Anggota DPR ajak warga dukung pembangunan berwawasan lingkungan
Latest Program – Dalam sebuah acara yang diadakan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengajak warga setempat dan wilayah sekitarnya untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional yang ramah lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar rumah tangga masing-masing. “Jika kita bersikap ramah terhadap lingkungan, maka lingkungan akan memberikan balasan yang baik kepada kita,” ujar Siti, yang kerap disapa Erma, saat memberikan pidato dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) dengan tema pembangunan berwawasan lingkungan. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama yang harus dijalankan oleh setiap individu.
Pembangunan Berkelanjutan Mulai dari Lingkungan Terkecil
Siti menyoroti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan wilayah perairan yang menjadi bagian dari kawasan nasional. “Kekayaan ini harus dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” kata legislator tersebut. Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan hidup. “Pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan berujung pada kerusakan ekosistem yang merugikan kehidupan masyarakat,” ujarnya. Dalam konteks ini, Siti menekankan bahwa upaya perlindungan lingkungan harus dimulai dari lingkup terkecil, seperti keluarga dan lingkungan sekitar rumah, lalu berkembang hingga tingkat desa, kabupaten, dan nasional.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat,” tegas Erma.
Program Aspirasi Masyarakat dan Peran DPR
Dalam kesempatan itu, Siti juga menjelaskan bahwa kegiatan Asmas merupakan inisiatif MPR RI yang bertujuan mendengarkan harapan, keluhan, serta tantangan yang dihadapi warga di daerah pemilihan mereka. “Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dan kami sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk menampung, mencatat, serta memperjuangkan masalah tersebut,” ujarnya. Menurutnya, aspirasi yang masuk akan dijadikan bahan diskusi dalam berbagai forum di DPR dan MPR, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ia menekankan bahwa keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan sangat vital untuk memastikan pembangunan yang seimbang antara ekonomi dan lingkungan.
Pertambangan dan Risiko Lingkungan di Banyumas
Siti juga membahas tantangan lingkungan yang dihadapi Banyumas dan Cilacap, terutama terkait aktivitas pertambangan. Ia mengingatkan bahwa sebagian warga setempat menolak proyek penambangan karena khawatir akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keselamatan masyarakat. “Pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, bisa menyebabkan risiko banjir, longsor, atau bencana lain jika tidak dikelola dengan baik,” jelasnya. Menurut Siti, tata kelola perizinan pertambangan yang sebagian kewenangannya berada di tingkat pusat memerlukan koordinasi lebih intensif antarlembaga. “Karena itu, masalah pertambangan di Banyumas bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan peran pemerintah pusat, DPR, pelaku usaha, dan masyarakat secara bersama,” tambah Erma.
“Kita harus memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat agar tidak terus-menerus menghadapi bencana alam,” katanya.
Siti menyoroti bahwa kondisi geografis Banyumas dan Cilacap, yang relatif lebih mudah diakses dibandingkan daerah lain di Indonesia, menjadi keuntungan besar. Namun, keuntungan tersebut juga harus dijaga dengan baik. “Masyarakat perlu bersyukur dan merasa tanggung jawab untuk menjaga alam yang dimiliki,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pertambangan yang berdampak lingkungan perlu dikelola secara terpadu, dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. “Jangan hanya melihat keuntungan sesaat, tetapi juga berpikir jangka panjang,” pungkas Erma.
Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Siti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. “Kolaborasi ini akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak merusak lingkungan, tetapi justru meningkatkan kualitas hidup warga,” ujarnya. Menurutnya, peran warga sangat penting dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam mengendalikan aktivitas pertambangan yang berpotensi mengganggu kestabilan lingkungan. “Masyarakat harus menjadi bagian aktif dari pengambilan keputusan, karena mereka yang paling mengerti kondisi sekitar,” jelas Siti.
Dalam kunjungan resesnya, legislator tersebut telah menyampaikan permasalahan pertambangan kepada Gubernur Jawa Tengah. Dari hasil diskusi, terungkap bahwa izin untuk aktivitas pertambangan legal berada di tangan pemerintah pusat. “Ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak,” kata Erma. Ia berharap bahwa kebijakan pembangunan nasional akan lebih berorientasi pada keberlanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
Program Asmas, menurut Siti, menjadi wadah penting untuk menyampaikan suara warga. “Dengan adanya program ini, masyarakat bisa mengungkapkan kebutuhan mereka, dan kita sebagai wakil rakyat bisa memperjuangkan aspirasi itu di tingkat nasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hasil dari kegiatan Asmas akan dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi daerah. “Kolaborasi antara warga, pemerintah, dan legislatif adalah kunci sukses pembangunan yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan,” tutup Erma.
