KPK pantau isu terkait Lapas Cibinong

KPK Menaruh Perhatian pada Dugaan Kerawanan Korupsi di Lapas Cibinong

Fukushimask.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencermati isu yang berkembang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perhatian itu menguat setelah muncul dorongan publik agar dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan lapas tersebut ditelusuri lebih lanjut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa lembaga antirasuah tidak mengabaikan perkembangan yang terjadi di Lapas Cibinong. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Senin.

“KPK terus memantau isu Lapas Cibinong,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo juga menegaskan kesiapan KPK untuk membangun koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Koordinasi lintas lembaga dinilai penting karena persoalan tata kelola pemasyarakatan dapat menyentuh aspek pelayanan publik, pengawasan internal, hingga kemungkinan pelanggaran hukum.

“KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan ORI dan Kemenimipas,” katanya.

Titik Rawan dalam Pengelolaan Lapas

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan bahwa KPK telah memiliki kajian pencegahan korupsi mengenai pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kajian tersebut memetakan sejumlah area yang berpotensi menjadi celah penyimpangan apabila pengawasan dan pengendalian tidak berjalan secara memadai.

Kerawanan itu mencakup pungutan liar, praktik suap, penggunaan anggaran maupun kewenangan secara tidak semestinya, serta persoalan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat pula risiko perlakuan khusus bagi narapidana tertentu, terutama apabila fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isu fasilitas menjadi penting karena kemudahan yang berada di luar standar Kemenimipas berpotensi menciptakan hubungan transaksional antara warga binaan dan petugas. Dalam konteks pencegahan korupsi, fasilitas tidak semata dipandang sebagai persoalan kenyamanan, melainkan juga dapat menjadi indikator yang perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada imbalan atau penyalahgunaan wewenang di balik pemberiannya.

“Ketika fasilitas atau kemudahan tertentu dapat diperoleh melalui pembayaran atau pemberian sesuatu, di situlah terdapat kerawanan terjadinya praktik transaksional yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Pernyataan itu menggambarkan pentingnya membedakan hak dasar warga binaan dengan fasilitas yang diduga diberikan secara istimewa. Standar layanan pemasyarakatan diperlukan untuk menjamin perlakuan yang adil, menjaga disiplin institusi, serta menutup peluang munculnya praktik jual beli kemudahan.

Temuan Inspeksi Ombudsman

Perhatian terhadap Lapas Cibinong bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menemukan fasilitas yang disebut berstandar apartemen di dalam lapas.

Hasil inspeksi itu kemudian dipaparkan Ombudsman RI dalam konferensi pers sehari setelahnya, pada 24 September 2026. Temuan tersebut memicu respons dari berbagai pihak, mulai dari jajaran Kemenimipas hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keberadaan fasilitas dengan standar yang tidak lazim di lingkungan pemasyarakatan menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengadaan, pembiayaan, mekanisme pemberian akses, serta pengawasan terhadap petugas dan warga binaan. Semua aspek tersebut relevan untuk ditelusuri oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.

Pada 25 September 2026, Menteri Imipas Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mendatangi Lapas Cibinong. Kunjungan itu menjadi bagian dari tindak lanjut atas perhatian publik terhadap temuan Ombudsman.

Langkah Internal Kemenimipas dan Pengawasan DPR

Penanganan internal juga dilakukan oleh Kemenimipas. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengungkapkan pada 26 September 2026 bahwa Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto serta empat pejabat struktural di lapas tersebut telah dinonaktifkan.

Penonaktifan itu menunjukkan adanya langkah pengawasan administratif yang ditempuh sambil persoalan di Lapas Cibinong menjadi perhatian. Dalam proses seperti ini, pemeriksaan internal dan koordinasi dengan lembaga pengawas dapat membantu memastikan fakta-fakta dikumpulkan secara utuh serta pertanggungjawaban dilakukan sesuai kewenangan.

Respons terhadap isu tersebut juga datang dari parlemen. Komisi XIII DPR RI mengadakan rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kalapas Cibinong nonaktif pada 28 September 2026. Forum itu memperlihatkan bahwa pengelolaan lapas tidak hanya berkaitan dengan pengawasan di tingkat institusi, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR.

Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk pihak yang mendorong KPK untuk mengusut dugaan korupsi di Lapas Cibinong. Dorongan tersebut sejalan dengan perhatian publik agar setiap dugaan penyimpangan dalam pelayanan pemasyarakatan diperiksa secara transparan dan proporsional.

Pentingnya Tata Kelola yang Setara

Kasus Lapas Cibinong kembali menempatkan tata kelola pemasyarakatan dalam sorotan. Lapas memiliki fungsi pembinaan terhadap warga binaan, sehingga pelayanan yang diberikan perlu berada dalam koridor aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika muncul dugaan fasilitas khusus di luar standar, persoalannya bukan hanya menyangkut bentuk fasilitas itu sendiri, melainkan juga kesetaraan perlakuan, integritas petugas, dan kepercayaan masyarakat.

Pemantauan KPK, tindak lanjut Ombudsman RI, langkah Kemenimipas, dan pengawasan DPR RI menjadi rangkaian penting dalam menilai persoalan tersebut. Proses yang berjalan diharapkan dapat memperjelas apakah terdapat pelanggaran administrasi, pelanggaran tata kelola, atau unsur pidana yang memerlukan penanganan lebih lanjut.