Bali angkat inisiatif kawasan rendah emisi di Pekan Iklim

Bali Siapkan Kawasan Rendah Emisi sebagai Sorotan Pekan Iklim 2026

Fukushimask.com – Pemerintah Provinsi Bali akan menjadikan pengembangan kawasan rendah emisi sebagai salah satu agenda utama dalam Pekan Iklim Bali 2026. Forum yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 itu dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan antardaerah mengenai langkah menghadapi perubahan iklim, sekaligus memperlihatkan arah pembangunan Bali yang menempatkan lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat dalam satu kesatuan.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Sanur, salah satu lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi. Para peserta dijadwalkan diajak memanfaatkan moda perjalanan yang lebih ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan shuttle listrik Intaran. Pengaturan mobilitas ini menjadi bagian dari upaya menerapkan praktik rendah emisi secara langsung selama acara berlangsung.

Enam kawasan menuju target 2030

Bali menetapkan enam wilayah dalam program kawasan rendah emisi, yakni Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar. Pengembangannya akan dilakukan secara terukur sampai 2030.

Inisiatif tersebut lebih dahulu diperkenalkan pada Hari Suci Tumpek Wayang, Sabtu (10/10), sebelum dipaparkan secara lebih luas melalui Pekan Iklim Bali. Pemilihan momentum keagamaan itu dikaitkan dengan nilai penghormatan dan doa bagi alam semesta, sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dibawa dalam program tersebut.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.”

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil posisi aktif dalam aksi iklim. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga internasional, mitra pembangunan, serta berbagai pihak terkait dipandang penting agar kebijakan di tingkat daerah dapat berjalan efektif dan memberi dampak yang lebih luas.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional.”

Energi surya masuk agenda pembahasan

Selain pengembangan kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 akan membahas dukungan pemerintah daerah terhadap proyek penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali. Proyek yang didorong Presiden RI itu semula direncanakan berkapasitas 1.000 megawatt, lalu meningkat menjadi 1.500 megawatt.

Penambahan kapasitas tersebut mencerminkan percepatan pelaksanaan yang diharapkan terjadi di daerah. Saat ini, proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait masih berada dalam tahap penyelesaian. Ketersediaan energi bersih menjadi unsur penting dalam upaya menurunkan emisi sekaligus menopang kebutuhan energi di masa depan.

Kerja sama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Pemerintah provinsi melihat inisiatif ini berpotensi memperkuat identitas Bali di tingkat nasional maupun internasional, terutama sebagai daerah yang berupaya menghubungkan perlindungan alam dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Transisi yang adil bagi masyarakat

Pekan Iklim Bali 2026 mengusung tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua”. Tema itu menempatkan transisi energi dan pengurangan emisi bukan semata sebagai isu teknis, melainkan sebagai proses yang perlu memperhatikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha lokal, serta keberlanjutan lingkungan.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mendukung penyelenggaraan forum tersebut. Koalisi yang terdiri dari berbagai lembaga dan organisasi nonpemerintah ini menjadi mitra pemerintah dalam isu energi dan berkomitmen mendampingi penguatan kerja sama lintas sektor menuju target emisi nol bersih.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing.”

Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Suzanty Sitorus, menilai kawasan rendah emisi memiliki manfaat yang melampaui pengurangan pencemaran udara. Kawasan semacam ini juga diharapkan mendukung kondisi kesehatan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas ekonomi setempat, dan memperkuat arah pariwisata berkelanjutan.

Dalam konteks Bali, penerapan kebijakan rendah emisi memiliki arti yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kawasan wisata, pusat kebudayaan, permukiman, dan ruang publik bertemu dalam ruang yang sama. Karena itu, pengurangan emisi perlu diterjemahkan melalui pilihan transportasi, penyediaan energi bersih, tata kelola kawasan, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah di berbagai tingkatan.

Empat agenda utama Pekan Iklim Bali

Rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 akan mencakup empat kegiatan utama: Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Keempat agenda tersebut membuka ruang pembahasan antara pembuat kebijakan, pelaku investasi, penggerak inovasi, organisasi masyarakat, dan warga.

Forum kebijakan publik dapat menjadi tempat untuk mengulas peran pemerintah daerah dalam menerapkan langkah iklim. Sementara itu, forum investasi iklim diarahkan pada pembicaraan mengenai dukungan pembiayaan bagi pembangunan rendah emisi. Jelajah inovasi memberi ruang bagi gagasan dan praktik baru, sedangkan festival rakyat menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui kombinasi kebijakan, energi bersih, perubahan pola mobilitas, dan kerja sama lintas sektor, Bali berharap enam kawasan yang ditetapkan dapat menjadi contoh pengelolaan wilayah rendah emisi. Targetnya bukan hanya membatasi dampak lingkungan, tetapi juga memastikan pembangunan tetap selaras dengan alam, budaya, dan kebutuhan manusia hingga 2030 serta mendukung komitmen emisi nol bersih pada 2045.