BP BUMN tegaskan komitmen Perum beri pelayanan kepada masyarakat

Perum BUMN Didorong Memperkuat Layanan Publik dan Dampak Sosial

Fukushimask.com – Perusahaan umum atau Perum di lingkungan BUMN diarahkan untuk terus mengutamakan pelayanan bagi masyarakat, bukan semata mengejar keuntungan setinggi-tingginya. Arah tersebut kembali ditegaskan oleh Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum BP BUMN Muhammad Khoerur Roziqin dalam kegiatan temu media di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis.

Penekanan terhadap fungsi layanan publik menjadi penting karena Perum memiliki karakter yang berbeda dari badan usaha yang berorientasi kuat pada profit. Keberadaan perusahaan berbentuk Perum berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang luas serta dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan publik.

“Perum tidak lagi diarahkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, enggak gitu. Tetapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat, kemudian dampak daripada sosial-ekonomi untuk masyarakat,” ujar Roziqin.

Dalam kerangka itu, pemerintah ingin memperkuat pelaksanaan public service obligation atau PSO, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kewajiban pelayanan publik. Penguatan tersebut tidak hanya ditujukan agar layanan tetap tersedia, melainkan juga agar pelaksanaannya semakin efisien, modern, dan mampu mendukung daya saing nasional.

Status Perum Tetap Dipertahankan

Roziqin menyampaikan bahwa gagasan untuk mengubah status sejumlah Perum menjadi persero saat ini ditangguhkan. Kebijakan yang ditempuh adalah mempertahankan bentuk Perum agar mandat pelayanan publik yang telah melekat pada perusahaan-perusahaan tersebut tidak bergeser.

Persero pada umumnya memiliki dorongan bisnis yang lebih kuat untuk membukukan laba. Sementara itu, Perum memikul fungsi yang lebih luas karena harus menjaga keberlanjutan layanan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Perbedaan tujuan itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mempertahankan status Perum bagi BUMN tertentu.

“Karena sebagaimana di regulasi-regulasi yang ada, itu mereka memang memiliki dampak sosial, dampak kepada publik yang sangat kuat. Kalau dijadikan persero, nanti akan didorong untuk mencari keuntungan, akhirnya pesan yang ada di regulasi tidak tercapai,” kata dia.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa bentuk badan usaha tidak hanya berkaitan dengan administrasi korporasi. Status perusahaan juga dapat menentukan fokus pengambilan keputusan, prioritas penggunaan sumber daya, serta keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kewajiban sosial.

Bagi masyarakat, keberlanjutan status Perum diharapkan membantu memastikan layanan yang dibutuhkan publik tetap menjadi perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, pelayanan tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga perlu mudah dijangkau, dikelola secara baik, dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan sosial maupun kegiatan ekonomi.

Lima Pilar Transformasi Perum

Pelayanan kepada masyarakat menjadi satu dari lima pilar yang disiapkan dalam transformasi Perum. Pilar ini ditempatkan bersama empat unsur lain, yaitu operational excellence atau keunggulan operasional, financial sustainability atau keberlanjutan keuangan, inovasi dan kolaborasi, serta good governance atau tata kelola yang baik.

Keunggulan operasional berkaitan dengan kemampuan perusahaan menjalankan proses kerja secara efektif dan memenuhi standar yang diperlukan. Layanan publik akan lebih kuat apabila operasionalnya tertata, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Perum juga perlu menjaga keberlanjutan keuangan agar mandat sosial yang diemban dapat terus dilaksanakan dalam jangka panjang.

Keberlanjutan finansial tidak berarti meninggalkan orientasi pelayanan. Sebaliknya, kondisi keuangan yang sehat diperlukan agar perusahaan mempunyai daya tahan untuk menjalankan kewajiban publiknya secara konsisten. Dengan fondasi tersebut, Perum dapat mengelola layanan secara lebih terukur tanpa kehilangan tujuan sosial yang menjadi cirinya.

Inovasi dan kolaborasi turut menjadi bagian penting dalam transformasi. Kebutuhan masyarakat berkembang seiring perubahan teknologi, pola aktivitas, serta tuntutan terhadap mutu pelayanan. Karena itu, pembaruan cara kerja dan kerja sama yang relevan dapat membantu Perum merespons kebutuhan publik dengan lebih baik.

Pilar terakhir adalah tata kelola yang baik. Aspek ini mencakup cara perusahaan menjalankan model bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas. Tata kelola bukan sekadar prosedur formal, melainkan dasar agar pelayanan publik dan pengelolaan usaha dapat berjalan dengan kepercayaan yang kuat.

“Semua bisnis modelnya itu harus dilakukan secara tata kelola yang baik dan dengan integritas manajemen dan karyawannya dengan baik pula. Itu lima pilar yang dibangun dalam transformasi Perum,” ujar Roziqin.

Menjaga Keseimbangan Layanan dan Ketahanan Usaha

Transformasi Perum pada akhirnya menuntut keseimbangan antara kepentingan publik dan pengelolaan perusahaan yang sehat. Orientasi pelayanan harus tetap menjadi tujuan utama, sementara pembenahan operasional, keuangan, inovasi, serta tata kelola menjadi penopang agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Penegasan BP BUMN ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan Perum tidak hanya dapat dilihat dari capaian finansial. Dampak layanan bagi masyarakat, kualitas pengelolaan, dan kemampuan menjaga mandat sosial merupakan bagian penting dalam menilai peran perusahaan umum di tengah kebutuhan publik yang terus berubah.