New Policy: Purbaya Jamin Pajak Tidak Naik, Inflasi Dijaga

New Policy – Jakarta mencatatkan serangkaian peristiwa penting di sektor ekonomi pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dari sisi kebijakan fiskal hingga infrastruktur transportasi, berbagai langkah strategis telah diumumkan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan utama karena memastikan bahwa tarif pajak tidak akan mengalami kenaikan dalam periode menengah. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengendalikan laju inflasi yang menjadi perhatian banyak pihak. New Policy ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan Pajak dan APBN 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih adalah memfokuskan peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan dengan menaikkan tarif yang sudah ada. Dalam konteks New Policy yang diterapkan, pemerintah ingin memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa beban fiskal akan tetap stabil.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel, demikian disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat bahwa beban fiskal tidak akan bertambah secara signifikan. Dengan demikian, fokus pemerintah beralih pada cara-cara baru untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa memberatkan wajib pajak yang sudah ada. New Policy ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Ekspansi Rute Penerbangan di Bandung

Dalam sektor transportasi udara, Pemerintah Kota Bandung mengumumkan pembukaan dua rute penerbangan baru di Bandara Husein Sastranegara. Rute-rute tersebut akan menghubungkan Bandung dengan Bandar Lampung dan Palembang. Pembukaan rute ini dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari New Policy transportasi, pemerintah ingin memastikan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap layanan penerbangan semakin baik.

Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi

Indonesia dan Arab Saudi juga memperluas kerja sama di sektor transportasi. Penguatan kemitraan ini mencakup beberapa bidang penting, termasuk penerbangan, maritim, perkeretaapian, serta investigasi keselamatan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia transportasi menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama bilateral ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem transportasi di kedua negara. New Policy dalam kerja sama internasional ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif membuka pintu bagi investasi dan teknologi dari negara-negara mitra strategis.

Mitigasi Inflasi

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi. Fokus utama adalah pada komponen harga pangan yang bergejolak atau volatile food. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. New Policy mitigasi inflasi ini mencakup koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Keseluruhan perkembangan ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan yang komprehensif dan terarah. Dengan New Policy yang diterapkan, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap dan tangguh.

OJK Tekankan Pentingnya Penguatan GRC di Tengah Tantangan Global yang Semakin Kompleks

Special Plan – Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia harus terus meningkatkan implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau yang dikenal dengan singkatan GRC. Langkah ini diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko global yang semakin rumit dan saling terkait. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa.

Sophia Wattimena, Anggota Dewan Komisioner OJK, menjelaskan bahwa dinamika lanskap risiko dunia yang berkembang pesat mengharuskan setiap organisasi untuk memperkuat sistem tata kelola dan manajemen risikonya. Hal ini bertujuan agar organisasi dapat lebih responsif terhadap beragam tantangan yang muncul. Menurutnya, beberapa faktor utama yang perlu diantisipasi oleh industri jasa keuangan meliputi risiko siber, potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, perubahan regulasi yang cepat, ketidakpastian geopolitik, serta dampak perubahan iklim terhadap stabilitas ekonomi.

GRC sebagai Fondasi Ketahanan Organisasi

Sophia menekankan bahwa penerapan GRC saat ini telah melampaui fungsi tradisional sebagai instrumen kepatuhan semata. Kini, GRC menjadi fondasi utama yang menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi hasil nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sophia, penguatan GRC juga sejalan dengan Astacita ketujuh dari pemerintah yang saat ini berkuasa. Astacita tersebut menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan GRC bukan hanya kebutuhan industri keuangan, tetapi juga bagian dari agenda nasional yang lebih luas.

Peran Tata Kelola dalam Kredibilitas Kelembagaan

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya tata kelola yang baik. Menurut Ferry, tata kelola yang efektif menjadi fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor. Ia juga menjelaskan bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Ferry menambahkan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global, risiko yang dihadapi semakin kompleks dan saling terhubung. Oleh karena itu, pendekatan proaktif dalam manajemen risiko menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Transformasi Digital sebagai Pengungkit Produktivitas

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam forum tersebut. Edwin menyatakan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat mendorong seluruh sektor ekonomi.

“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edwin.

Pernyataan Edwin ini selaras dengan visi OJK untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih tangguh melalui integrasi teknologi dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, transformasi digital dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia.

RGS 2026: Forum Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Risk and Governance Summit (RGS) 2026 diselenggarakan oleh OJK dengan tema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity. Acara ini berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat membangun tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, RGS 2026 tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga momentum penting untuk menyelaraskan berbagai inisiatif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Penguatan GRC yang konsisten diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.