Ekonom nilai operasi pasar Bulog dapat redam potensi inflasi pangan

Operasi Pasar Bulog Jadi Kartu As Pemerintah Hadapi Lonjakan Harga Pangan Jelang Akhir 2026

Fukushimask.com – Peringatan dini terhadap tekanan harga pangan mulai menguat seiring memanasnya fenomena El Nino yang diproyeksikan bertahan hingga awal kuartal I 2027. Dalam konteks itu, ekonom Dipo Satria Ramli dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menegaskan bahwa intervensi langsung melalui operasi pasar Perum Bulog merupakan langkah paling mendesak yang harus diprioritaskan pemerintah pada September 2026. Tujuannya jelas: meredam lonjakan harga beras dan bahan pokok sebelum efeknya menjalar ke seluruh rantai konsumsi rumah tangga.

Stabilisasi Pasokan sebagai Prioritas Jangka Pendek

Dipo menjelaskan bahwa inflasi kelompok pangan telah menjadi ancaman dominan pada kuartal III dan IV tahun berjalan. Ketika tekanan fiskal harus diarahkan ke satu titik, maka stabilisasi pasokan beras dan komoditas pokok melalui mekanisme operasi pasar Bulog adalah instrumen yang paling tepat sasaran.

“Bila memang harus menggunakan fiskal, dan betul inflasi pangan yang menjadi kekhawatiran utama, yang dapat menjadi prioritas jangka pendek mestinya sih operasi pasar Bulog untuk stabilisasi beras dan pangan pokok.”

Ia menekankan bahwa dua komoditas yang paling mendesak mendapat perhatian kebijakan adalah beras dan cabai. Keduanya sudah berada di level harga yang relatif tinggi menjelang September, sehingga inisiatif pemerintah tidak bisa lagi ditunda.

“Soalnya kan pokoknya dua item yang paling utama itu kan beras sama cabe. Harga beras dan cabai sudah cukup tinggi. Harusnya pemerintah bisa lebih mengambil inisiatif prioritas.”

Data Harga di Tingkat Eceran

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat pada Rabu bahwa harga beras eceran secara nasional berada di rentang Rp14.750 hingga Rp17.700 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah menembus Rp78.100 per kg dan cabai merah keriting menyentuh Rp70.400 per kg. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pada komoditas pedas sudah berada di level yang dapat menggerus daya beli kelompok berpendapatan rendah secara signifikan.

Langkah Pendamping: Subsidi Logistik dan Percepatan Bansos

Di luar operasi pasar, Dipo merekomendasikan dua langkah pendamping. Pertama, subsidi biaya transportasi distribusi antardaerah guna menekan komponen logistik yang selama ini menjadi pendorong utama disparitas harga antarwilayah. Kedua, percepatan penyaluran program bantuan sosial, khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), agar dampaknya terasa sebelum harga melonjak lebih jauh.

Konteks Makro: Inflasi Agustus dan Andil Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi nasional Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 3,19 persen secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tahunan 3,86 persen dengan andil 1,13 persen terhadap inflasi umum. Proporsi tersebut mengonfirmasi bahwa pangan masih menjadi penggerak utama kenaikan harga secara agregat.

Risiko El Nino dan Komoditas yang Perlu Dipantau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan El Nino bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027. Pada September 2026, sebanyak 169 zona musim atau setara 25,41 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan pasokan pada sejumlah komoditas.

Dipo menyebut beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih sebagai empat komoditas yang wajib dicermati dalam beberapa bulan ke depan. Untuk jangka menengah hingga akhir tahun, ia mengusulkan dukungan fiskal berupa subsidi benih, pupuk, dan air agar sektor pertanian mampu bertahan menghadapi dampak cuaca ekstrem.

“Jangka menengah sampai akhir tahun, subsidi benih, pupuk, dan air untuk menghadapi El Nino.”

Langkah Pemerintah yang Sudah Berjalan

Pemerintah sendiri telah mengaktifkan beberapa instrumen stabilisasi pangan. Penyaluran beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta distribusi bantuan pangan menjadi pilar utama. Hingga 7 Agustus 2026, GPM telah digelar sebanyak 7.586 kali di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 kepada 33,24 juta penerima. Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kg beras per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk antisipasi risiko gangguan cuaca terhadap harga pangan.

Kestabilan Harga Energi sebagai Pelindung Daya Beli

Di sektor energi, Dipo menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar serta tarif listrik sudah tepat. Pada September 2026, harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter, meskipun sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan mulai 1 September. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menetapkan bahwa tarif listrik triwulan III 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

“Sudah tepat pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dan listrik.”

Ia menjelaskan bahwa kestabilan harga energi bukan semata soal subsidi langsung, melainkan upaya membatasi efek lanjutan inflasi melalui biaya transportasi dan logistik. Penggunaan BBM berkaitan erat dengan kegiatan angkutan darat dan distribusi barang, sehingga lonjakan harga bahan bakar akan langsung diterjemahkan ke harga akhir di tingkat konsumen.

“Iya sebenarnya buat second round effect sih. Jadi efeknya kan enggak langsung ya. Pertalite sama solar itu kan lebih di logistik.”

Dengan kombinasi operasi pasar jangka pendek, subsidi input pertanian jangka menengah, dan penjagaan harga energi, pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk meredam tekanan inflasi pangan tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal secara keseluruhan. Tantangan utamanya kini adalah kecepatan eksekusi: setiap bulan penundaan berarti ruang bagi harga untuk naik lebih jauh sebelum intervensi benar-benar terasa di pasar.