KNTI dorong kebijakan perikanan berbasis hak dalam SFF Summit 2026

Forum Perikanan Skala Kecil Global 2026: Indonesia Dorong Pergeseran Paradigma ke Arah Perlindungan Hak Nelayan

Fukushimask.com – Roma, Italia, akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional terbesar bagi komunitas nelayan skala kecil pada 4–6 September 2026. Forum bertajuk 3rd Small-Scale Fisheries Summit (SSF Summit) 2026 ini mempertemukan organisasi nelayan dari berbagai negara, perwakilan pemerintah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor dalam satu ruang dialog. Agenda utamanya membahas sejauh mana Pedoman Sukarela FAO untuk Perikanan Skala Kecil (SSF Guidelines) telah diimplementasikan di tiap negara melalui instrumen yang dikenal sebagai National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF).

Dalam panggung global tersebut, delegasi Indonesia membawa agenda yang jauh melampaui sekadar pelaporan teknis. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) secara tegas menggaungkan kebutuhan pergeseran paradigma kebijakan: dari pendekatan yang selama ini berfokus pada program-program bantuan, menuju kerangka berbasis hak (rights-based approach) yang menempatkan nelayan kecil sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek intervensi negara.

Argumen KNTI: Nelayan sebagai Pemegang Hak, Negara sebagai Pemangku Kewajiban

Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI, menjelaskan bahwa selama ini kebijakan pemerintah cenderung memandang nelayan sebagai penerima manfaat program. Padahal, kontribusi sektor perikanan skala kecil terhadap ketahanan pangan nasional sangat besar, sementara tingkat kesejahteraan para pelaku di lapangan justru berada pada posisi yang berbanding terbalik dengan besaran kontribusi tersebut.

Ia menekankan bahwa dalam kerangka berbasis hak, posisi nelayan harus diakui sebagai rights holders—pemegang hak yang memiliki klaim hukum atas perlindungan, penghidupan layak, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pemerintah menempati posisi duty bearers, yakni pihak yang memikul kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut secara konkret.

Data Kemiskinan Pesisir: Konteks yang Mendasari Tuntutan Kebijakan

Argumen KNTI tidak berdiri di ruang hampa. Dani Setiawan merujuk data Bank Dunia yang menunjukkan sekitar 64,2 persen dari total 288 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Distribusi kemiskinan tersebut tidak merata; konsentrasi tertinggi justru berada di wilayah pesisir, tempat sebagian besar nelayan kecil bermukim. Di kawasan yang sama, persoalan gizi seperti stunting pada anak juga menjadi beban ganda yang memperparah kerentanan sosial-ekonomi komunitas pesisir.

Lebih lanjut, pada tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri mencatat bahwa sekitar 70 persen dari hampir 200 kabupaten/kota yang dikategorikan sangat miskin berlokasi di wilayah pesisir. Angka ini menegaskan bahwa kegagalan kebijakan perikanan skala kecil bukan sekadar persoalan teknis sektoral, melainkan persoalan struktural yang menyentuh inti ketimpangan pembangunan nasional.

Partisipasi Bermakna: Bukan Sekadar Kehadiran di Ruang Konsultasi

Salah satu isu sentral yang akan dibawa KNTI ke forum SSF 2026 menyangkut cara negara mengukur partisipasi nelayan dalam proses perumusan kebijakan. Dani Setiawan mengkritik praktik yang selama ini mengandalkan metrik kuantitatif—jumlah atau persentase nelayan yang hadir dalam konsultasi publik—sebagai indikator keberhasilan keterlibatan.

“Partisipasi nelayan harus dilihat dengan pendekatan partisipasi bermakna, yang diukur dari sejauh mana suara dan kepentingan nelayan benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kehadiran fisik di ruang rapat tidak otomatis berarti bahwa kepentingan nelayan telah terakomodasi. Yang menjadi tolok ukur sesungguhnya adalah apakah substansi aspirasi nelayan tercermin dalam teks regulasi, alokasi anggaran, maupun mekanisme implementasi kebijakan yang dihasilkan.

NPOA-SSF di Indonesia: Dari Kerangka Global ke Rencana Aksi Nasional

Sebagai informasi kontekstual, FAO merupakan penyelenggara rutin forum internasional perikanan skala kecil. Tujuan forum ini adalah memantau perkembangan implementasi SSF Guidelines di setiap negara anggota. Di Indonesia, komitmen terhadap kerangka global tersebut diwujudkan melalui penerbitan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) oleh KKP pada November 2025. Dokumen ini merupakan bentuk nasional dari NPOA-SSF dan menjadi acuan operasional bagi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak nelayan kecil.

Dani Setiawan akan membawa pengalaman langsung komunitas nelayan Indonesia dalam proses penyusunan dan implementasi RAN-PPSK ke forum Roma. Perspektif dari lapangan ini dinilai krusial karena banyak kebijakan perikanan skala kecil yang dirumuskan di tingkat pusat kerap mengalami distorsi ketika diterjemahkan ke konteks lokal pesisir. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi komunitas internasional untuk mengidentifikasi celah implementasi dan memperkuat mekanisme akuntabilitas.

Implikasi bagi Kebijakan Perikanan Nasional

Usulan pergeseran paradigma yang dibawa KNTI ke panggung global sesungguhnya juga merupakan cerminan tekanan internal yang selama ini dirasakan komunitas pesisir Indonesia. Jika kerangka berbasis hak benar-benar diadopsi, konsekuensinya akan menyentuh arsitektur regulasi perikanan, mekanisme alokasi sumber daya laut, desain program bantuan sosial, hingga struktur kelembagaan perlindungan hukum bagi nelayan kecil. Forum SSF 2026, dengan demikian, bukan sekadar arena diplomasi teknis, melainkan ruang di mana nasib jutaan rumah tangga pesisir Indonesia akan diuji sejauh mana komitmen global diterjemahkan menjadi perlindungan konkret di tingkat nasional.