Kebijakan Baru: Ekonomi Berkah: Bukan cuan instan, tapi bisnis berkelanjutan
Ekonomi Berkah: Bukan cuan instan, tapi bisnis berkelanjutan
Setelah merayakan kemenangan Lebaran dan menyelesaikan ritual spiritual dalam bulan suci Ramadhan, masyarakat memiliki harapan sederhana: kembali ke kehidupan sehari-hari dengan hati yang fitri dan terus menerapkan praktik yang sempurna selama masa puasa. Namun, kenyataan sering kali menunjukkan paradoks ekonomi—nilai-nilai kebaikan yang diusahakan selama Ramadhan cenderung lenyap ketika berhadapan dengan kebutuhan bisnis yang pragmatis.
Menurut IMF (2025), ekonomi Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB nominal dan ke-7 berdasarkan PDB (PPP). Negara ini juga memilki struktur ekonomi yang khas, berbeda dari negara-negara lain, terutama di Asia. Peran pemerintah melalui BUMN serta sektor swasta, termasuk UMKM, membentuk kerangka ekonomi yang unik. Secara makro, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB.
Di sisi lain, sektor informal menyerap tenaga kerja paling banyak, namun sering kali diabaikan oleh kebijakan formal. Hal ini menciptakan kesenjangan yang jelas.
Data OJK (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan nasional telah mencapai 79,71%, tetapi inklusi keuangan syariah masih tertinggal di angka 13,41%. Jurang inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ekonomi pragmatis.
Meskipun ekonomi Indonesia memiliki potensi yang besar, ketimpangan struktural membatasi pencapaian kesejahteraan secara luas.
Bahkan di tengah dominasi agama Islam, praktik ekonomi yang berjalan belum sepenuhnya didasarkan pada nilai moral dan etika syariah. Pragmatisme tetap menjadi pilihan utama, mengabaikan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa kehidupan ekonomi kita masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan selama bulan suci.
