Kemenkes kembangkan SIPK perkuat pendanaan kesehatan berbasis data

SIPK Disiapkan untuk Menyatukan Data Pembiayaan Kesehatan Nasional

Fukushimask.com – Kementerian Kesehatan bersama Asian Development Bank (ADB) mendorong pengembangan Sistem Informasi Pendanaan Kesehatan atau SIPK untuk memperkuat pengelolaan pembiayaan kesehatan nasional. Sistem tersebut disiapkan sebagai ruang integrasi bagi data pendanaan yang selama ini tersebar di berbagai tingkat pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Langkah ini diarahkan agar penggunaan anggaran kesehatan dapat ditelusuri, dianalisis, dan direncanakan secara lebih cermat. Dengan data yang tersambung, pembuat kebijakan diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat saat menentukan prioritas pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menekankan bahwa teknologi digital dan ketersediaan data menjadi unsur penting dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran kesehatan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga dengan belum lancarnya pertukaran informasi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Tanpa data, kita hanya akan berpegang pada opini. Karena itu, penganggaran pendanaan kesehatan di tingkat pusat maupun kebijakan kesehatan di tingkat daerah harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat, bukan asumsi,” ujar Kunta di Jakarta, Senin.

Penganggaran Berbasis Bukti untuk UHC

Pengembangan SIPK dipercepat melalui forum Digital Health Financing Dialogue. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan penganggaran yang bertumpu pada bukti dan mendukung pencapaian Universal Health Coverage atau UHC.

Dalam praktiknya, pendanaan kesehatan mencakup banyak sumber dan kebutuhan, mulai dari alokasi anggaran hingga pemanfaatannya pada layanan kesehatan. Ketika informasi tersebut tidak berada dalam satu ekosistem, proses pemantauan dan evaluasi dapat menjadi lebih rumit. SIPK dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghimpun informasi pembiayaan secara lebih terpadu.

Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Irsan A Moeis menjelaskan bahwa sistem ini akan menghubungkan data mengenai sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta penggunaannya secara nasional. Selain menjadi tempat konsolidasi data, SIPK juga dipersiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan analisis yang lebih mendalam.

Sejumlah analisis yang akan didukung mencakup Health Costing Analysis, Utilization Review, dan Health Technology Assessment atau HTA. Kemampuan tersebut dapat membantu pemangku kebijakan memahami biaya layanan, pola pemanfaatan pembiayaan, hingga pertimbangan teknologi kesehatan yang relevan bagi perencanaan.

“Pengembangan SIPK menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi pendanaan kesehatan yang terpadu dan berkelanjutan. Sistem yang terintegrasi akan memperkuat perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pendanaan kesehatan berbasis bukti,” kata Ahmad.

Data Real-Time dan Peran Pemerintah Daerah

ADB memberikan dukungan melalui program Technical Assistance 9967: Digital Technology for Strengthening National Health Financing in Asia and the Pacific. Dukungan tersebut menempatkan transformasi digital sebagai bagian penting dari penguatan sistem pendanaan kesehatan.

Director of the Health Practice Team ADB Eduardo P Banzon menyampaikan pentingnya data yang tersedia secara real-time dan memiliki keselarasan antarsistem. Kondisi ini diperlukan agar kebutuhan pembiayaan dapat direspons dengan lebih tepat oleh para pengambil kebijakan.

Data yang mutakhir memberi nilai tambah dalam pengelolaan anggaran karena perubahan kebutuhan layanan kesehatan dapat terlihat lebih cepat. Informasi yang terhubung juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebutuhan kesehatan setempat ke dalam proses perencanaan dan pembiayaan yang lebih terarah.

ADB menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemanfaatan data hingga ke tingkat pemerintah daerah. Keterlibatan daerah menjadi penting karena layanan kesehatan bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

Memasuki Pengembangan SIPK Fase 3

Dari sisi teknologi, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI Eko Sulistijo menjelaskan bahwa digitalisasi membantu mempercepat tahapan pengolahan data dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKN. Proses tersebut meliputi pengumpulan data, penyeragaman format, hingga penyajian informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan sistem digital tidak semata-mata berkaitan dengan penyimpanan informasi. Nilai utamanya terletak pada kemampuan mengubah data yang tersebar menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pembiayaan kesehatan. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat menilai kebutuhan, memantau pelaksanaan anggaran, serta mengevaluasi hasilnya secara lebih terstruktur.

Kementerian Kesehatan kini bersiap memasuki pengembangan SIPK Fase 3. Tahap lanjutan ini akan menitikberatkan pada modul manajemen mutu, ekonomi kesehatan, analisis belanja, serta penyatuan data billing dan klaim yang bersumber langsung dari SATUSEHAT Klaim.

Integrasi billing dan klaim berpotensi memperkaya pemahaman atas arus pembiayaan layanan kesehatan. Sementara itu, modul analisis belanja dan ekonomi kesehatan dapat memberi dukungan tambahan bagi penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Melalui pengembangan bertahap tersebut, SIPK diharapkan menjadi fondasi informasi pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah memastikan keputusan anggaran tidak hanya didorong oleh asumsi, melainkan oleh data yang relevan, terhubung, dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat.