pengenalan positif: pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa, pengenalan fasilitas, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan sejak hari pertama. Dengan 474 peserta yang tersebar di tiga jenjang sekaligus, pelaksanaan MPLS di SRT 1 Pandeglang menuntut koordinasi logistik dan pendampingan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu sekolah tunggal.

Arahan Wagub: Guru sebagai Pilar Pembentukan Karakter

Dalam sambutannya, Ahmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pesan tegas kepada jajaran kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang bertugas di SRT 1 Pandeglang. Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama sekolah bukan sekadar mentransfer materi akademik, melainkan membentuk generasi yang kelak menjadi aset bagi bangsa dan negara.

“Kepala sekolah harus meningkatkan kualitas pendidikan, dan para guru dituntut menghasilkan anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara,” ujar Wagub Banten di hadapan ratusan siswa dan orang tua yang hadir.

Pernyataan tersebut menempatkan mutu pengajaran dan kompetensi guru sebagai variabel sentral. Dalam konteks sekolah terintegrasi yang melayani tiga jenjang sekaligus, tantangan pedagogis menjadi berlapis: seorang guru yang mengajar di tingkat SD tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan yang diterapkan di ruang kelas SMA. Oleh karena itu, arahan Wagub secara implisit juga menuntut penguatan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta supervisi akademik yang konsisten sepanjang tiga jenjang.

Konteks Pendidikan di Banten dan Peran Pemerintah Provinsi

Banten, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan memiliki garis pantai panjang di Selat Sunda, menghadapi tantangan pendidikan yang khas. Kesenjangan antara wilayah perkotaan di bagian utara dan daerah pesisir di bagian selatan masih terasa dalam indikator seperti rasio guru per siswa, ketersediaan perpustakaan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Pandeglang, yang secara geografis berada di ujung selatan provinsi, termasuk salah satu daerah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.

Kehadiran Wakil Gubernur dalam pembukaan MPLS bukan sekadar seremoni. Ia mengirimkan sinyal politik bahwa pemerintah provinsi menempatkan pendidikan di daerah pesisir sebagai prioritas, bukan sekadar program tambahan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran, menetapkan standar mutu, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya. Dengan demikian, arahan yang disampaikan di Pandeglang berpotensi diterjemahkan menjadi langkah konkret: penambahan kuota guru bersertifikat, perbaikan infrastruktur ruang kelas, serta program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Implikasi Jangka Panjang bagi Komunitas Pandeglang

Keberhasilan SRT 1 Pandeglang akan diukur bukan hanya dari angka kelulusan, melainkan dari sejauh mana lulusan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah—baik sebagai tenaga profesional, wirausahawan, maupun warga yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi lokal. Sekolah terintegrasi yang dikelola dengan baik dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan menyediakan jalur pendidikan yang mulus dari usia tujuh hingga delapan belas tahun tanpa hambatan perpindahan.

Di sisi lain, MPLS yang dibuka secara resmi oleh pejabat provinsi juga menjadi momen bagi orang tua dan masyarakat sekitar untuk memahami ekspektasi sekolah terhadap partisipasi aktif keluarga. Pendidikan yang bermutu tidak dapat berdiri sendiri di dalam ruang kelas; ia membutuhkan ekosistem yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Dengan 474 siswa yang baru saja memulai perjalanan akademik mereka, SRT 1 Pandeglang kini berada di bawah perhatian langsung pemerintah provinsi, dan tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi tersebut jatuh pada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten itu.

Tahun ajaran yang baru dibuka di Pandeglang ini, pada akhirnya, bukan hanya tentang 474 siswa yang melangkah pertama kali ke dalam ruang kelas. Ia merupakan ujian bagi komitmen sistemik: apakah kebijakan pendidikan yang dijanjikan di tingkat provinsi benar-benar sampai ke ruang-ruang kelas di pesisir selatan Banten, ataukah ia berhenti sebagai retorika di podium pembukaan.