Puan dorong satu komando penanganan bencana di Indonesia

Desakan Puan Maharani: Indonesia Butuh Satu Komando Terpadu untuk Menghadapi Ancaman Bencana

Fukushimask.com – Sejumlah gunung api di berbagai penjuru Nusantara kembali menunjukkan aktivitasnya dalam beberapa pekan terakhir. Abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda menyebar luas hingga mengganggu penerbangan di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara erupsi atau peningkatan aktivitas juga tercatat di Gunung Semeru (Jawa Timur), Gunung Ili Lewotolok dan Gunung Lewotobi Laki-laki (Nusa Tenggara Timur), Gunung Ibu (Maluku Utara), serta Gunung Sinabung (Sumatera Utara). Di tengah situasi yang semakin menegangkan inilah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengemukakan bahwa penanganan bencana di tanah air harus berada di bawah satu kepemimpinan tunggal yang mampu menyelaraskan gerak seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/9). Ia menegaskan bahwa konsolidasi komando bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan prasyarat mutlak bagi kesiapan nasional menghadapi ancaman kebencanaan, khususnya di wilayah-wilayah yang memerlukan penguatan kapasitas dan pendekatan yang lebih antisipatif.

“Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif.”

Lataran Geologis yang Tak Bisa Diabaikan

Indonesia menempati posisi unik di persimpangan lempeng tektonik utama dunia. Sebagai bagian dari Cincin Api Pasifik, kepulauan ini memiliki ratusan gunung api aktif, jalur patahan, serta paparan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan longsor. Konsekuensinya, potensi bencana bukan peristiwa langka melainkan keniscayaan yang berulang. Tanpa kerangka koordinasi yang jelas, respons antarinstansi cenderung tumpang-tindih atau justru saling menunggu, sehingga waktu emas untuk penyelamatan warga terbuang.

Puan menekankan bahwa satu kepemimpinan dalam penanganan bencana menjadi instrumen kunci untuk memperkuat kesiapan nasional. Tanpa titik kendali yang jelas, setiap instansi cenderung bekerja dalam silo masing-masing, sementara masyarakat di daerah rawan justru membutuhkan respons yang cepat, terpadu, dan tanpa ambiguitas komando.

Standar Perlindungan yang Wajib Berlaku di Setiap Daerah Rawan

Di samping konsolidasi komando, Puan mendorong pemerintah memastikan adanya standar perlindungan masyarakat yang berlaku seragam di seluruh kawasan rawan bencana. Standar tersebut mencakup spektrum yang luas: ketepatan waktu pengiriman peringatan dini, kecepatan evakuasi warga menuju titik aman, ketersediaan kebutuhan dasar seperti air bersih dan pangan, hingga jaminan kelangsungan layanan kesehatan dan pendidikan pasca-bencana.

“Serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan.”

Penyangga ekonomi bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana merupakan elemen yang kerap terabaikan dalam perencanaan tanggap darurat. Tanpa mekanisme kompensasi atau bantuan transisi yang jelas, pemulihan pascabencana menjadi jauh lebih lambat dan beban sosial meningkat secara eksponensial.

Edukasi Publik dan Literasi Informasi

Kesiapan pemerintah saja tidak cukup. Puan mengingatkan bahwa masyarakat perlu terus memperoleh edukasi mengenai mitigasi bencana serta kemampuan memverifikasi informasi secara mandiri. Di era media sosial, kabar hoaks atau informasi yang belum terverifikasi dapat memicu kepanikan massal yang justru memperburuk situasi di lapangan. Kemampuan warga membedakan informasi valid dari rumor menjadi garis pertahanan pertama yang tidak bisa digantikan oleh teknologi peringatan dini.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana.”

Edukasi mitigasi, dalam kerangka ini, bukan sekadar kampanye sesaat melainkan investasi jangka panjang yang bertujuan meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa ketika bencana benar-benar terjadi. Sekolah, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan dapat menjadi kanal distribusi informasi yang lebih efektif dibanding pendekatan top-down semata.

Konteks Terkini: Erupsi Anak Krakatau dan Dampaknya pada Penerbangan

Pernyataan Puan datang di saat yang sangat relevan. Erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu menghasilkan kolom abu vulkanik yang terbawa angin hingga ke wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa sebaran abu tersebut sempat memaksa penutupan sementara delapan bandar udara. Pada Selasa (8/9), sejumlah bandara yang sebelumnya terdampak mulai kembali beroperasi setelah hasil verifikasi menunjukkan bahwa ruang udara dan area landasan telah aman dari material abu vulkanik.

Insiden ini menggarisbawahi kerentanan infrastruktur transportasi udara Indonesia terhadap aktivitas vulkanik. Dengan lebih dari 1.000 bandara di seluruh negeri, banyak di antaranya berdekatan dengan zona seismik aktif, kebutuhan akan protokol koordinasi cepat antara otoritas penerbangan, BMKG, dan pemerintah daerah menjadi semakin mendesak.

Implikasi ke Depan

Dorongan Puan untuk satu komando penanganan bencana sejatinya menyentuh persoalan struktural yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan pembuat kebijakan. Selama ini, kewenangan tanggap bencana tersebar di berbagai kementerian dan lembaga—mulai dari BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Fragmentasi tersebut kerap menghasilkan tumpang-tindih kewenangan atau justru kekosongan komando di saat yang paling kritis.

Apakah konsolidasi komando berarti pembentukan satu badan super yang mengkoordinasikan seluruh respons, atau cukup penguatan peran BNPB sebagai koordinator dengan mandat yang lebih tegas? Pertanyaan tersebut masih terbuka, namun satu hal yang jelas: tanpa titik kendali yang tidak ambigu, setiap detik keterlambatan dalam respons bencana berisiko mengorbankan nyawa warga yang seharusnya dapat diselamatkan.