Koster janjikan kaji UMP Bali 2027 saat temui massa pekerja

Pemprov Bali Siapkan Kajian Baru untuk UMP 2027

Fukushimask.com – Gubernur Bali Wayan Koster membuka peluang peninjauan kembali skema penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 agar kenaikannya lebih mendekati kebutuhan hidup layak atau KHL. Komitmen tersebut disampaikan saat ia menerima perwakilan mahasiswa dan serikat pekerja yang menggelar aksi di Denpasar pada Rabu.

Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan kelompok pekerja mengenai besaran upah yang dinilai perlu mencerminkan biaya hidup di Bali. Aspirasi utama massa adalah penggunaan nilai KHL pekerja Bali, yang mereka ajukan sebesar Rp5,2 juta, sebagai pijakan dalam penetapan UMP tahun depan.

“Ini makasih catatannya, saya akan jadikan sebagai satu bahan dasar untuk menentukan besaran UMP Bali,” kata Wayan Koster.

Koster menjelaskan bahwa penerapan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 masih menghasilkan nilai yang jauh di bawah tuntutan pekerja. Dalam simulasi yang menggunakan nilai alfa tertinggi, yakni 0,9, UMP Bali 2027 diperkirakan mencapai Rp3.450.000. Angka tersebut setara kenaikan 7,6 persen dari dasar UMP 2026.

Nilai Rp3,45 juta itu dinilai belum cukup besar jika dibandingkan dengan gambaran kebutuhan hidup layak yang diajukan serikat pekerja. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, terutama dampak kenaikan biaya produksi bagi perusahaan yang beroperasi di Bali.

Keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha

Dalam penjelasannya, Koster menekankan bahwa peningkatan upah harus dirancang secara hati-hati. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan aktivitas usaha, karena kenaikan yang terlalu tinggi dalam waktu singkat berpotensi menambah tekanan bagi perusahaan.

“Prinsipnya adalah agar UMP ini bisa lebih meningkat, walaupun kalau sama dengan Kebutuhan Hidup Layak-nya itu mungkin terlalu jauh, kalau Rp5,2 juta dijadikan dasar saya kira akan banyak perusahaan tutup,” ujarnya.

Persoalan UMP tidak hanya berkaitan dengan angka penghasilan bulanan, melainkan juga menyangkut struktur biaya perusahaan, serapan tenaga kerja, serta kepastian hukum dalam kebijakan ketenagakerjaan. Bagi pekerja, kenaikan upah menjadi unsur penting untuk menghadapi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pelaku usaha memerlukan ruang penyesuaian agar perubahan biaya tidak mengganggu operasional.

Untuk memperdalam pembahasan tersebut, Koster telah meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah atau Brida Bali melakukan kajian terhadap skema pengupahan tahun 2027. Kajian itu mencakup UMP, Upah Minimum Kabupaten atau UMK, serta Upah Minimum Sektor atau UMS.

Langkah ini memberi ruang untuk melihat kondisi antarwilayah dan sektor secara lebih rinci. Struktur ekonomi Bali memiliki karakter yang beragam, sehingga pembahasan upah perlu memperhatikan perbedaan aktivitas usaha, tingkat pendapatan, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing sektor.

Pariwisata dan komponen pendapatan pekerja

Sektor pariwisata turut menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai upah minimum. Dengan simulasi alfa 0,9, angka pengupahan sektor ini diproyeksikan berada pada kisaran Rp3,5 juta. Koster menyampaikan bahwa pendapatan bersih yang diterima sebagian pekerja pariwisata dalam praktiknya dapat lebih tinggi karena terdapat tambahan seperti uang servis.

Meski demikian, pembahasan mengenai upah minimum tetap penting karena nominal UMP berfungsi sebagai batas perlindungan dasar bagi pekerja. Tambahan pendapatan dapat berbeda antarperusahaan dan posisi kerja, sedangkan upah minimum menjadi salah satu unsur yang memberi kepastian dalam hubungan kerja formal.

Koster juga menyatakan bahwa penggunaan pendekatan KHL dapat dipertimbangkan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan perlunya landasan hukum yang kuat dalam setiap keputusan penetapan upah agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan pada kemudian hari.

“Saya berani, tentu berani, tapi kan harus berdasar, jangan ke depan saya berani lalu saya bermasalah hukum,” ucap Koster.

Serikat pekerja dorong formula berbasis KHL

Dalam dialog tersebut, massa aksi mengusulkan agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 digunakan sebagai rujukan dalam menghitung UMP Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali menerima masukan itu dan meminta perwakilan mahasiswa serta serikat pekerja memberi waktu bagi pemerintah untuk membahasnya bersama Dewan Pengupahan dan unsur tripartit.

Unsur tripartit memiliki peran penting karena mempertemukan pemerintah, organisasi pekerja, dan kalangan pengusaha dalam proses perumusan kebijakan. Forum semacam ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konsisten.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menegaskan bahwa putusan MK tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Bali untuk memperkuat pendekatan pengupahan yang berorientasi pada kebutuhan hidup layak.

“Tuntutan kami kepada Gubernur adalah ketika beliau nanti menetapkan UMP Bali 2027, itu harus berbasis pada nilai kebutuhan hidup layak pekerja Bali,” ujar Rai Budi Darsana.

Serikat pekerja menilai formula kenaikan reguler dari pemerintah pusat hanya akan menambah sekitar Rp200.000, sehingga UMP Bali 2027 diperkirakan berada di sekitar Rp3,4 juta. Mereka menyatakan siap kembali menggelar aksi apabila tuntutan mengenai KHL tidak memperoleh tindak lanjut dalam proses penetapan upah.

Keputusan akhir UMP Bali 2027 akan menjadi perhatian pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kajian Brida, pembahasan Dewan Pengupahan, serta dialog dengan unsur tripartit akan menentukan apakah Bali dapat menemukan formula yang memberi kenaikan lebih berarti tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kondisi usaha di daerah.