Purbaya pastikan tidak akan ada tax amnesty

Arah Baru Kebijakan Pajak: Purbaya Tutup Pintu Tax Amnesty, Fokus ke Efisiensi Pengumpulan

Fukushimask.com – Langkah strategis yang diambil Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini mengarah pada satu prinsip tegas: tidak akan ada pengampunan pajak selama ia menduduki kursi tersebut. Keputusan ini disampaikan langsung di hadapan para ekonom terkemuka dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Jakarta pada Kamis. Alih-alih membuka jendela pengampunan bagi wajib pajak, Purbaya memilih jalur yang lebih berorientasi pada penguatan sistem pengumpulan pajak secara rutin dan berkelanjutan.

Penegasan di Depan Ratusan Ekonom

Di hadapan peserta Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Purbaya tidak memberikan ruang tafsir ganda atas posisinya. Ia menegaskan bahwa selama namanya masih tertera sebagai Menteri Keuangan, instrumen tax amnesty tidak akan diaktifkan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika sesaat, melainkan penanda arah kebijakan fiskal yang ia usung sejak awal masa jabatannya.

“Saya kan pernah bilang, selama saya jadi Menteri Keuangan tidak ada tax amnesty.”

Kalimat tersebut menjadi inti dari seluruh paparannya pada forum tersebut. Purbaya menekankan bahwa preferensi kebijakannya terletak pada penataan ulang mekanisme pengumpulan pajak agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa perlu memberikan keringanan luar biasa kepada wajib pajak.

Mengapa Tax Amnesty Dinilai Berisiko

Alasan utama di balik penolakan terhadap pengampunan pajak, menurut Purbaya, berkaitan dengan distribusi risiko dalam sistem perpajakan. Ia menilai bahwa ketika sebuah negara membuka program tax amnesty, beban risiko tidak lagi berada di tangan wajib pajak semata, melainkan berpindah ke petugas pajak dan institusi perbankan yang menjadi perantara transaksi.

“Jadi saya pikir, risikonya di orang pajak, di bank, maka tidak usah tax amnesty. Kita rapikan saja tax collection-nya.”

Dengan kata lain, pengampunan pajak menciptakan situasi di mana data keuangan yang tadinya tidak tercatat menjadi masuk ke dalam sistem secara massal, namun kualitas dan kejelasan data tersebut sering kali tidak memadai. Petugas pajak kemudian harus bekerja dengan informasi yang belum terverifikasi secara penuh, sementara bank-bank yang menyimpan dana hasil pengampunan menghadapi potensi ketidakpastian regulasi.

Dampak Jangka Panjang bagi Wajib Pajak

Purbaya juga menyoroti konsekuensi bagi wajib pajak sendiri. Dalam skenario tax amnesty, aset yang telah dilaporkan dan diampunkan tetap dapat diperiksa kembali setelah beberapa tahun berlalu. Ketika pemeriksaan itu datang, data yang menjadi dasar pelaporan awal sering kali sudah tidak lagi jelas atau lengkap. Wajib pajak pun dipanggil, diperiksa, dan dalam kasus tertentu bahkan ditahan sementara.

“Sampai sekarang, tidak ada rencana tax amnesty. Karena untuk saya itu merugikan orang pajak, karena itu setelah beberapa tahun masih bisa diperiksa. Beberapa tahun kemudian diperiksa dengan data yang masih tidak terlalu jelas, orang saya dipanggil, dan diperiksa, ditahan juga.”

Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa pengampunan pajak, meski tampak menguntungkan di permukaan, justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi pelaku usaha dan individu yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.

Konteks Historis: Jejak Tax Amnesty di Indonesia

Keputusan Purbaya ini perlu dibaca dalam konteks sejarah kebijakan perpajakan Indonesia. Pada 2016, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang memberikan kesempatan satu kali bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum pernah dilaporkan. Program tersebut berhasil menghimpun deklarasi aset dalam jumlah besar dan menjadi instrumen penting untuk memperluas basis pajak.

Lima tahun kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah kembali menyediakan mekanisme finalisasi pajak bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu dengan tarif khusus. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa pengampunan atau finalisasi pajak telah menjadi bagian dari repertoar kebijakan fiskal Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Keputusan untuk tidak mengaktifkan instrumen serupa di masa depan menandai pergeseran paradigma: dari pendekatan yang bersifat insidental dan berbasis insentif, menuju pendekatan yang menekankan konsistensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan perpajakan.

Implikasi bagi Stabilitas Fiskal dan Kepastian Hukum

Bagi dunia usaha, ketiadaan rencana tax amnesty membawa dua sisi. Di satu sisi, pelaku usaha tidak lagi dapat mengandalkan program pengampunan sebagai jalan pintas untuk menata ulang posisi perpajakan mereka. Di sisi lain, kepastian bahwa tidak akan ada perubahan mendadak dalam rezim perpajakan memberikan ruang perencanaan yang lebih stabil bagi investasi dan ekspansi bisnis.

Bagi otoritas pajak, fokus pada penguatan tax collection berarti investasi pada kapasitas kelembagaan: peningkatan kualitas data, modernisasi sistem administrasi, penguatan fungsi audit, serta penegakan hukum yang proporsional. Pendekatan ini menuntut kerja keras jangka panjang, namun menghasilkan basis pajak yang lebih sehat dan berkelanjutan dibandingkan dengan lonjakan penerimaan yang bersifat sementara akibat program pengampunan.

Dengan demikian, pernyataan Purbaya di forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bukan sekadar penolakan terhadap satu instrumen kebijakan, melainkan deklarasi arah baru: perpajakan Indonesia akan dikelola melalui penguatan sistem, bukan melalui amnesti berkala. Bagi wajib pajak, pesan yang tersirat jelas — kepatuhan pajak bukan lagi pilihan yang dapat ditunda hingga munculnya program pengampunan berikutnya, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi secara konsisten dalam kerangka hukum yang berlaku.