DJP kantongi Rp326,60 miliar dari pemeriksaan 38 perusahaan baja

Sektor Baja dan Besi: DJP Raih Rp825,28 Miliar dari Rangkaian Penanganan Pajak

Fukushimask.com – Industri baja dan besi menempati posisi strategis dalam rantai manufaktur nasional, mulai dari konstruksi infrastruktur hingga produksi otomotif. Namun, kepatuhan perpajakan di sektor ini selama ini menjadi sorotan otoritas pajak. Pada Rabu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan mengumumkan hasil pemeriksaan terfokus terhadap 38 perusahaan baja dan besi yang menghasilkan penerimaan sebesar Rp326,60 miliar. Angka tersebut bukan sekadar catatan statistik; ia menandai babak baru dalam upaya negara menata ulang tata kelola perpajakan di industri berat.

Rincian Penerimaan dari 38 Wajib Pajak

Dari total Rp326,60 miliar tersebut, komponen terbesar berasal dari pengungkapan ketidakbenaran yang terdeteksi dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan (PBP), yakni Rp224,19 miliar. Sisanya tersebar pada dua kanal lain: pembayaran yang dipicu oleh fungsi pengawasan sebesar Rp96,08 miliar, serta pembayaran melalui fungsi pemeriksaan sebesar Rp6,33 miliar. Perbandingan proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar temuan berasal dari investigasi awal yang mengungkap selisih antara laporan wajib pajak dan data pihak ketiga.

Perluasan Cakupan hingga Rp825,28 Miliar

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada 38 wajib pajak awal. Tim DJP mengembangkan pemeriksaan ke pihak-pihak terkait atau lawan transaksi dari wajib pajak tersebut. Pengembangan ini menyentuh 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021 hingga 2026, dengan tambahan penerimaan Rp380,50 miliar.

Di sisi lain, PBP yang dilakukan terhadap 20 wajib pajak sektor besi dan baja lainnya menghasilkan Rp118,18 miliar. Dengan demikian, penerimaan dari pengembangan di luar kelompok 38 wajib pajak awal mencapai Rp498,68 miliar.

“Jika digabungkan dengan penerimaan dari penanganan terhadap 38 wajib pajak sebesar Rp326,60 miliar, total penerimaan pajak yang telah diperoleh dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja tersebut mencapai Rp825,28 miliar.”

Bimo menegaskan bahwa angka Rp825,28 miliar belum menggambarkan seluruh potensi penerimaan. Proses pengawasan, pemeriksaan lanjutan, pendalaman data, serta penegakan hukum masih berlangsung terhadap sejumlah wajib pajak di sektor ini.

Status Kasus per 26 Agustus 2026

Berdasarkan posisi data hingga 26 Agustus 2026, peta penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut terbagi dalam beberapa tahap:

Sebanyak 8 wajib pajak masih menjalani PBP yang berjalan. Dari 12 wajib pajak yang telah menyelesaikan proses PBP, 11 di antaranya mengalami penghentian setelah pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sementara satu wajib pajak diusulkan ke tahap penyidikan. Empat belas wajib pajak berada dalam tahap case building, satu wajib pajak memiliki usul PBP yang telah disetujui, dan tiga wajib pajak masih dalam pengawasan.

Dalam penanganan yang beririsan lintas tahun pajak, 16 wajib pajak telah melakukan pembayaran melalui fungsi pengawasan, sedangkan 13 wajib pajak membayar melalui fungsi pemeriksaan.

Pola Ketidakpatuhan yang Teridentifikasi

DJP mengidentifikasi sejumlah pola umum yang dilakukan perusahaan yang mangkir dari kewajiban perpajakannya. Pertama, penjualan yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak disertai penerbitan Faktur Pajak, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dipungut tidak teradministrasikan. Kedua, penggunaan rekening pihak lain atau nominee yang membuat aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan wajib pajak, termasuk skema di mana pelanggan membayar langsung ke pemasok sementara wajib pajak hanya berperan sebagai perantara.

Ketiga, penerbitan maupun penggunaan Faktur Pajak yang tidak didasarkan pada transaksi riil, dengan tujuan membentuk atau mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak semestinya. Pola-pola ini, jika dibiarkan, menggerus basis pajak dan menciptakan ketimpangan kompetitif bagi pelaku usaha yang taat aturan.

“Setiap wajib pajak tetap ditangani berdasarkan data, fakta, dan bukti masing-masing. Temuan pola ketidakpatuhan tersebut tidak berarti bahwa seluruh pelaku usaha pada sektor besi dan baja melakukan pelanggaran.”

Prinsip Penanganan: Kepatuhan dan Keadilan

Bimo memastikan bahwa langkah penanganan sektor besi dan baja bukan semata-mata instrumen untuk menambah penerimaan negara. Ia juga merupakan bagian dari upaya membangun kepatuhan berkelanjutan serta menciptakan perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha di industri tersebut.

“Prinsipnya, wajib pajak yang patuh harus memperoleh pelayanan dan kepastian. Wajib pajak yang belum patuh kami dorong untuk memperbaiki kepatuhannya. Namun, apabila berdasarkan bukti ditemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, DJP akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Di tengah target penerimaan negara yang terus meningkat dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang masif, ketegasan DJP di sektor baja dan besi mengirimkan sinyal bahwa kepatuhan perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat bagi keberlangsungan usaha di industri strategis. Bagi pelaku usaha yang belum tertib, ruang koreksi masih terbuka selama belum melampaui ambang tindak pidana. Bagi yang patuh, kepastian hukum dan layanan prima menjadi hak yang harus dijamin negara.